14 hours ago
7
BINJAI– Aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah juru parkir dan elemen masyarakat di depan Kantor Wali Kota Binjai, Kamis (11/6/2026), diwarnai dugaan intimidasi dan penganiayaan terhadap seorang juru parkir yang menjadi salah satu penggerak aksi.
Korban berinisial D, yang diketahui merupakan Ketua Persatuan Tukang Parkir (Petir) Kota Binjai, mengaku mengalami intimidasi sesaat sebelum massa bergerak menuju lokasi aksi.
Koordinator aksi, Edward Gurky, mengatakan insiden tersebut terjadi ketika para peserta aksi sedang berkumpul untuk melakukan persiapan keberangkatan ke Kantor Wali Kota Binjai.
“Korban D sedang berkumpul bersama massa aksi sebelum berangkat. Tiba-tiba datang dua orang yang diduga koordinator parkir berinisial SD dan IB,” ujar Gurky.
Menurutnya, kedua orang tersebut diduga melakukan tindakan intimidasi hingga berujung pada dugaan pencekikan dan pemitingan terhadap korban. Massa menduga tindakan itu berkaitan dengan rencana aksi yang dilakukan para juru parkir untuk menyuarakan sejumlah persoalan dalam pengelolaan parkir di Kota Binjai.
Selain mengecam dugaan intimidasi tersebut, massa juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kota Binjai dan Dinas Perhubungan. Salah satu tuntutan utama adalah penolakan terhadap kenaikan setoran parkir yang disebut dilakukan tanpa sosialisasi maupun surat perintah resmi dari Dinas Perhubungan.
Massa juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perparkiran di Kota Binjai yang dinilai selama ini tidak transparan.
“Kami mendesak Wali Kota Binjai tidak menutup mata terhadap persoalan ini dan segera mengevaluasi bahkan mencopot Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai,” tegas Gurky.
Selain itu, massa menuntut transparansi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir yang selama ini dianggap tidak pernah mencapai target dan menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.
Mereka juga meminta Dinas Perhubungan melakukan pembenahan internal terhadap oknum-oknum yang diduga melakukan pemaksaan kenaikan setoran kepada juru parkir tanpa dasar yang jelas.
Sebagai bentuk keseriusan, massa mendesak agar laporan pendapatan sektor parkir dipublikasikan secara berkala kepada masyarakat guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan parkir di Kota Binjai.
Terkait dugaan penganiayaan yang dialami D, pihak korban disebut telah membuat laporan resmi ke Polres Binjai untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami berharap ada tindak lanjut hukum yang jelas. Jika tidak ada progres dan respons dari pihak terkait, persoalan ini akan kami bawa ke tingkat yang lebih tinggi,” ujar Gurky.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai, Harimin Tarigan, belum memberikan tanggapan terkait tudingan yang disampaikan massa aksi. (ted/ila)
BINJAI– Aksi unjuk rasa yang digelar sejumlah juru parkir dan elemen masyarakat di depan Kantor Wali Kota Binjai, Kamis (11/6/2026), diwarnai dugaan intimidasi dan penganiayaan terhadap seorang juru parkir yang menjadi salah satu penggerak aksi.
Korban berinisial D, yang diketahui merupakan Ketua Persatuan Tukang Parkir (Petir) Kota Binjai, mengaku mengalami intimidasi sesaat sebelum massa bergerak menuju lokasi aksi.
Koordinator aksi, Edward Gurky, mengatakan insiden tersebut terjadi ketika para peserta aksi sedang berkumpul untuk melakukan persiapan keberangkatan ke Kantor Wali Kota Binjai.
“Korban D sedang berkumpul bersama massa aksi sebelum berangkat. Tiba-tiba datang dua orang yang diduga koordinator parkir berinisial SD dan IB,” ujar Gurky.
Menurutnya, kedua orang tersebut diduga melakukan tindakan intimidasi hingga berujung pada dugaan pencekikan dan pemitingan terhadap korban. Massa menduga tindakan itu berkaitan dengan rencana aksi yang dilakukan para juru parkir untuk menyuarakan sejumlah persoalan dalam pengelolaan parkir di Kota Binjai.
Selain mengecam dugaan intimidasi tersebut, massa juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kota Binjai dan Dinas Perhubungan. Salah satu tuntutan utama adalah penolakan terhadap kenaikan setoran parkir yang disebut dilakukan tanpa sosialisasi maupun surat perintah resmi dari Dinas Perhubungan.
Massa juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola perparkiran di Kota Binjai yang dinilai selama ini tidak transparan.
“Kami mendesak Wali Kota Binjai tidak menutup mata terhadap persoalan ini dan segera mengevaluasi bahkan mencopot Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai,” tegas Gurky.
Selain itu, massa menuntut transparansi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir yang selama ini dianggap tidak pernah mencapai target dan menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.
Mereka juga meminta Dinas Perhubungan melakukan pembenahan internal terhadap oknum-oknum yang diduga melakukan pemaksaan kenaikan setoran kepada juru parkir tanpa dasar yang jelas.
Sebagai bentuk keseriusan, massa mendesak agar laporan pendapatan sektor parkir dipublikasikan secara berkala kepada masyarakat guna mengembalikan kepercayaan publik terhadap pengelolaan parkir di Kota Binjai.
Terkait dugaan penganiayaan yang dialami D, pihak korban disebut telah membuat laporan resmi ke Polres Binjai untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami berharap ada tindak lanjut hukum yang jelas. Jika tidak ada progres dan respons dari pihak terkait, persoalan ini akan kami bawa ke tingkat yang lebih tinggi,” ujar Gurky.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai, Harimin Tarigan, belum memberikan tanggapan terkait tudingan yang disampaikan massa aksi. (ted/ila)
