Kompensasi Masih Misteri, Warga RW 01 Tegal Lempuyangan Tagih Penjelasan PT KAI

Foto dok. ilustrasi . Audiensi antara warga terdampak proyek pengembangan kawasan Stasiun Lempuyangan dengan jajaran DPRD Kota Yogya, Jumat (25/4/2025) | tribunnews Foto dok. ilustrasi . Audiensi antara warga terdampak proyek pengembangan kawasan Stasiun Lempuyangan dengan jajaran DPRD Kota Yogya, Jumat (25/4/2025) | tribunnews

YOGYAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Sampai sejauh ini, Warga RW 01 Tegal Lempuyangan, Yogyakarta masih menunggu kepastian mengenai besaran kompensasi atas rencana pengosongan bangunan yang berdiri di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI.

Ketua RW 01, Anton Hadriutomo, mengungkapkan bahwa hingga Senin (26/5/2025), warga belum mendapat penjelasan resmi dari PT KAI terkait nilai kompensasi maupun dasar perhitungannya. Padahal, surat pemberitahuan pengosongan telah dikirimkan oleh PT KAI Daop 6 pada Rabu (21/5/2025), dengan tenggat waktu pengosongan selama tujuh hari, yaitu hingga Rabu (28/5/2025).

Menurut Anton, warga tidak menutup pintu dialog. Mereka berharap adanya pertemuan terbuka yang melibatkan PT KAI, Keraton Yogyakarta, dan warga terdampak untuk membahas kompensasi secara menyeluruh dalam satu hingga dua hari ke depan.

“Mereka sudah kirim surat sejak seminggu lalu. Kami masih menunggu respons, terutama dari Pak Langgeng, perwakilan dari Penghageng KHP Datu Dana Suyasa Keraton, untuk menjelaskan soal kompensasi. Kami juga terbuka untuk berbicara lagi. Kesempatannya masih ada karena tenggat waktu sampai hari Rabu,” ujar Anton.

Dari informasi yang dihimpun, skema kompensasi berasal dari dua sumber, yakni PT KAI dan Keraton Yogyakarta.

Kompensasi dari PT KAI mencakup tiga komponen utama: ganti rugi atas bangunan tambahan di luar bangunan inti, uang rumah singgah sebesar Rp10 juta, serta biaya bongkar dan angkut sebesar Rp2,5 juta per rumah. Nilainya sangat bervariasi karena dihitung berdasarkan ukuran dan jenis bangunan tambahan yang dimiliki setiap warga.

Sementara itu, dari pihak Keraton Yogyakarta, kompensasi diberikan dalam bentuk bebungah senilai total Rp750 juta yang dibagi kepada 14 rumah terdampak. Anton menyatakan bahwa bantuan dari Keraton itu diterima warga sebagai bentuk ketulusan, dan tidak menimbulkan persoalan.

“Kalau bebungah dari Keraton itu kami terima sebagai bentuk kerelaan dari Gusti. Tidak ada masalah. Tapi yang jadi perhatian utama warga adalah kompensasi dari PT KAI,” tegasnya.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa luas total bangunan yang akan dibongkar mencapai 5.271,29 meter persegi, terdiri atas 4.870,79 meter persegi bangunan semi permanen dan 400,5 meter persegi bangunan permanen. Ongkos angkut ditentukan berdasarkan jenis bangunan, yakni Rp200.000 per meter persegi untuk semi permanen dan Rp250.000 per meter persegi untuk permanen.

Tambahan uang rumah singgah Rp10 juta dan biaya kuli serta truk pengangkut Rp2,5 juta juga diberikan kepada tiap rumah tangga.

Dari seluruh penerima, kompensasi tertinggi tercatat atas nama Agustini Kesi Endang Kwinarmo sebesar Rp141,1 juta. Sedangkan kompensasi terendah diterima oleh Soenarjo dan Daniel Sunarjo Tjiptohandono, masing-masing sebesar Rp21,25 juta. Salah satu penerima lainnya, Eni Hartati, memperoleh Rp77,06 juta atas bangunan semi permanen seluas 200,3 meter persegi dan bangunan permanen seluas 50 meter persegi.

Secara keseluruhan, PT KAI telah mengalokasikan dana kompensasi sebesar Rp1,25 miliar untuk seluruh warga terdampak, mencakup seluruh bentuk ganti rugi dan bantuan operasional.

Meski demikian, Anton menekankan pentingnya transparansi dalam proses ini. Warga ingin memahami secara jelas bagaimana nilai kompensasi dihitung dan aspek apa saja yang dijadikan dasar oleh PT KAI.

“Nanti kita lihat (penghitungan) yang wajar itu bagaimana, aspek-aspek penentuan kompensasi itu dasarnya apa,” tuturnya.

Ia berharap komunikasi yang baik dapat segera terjalin agar proses relokasi tidak menimbulkan ketegangan dan warga merasa hak-haknya dihargai secara adil.