59 minutes ago
1
STABAT – Pemerintah Kabupaten dan DPRD Langkat, melakukan penandatanganan bersama kebijakan umum anggaran (KUA) dan plafon prioritas anggaran sementara (PPAS) untuk Perubahan APBD 2026. Penandatangan bersama itu terungkap dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin-angin. Plt Bupati Langkat, Tiorita br Surbakti hadir dalam kesempatan tersebut. Dia juga melakukan penandatanganan bersama Sribana.
Penandatanganan nota kesepakatan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan ini sekaligus memperkuat sinergi dan kemitraan antara Pemkab Langkat dan DPRD dalam menetapkan kebijakan anggaran serta arah pembangunan daerah.
Dalam kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026, Pemkab Langkat bersama DPRD menyepakati sejumlah penyesuaian terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah setelah perubahan ditetapkan sekitar Rp2,58 triliun, sementara belanja daerah menjadi sekitar Rp2,88 triliun.
Dengan struktur tersebut, defisit anggaran tercatat sekitar Rp298,69 miliar, yang kemudian ditutup melalui pembiayaan netto dengan besaran yang sama. Penyesuaian struktur anggaran tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun anggaran berjalan.
Tiorita mengungkapkan, penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan dilakukan berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang mencakup urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan serta subkegiatan.
Seluruhnya dijabarkan ke dalam akun pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tiorita menjelaskan, pembahasan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 telah dilaksanakan secara intensif antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Langkat dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Proses ini merupakan rangkaian mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sistematis, transparan dan akuntabel. Dengan semangat kemitraan dan kebersamaan, pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 ini berjalan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku,” ujar Tiorita.
Menurutnya, kesepakatan tersebut diharapkan menjadi pijakan bersama untuk memastikan program dan kegiatan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Tiorita juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Langkat, Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan dan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Atas kerja sama yang baik ini, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Semoga kesepakatan ini dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Langkat,” pungkasnya. (ted/ila)
STABAT – Pemerintah Kabupaten dan DPRD Langkat, melakukan penandatanganan bersama kebijakan umum anggaran (KUA) dan plafon prioritas anggaran sementara (PPAS) untuk Perubahan APBD 2026. Penandatangan bersama itu terungkap dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin-angin. Plt Bupati Langkat, Tiorita br Surbakti hadir dalam kesempatan tersebut. Dia juga melakukan penandatanganan bersama Sribana.
Penandatanganan nota kesepakatan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Kesepakatan ini sekaligus memperkuat sinergi dan kemitraan antara Pemkab Langkat dan DPRD dalam menetapkan kebijakan anggaran serta arah pembangunan daerah.
Dalam kesepakatan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026, Pemkab Langkat bersama DPRD menyepakati sejumlah penyesuaian terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah setelah perubahan ditetapkan sekitar Rp2,58 triliun, sementara belanja daerah menjadi sekitar Rp2,88 triliun.
Dengan struktur tersebut, defisit anggaran tercatat sekitar Rp298,69 miliar, yang kemudian ditutup melalui pembiayaan netto dengan besaran yang sama. Penyesuaian struktur anggaran tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun anggaran berjalan.
Tiorita mengungkapkan, penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan dilakukan berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang mencakup urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan serta subkegiatan.
Seluruhnya dijabarkan ke dalam akun pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tiorita menjelaskan, pembahasan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 telah dilaksanakan secara intensif antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten Langkat dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Proses ini merupakan rangkaian mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sistematis, transparan dan akuntabel. Dengan semangat kemitraan dan kebersamaan, pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026 ini berjalan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku,” ujar Tiorita.
Menurutnya, kesepakatan tersebut diharapkan menjadi pijakan bersama untuk memastikan program dan kegiatan pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran dan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Tiorita juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Langkat, Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembahasan dan penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Atas kerja sama yang baik ini, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Semoga kesepakatan ini dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel, serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Langkat,” pungkasnya. (ted/ila)
