105 Orang Keracunan MBG di Kulonprogo, Pakar UGM Soroti Rapuhnya Fondasi Keamanan Pangan

Ilustrasi keracunan makanan | kreasi AI

YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Rentetan kasus dugaan keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali memunculkan pertanyaan serius mengenai kesiapan sistem keamanan pangan di lapangan.

Bagi Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Sri Raharjo, kejadian yang terus berulang bukan lagi sekadar persoalan teknis di satu lokasi, melainkan sinyal adanya kelemahan mendasar dalam pengelolaan keamanan pangan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Sri Raharjo, pola kasus yang muncul di sejumlah daerah menunjukkan persoalan bersifat sistemik. Meski penyedia layanan berbeda-beda, insiden keracunan tetap terjadi sehingga upaya pencegahan dinilai belum berjalan efektif.

“Kalau ini menimpa sekolah yang sama, tetapi penyedianya berbeda, ini menunjukkan bahwa penanganan keamanan pangan di SPPG masih berisiko tinggi menimbulkan keracunan. Kadang mungkin terjadi di SPPG A, kemudian lain waktu di Y, kemudian lain waktu di Y, dan seterusnya, ini kan hanya gantian saja. Itu menunjukkan upaya mencegah gangguan keamanan pangan belum berjalan baik,” katanya, Rabu (22/7/2026).

Ia menjelaskan bahwa sistem keamanan pangan tidak cukup hanya mengandalkan pemeriksaan setelah kejadian. Yang jauh lebih penting adalah membangun mekanisme pencegahan sejak awal melalui penerapan Good Manufacturing Practices (GMP) atau tata cara pengolahan pangan yang baik.

Menurutnya, standar tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari kondisi bangunan, kebersihan fasilitas, kualitas sumber daya manusia, kelayakan peralatan, proses penyimpanan bahan makanan, tahapan memasak hingga dokumentasi setiap proses produksi.

Sri Raharjo menegaskan, pencatatan seluruh tahapan produksi merupakan elemen yang sangat penting. Data tersebut akan menjadi dasar penelusuran apabila terjadi dugaan keracunan.

“Setiap kali proses, setiap kali beroperasi itu harus dicatat semuanya. Dari catatan-catatan ini bisa melacak kembali kalau terjadi keracunan tadi. Sehingga kalau dicocokkan dengan catatannya, oh ternyata tidak ada suhunya misalnya. Itu yang membuat kayaknya sih sudah dievaluasi, tapi kualitas evaluasinya masih tumpul karena tidak disertai data-data yang benar,” terangnya.

Ia menambahkan, penerapan metode Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) sebagai sistem pengendalian bahaya tidak akan berjalan optimal apabila fondasi GMP belum diterapkan secara disiplin.

“HACCP itu bisa efektif dilaksanakan atau diimplementasikan kalau lapis pertama atau GMP-nya tadi sudah berjalan. Kalau GMP-nya masih tidak disiplin, air bersih sok ada sok tidak (kadang ada kadang tidak), karyawan yang meriang, mencret tetep masuk kerja, kemudian tidak ada catatan hasil pengolahan tadi. Lha ini fondasinya tidak cukup aman untuk dibangun atau diperkuat dengan HACCP tadi,” lanjutnya.

Selain persoalan di tingkat dapur produksi, Sri Raharjo juga menilai kebijakan pelaksanaan MBG perlu dievaluasi. Menurutnya, target penerima manfaat yang sangat besar harus diimbangi dengan kemampuan nyata setiap SPPG dalam memproduksi makanan secara aman.

Ia mengingatkan bahwa kapasitas produksi yang dipaksakan justru berpotensi meningkatkan risiko terjadinya gangguan keamanan pangan.

Masalah lain yang turut disoroti adalah distribusi makanan dan kesiapan pemasok bahan baku. Jadwal pengiriman yang terlalu ketat dapat memengaruhi waktu pengolahan makanan, sementara kualitas bahan pangan segar dari pemasok juga sangat menentukan keamanan produk yang akhirnya dikonsumsi masyarakat.

“Ini kan buah dari kebijakan BGN yang terlalu tergesa-gesa untuk memberikan MBG dalam jumlah banyak ke siswa dan bumil dalam waktu singkat. Tahun pertama kalau bisa 82 juta siswa, kalau bisa 30 ribu SPPG terbangun. Mbelgedes kan artinya itu. Pemerintah akhirnya disadarkan dengan cara yang keras,” ujarnya.

Karena itu, ia berpandangan implementasi MBG seharusnya dilakukan secara bertahap dengan target yang disesuaikan kapasitas masing-masing SPPG agar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga.

“Jadi orientasinya itu tidak semata-mata dapat untung banyak. Idealnya supaya bergizi, harus aman dulu kan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kulonprogo, Susilaningsih, mengungkapkan jumlah korban dugaan keracunan makanan yang diduga berasal dari program MBG kini mencapai 105 orang.

Rinciannya terdiri atas 98 pelajar, empat tenaga kependidikan, dua ibu menyusui, serta satu ibu hamil.

Hasil penelusuran sementara mengarah pada dugaan proses pengolahan makanan yang berlangsung terlalu lama sehingga meningkatkan risiko kontaminasi. Selain itu, petugas juga menduga terjadi kontaminasi silang selama proses produksi makanan.

“Kami sudah mengirimkan sampel makanan dan sampel muntahan ke laboratorium dan saat ini menunggu hasilnya,” kata Susilaningsih.

Ia menjelaskan sebagian besar korban merupakan siswa SMP Negeri 3 Wates, sementara sisanya berasal dari sejumlah sekolah dasar. Adapun ibu hamil dan ibu menyusui yang terdampak merupakan penerima manfaat MBG melalui program 3B (Bumil, Busui, dan Balita) yang disalurkan lewat Posyandu.

Meski demikian, kondisi kedua ibu menyusui dan satu ibu hamil tersebut dilaporkan tidak mengalami gejala berat.

“Beruntung gejala yang dialami oleh ibu hamil dan ibu menyusui tersebut tidak berat,” ujarnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring