1 day ago
13
MEDAN, SumutPos.co— Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), Assoc. Prof. Dr. H. Usman Jakfar, Lc, M.A meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) segera mengambil langkah preventif dan antisipatif guna menghadapi dampak lanjutan bencana banjir dan longsor yang melanda Sumut pada akhir November 2025. Tidak hanya menyangkut penanganan korban dan pemulihan infrastruktur, tetapi juga pengendalian harga sembilan bahan pokok (sembako) yang mengalami lonjakan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Prof Usman menegaskan, bencana alam tidak boleh hanya dipandang sebagai kerusakan fisik, tetapi sebagai ancaman serius terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan ketahanan daerah.
“Bencana yang terjadi telah mengganggu akses jalan, merusak infrastruktur, dan memutus jalur distribusi pangan. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Pemerintah Provinsi harus segera hadir dengan langkah-langkah terukur,” tutur Prof Usman.
Data pemantauan pasar menunjukkan kenaikan signifikan pada sejumlah komoditas setelah Sumut diterjang 15 kejadian banjir dan longsor di 6 kabupaten/kota pada 25–30 November 2025..Prof Usman menilai kenaikan ini merupakan sinyal serius bagi Pemprov untuk melakukan intervensi cepat sebelum memasuki puncak konsumsi masyarakat di bulan Desember.
Pemprov Sumut Harus Segera Bertindak
Komisi A DPRD Sumut mendorong pemerintah untuk mengeluarkan beberapa langkah konkret. Pertama, mempercepat pemulihan infrastruktur dan akses distribusi. “Jalur distribusi pangan yang rusak harus diprioritaskan. Tanpa akses, stabilisasi harga tidak akan mungkin,” tegas Usman.
Kedua, mengaktifkan satuan tugas koordinasi bencana dan harga pangan dengan melibatkan BPBD, dinas ketahanan pangan, dinas perdagangan, dinas sosial, serta pemerintah kabupaten/kota.
Ketiga, memperkuat pengawasan stok dan pergerakan harga menjelang Nataru untuk mencegah penimbunan, spekulasi harga, dan kelangkaan komoditas.
Keempat, menambah operasi pasar dan bantuan pangan terutama di Medan, Deliserdang, Binjai, Langkat, Tabagsel, Tapanuli Utara, dan wilayah terdampak banjir.
“Terakhir, mengoptimalkan dana belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan dampak bencana dan subsidi pangan darurat bila diperlukan,” urainya.
Komitmen Perlindungan Masyarakat
Prof Usman memastikan Komisi A DPRD Sumut akan terus mengawal kebijakan Pemprov. “Bencana alam tidak boleh membuat rakyat semakin menderita. Pemerintah harus hadir, cepat, dan tepat. Stabilitas harga dan keselamatan masyarakat adalah prioritas utama menjelang Nataru,” tandasnya. (adz)
MEDAN, SumutPos.co— Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), Assoc. Prof. Dr. H. Usman Jakfar, Lc, M.A meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) segera mengambil langkah preventif dan antisipatif guna menghadapi dampak lanjutan bencana banjir dan longsor yang melanda Sumut pada akhir November 2025. Tidak hanya menyangkut penanganan korban dan pemulihan infrastruktur, tetapi juga pengendalian harga sembilan bahan pokok (sembako) yang mengalami lonjakan menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Prof Usman menegaskan, bencana alam tidak boleh hanya dipandang sebagai kerusakan fisik, tetapi sebagai ancaman serius terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan ketahanan daerah.
“Bencana yang terjadi telah mengganggu akses jalan, merusak infrastruktur, dan memutus jalur distribusi pangan. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Pemerintah Provinsi harus segera hadir dengan langkah-langkah terukur,” tutur Prof Usman.
Data pemantauan pasar menunjukkan kenaikan signifikan pada sejumlah komoditas setelah Sumut diterjang 15 kejadian banjir dan longsor di 6 kabupaten/kota pada 25–30 November 2025..Prof Usman menilai kenaikan ini merupakan sinyal serius bagi Pemprov untuk melakukan intervensi cepat sebelum memasuki puncak konsumsi masyarakat di bulan Desember.
Pemprov Sumut Harus Segera Bertindak
Komisi A DPRD Sumut mendorong pemerintah untuk mengeluarkan beberapa langkah konkret. Pertama, mempercepat pemulihan infrastruktur dan akses distribusi. “Jalur distribusi pangan yang rusak harus diprioritaskan. Tanpa akses, stabilisasi harga tidak akan mungkin,” tegas Usman.
Kedua, mengaktifkan satuan tugas koordinasi bencana dan harga pangan dengan melibatkan BPBD, dinas ketahanan pangan, dinas perdagangan, dinas sosial, serta pemerintah kabupaten/kota.
Ketiga, memperkuat pengawasan stok dan pergerakan harga menjelang Nataru untuk mencegah penimbunan, spekulasi harga, dan kelangkaan komoditas.
Keempat, menambah operasi pasar dan bantuan pangan terutama di Medan, Deliserdang, Binjai, Langkat, Tabagsel, Tapanuli Utara, dan wilayah terdampak banjir.
“Terakhir, mengoptimalkan dana belanja tidak terduga (BTT) untuk penanganan dampak bencana dan subsidi pangan darurat bila diperlukan,” urainya.
Komitmen Perlindungan Masyarakat
Prof Usman memastikan Komisi A DPRD Sumut akan terus mengawal kebijakan Pemprov. “Bencana alam tidak boleh membuat rakyat semakin menderita. Pemerintah harus hadir, cepat, dan tepat. Stabilitas harga dan keselamatan masyarakat adalah prioritas utama menjelang Nataru,” tandasnya. (adz)
