Hujan Ekstrem Ancam Sawah Jateng, Gubernur Instruksikan Daerah Segera Ajukan Asuransi Gagal Panen

Ilustrasi hujan lebat. Joglosemarnews.com/Aris Arianto

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM — Ancaman gagal panen akibat hujan ekstrem mulai menghantui sektor pertanian di Jawa Tengah. Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menginstruksikan pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak cuaca ekstrem untuk segera mengajukan asuransi gagal panen sebagai langkah perlindungan bagi petani.

Instruksi tegas itu disampaikan dalam agenda Komitmen Bersama Pencapaian Target Kinerja Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah 2026 yang digelar di The Sunan Hotel, Kota Surakarta, Rabu (14/1/2026).

Sejumlah wilayah seperti Kudus, Pati, dan Jepara dilaporkan mengalami hujan ekstrem yang memicu banjir dan merendam lahan pertanian. Kondisi tersebut dinilai berpotensi besar menyebabkan kerusakan tanaman dan gagal panen jika tidak segera ditangani.

Gubernur Ahmad Luthfi meminta pemerintah daerah setempat untuk segera melakukan pendataan luas lahan terdampak dan melaporkannya kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, guna proses pengajuan asuransi gagal panen.

“Untuk Kudus, Pati, dan Jepara diminta segera mengajukan asuransi gagal panen. Data lahannya harus cepat dan akurat,” tegas Luthfi.

Menurutnya, cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi merupakan risiko yang tidak bisa dihindari. Namun, dampaknya dapat ditekan melalui langkah mitigasi yang terukur, salah satunya dengan perlindungan asuransi bagi petani agar kerugian tidak sepenuhnya ditanggung sendiri.

Selain asuransi gagal panen, Luthfi juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana. Mulai dari penguatan SOP penanganan bencana, penetapan status darurat, pembentukan satuan tugas, hingga kesiapan logistik dan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.

Ia menegaskan, keberhasilan ketahanan pangan Jawa Tengah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah provinsi. Sinergi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota menjadi kunci utama.

“Target ketahanan pangan tidak bisa dikerjakan sendiri. Harus ada kerja bersama antara gubernur, bupati, dan wali kota,” ujarnya.

Agenda komitmen ketahanan pangan tersebut menjadi bagian dari strategi besar Jawa Tengah dalam mewujudkan swasembada pangan 2026, termasuk target produksi padi sebesar 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG). Perlindungan petani melalui asuransi gagal panen dinilai sebagai salah satu instrumen penting untuk menjaga stabilitas produksi di tengah ancaman cuaca ekstrem. Aris Arianto