18 hours ago
13
Ketidakhadiran Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam peresmian Bus Rapid Transit (BRT) Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) menuai kritik. Pimpinan DPRD Sumatera Utara, Ihwan Ritonga, menyebut sikap tersebut patut disayangkan mengingat program transportasi itu dinilai strategis dan menyangkut kepentingan masyarakat Kota Medan.
Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi Gerindra itu mengaku kecewa karena Rico tidak menghadiri langsung peresmian BRT Mebidang di Terminal Tipe B Lubuk Pakam, Deli Serdang, Rabu (19/8/2026). Dalam kegiatan tersebut, Rico diwakili Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap.“Kalau Wali Kota Medan tidak hadir, pastinya kita di Gerindra kecewa,” ujar Ihwan kepada Sumut Pos, Jumat (21/8/2026).
Menurut Ihwan, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menunjukkan keseriusan dalam membenahi sistem transportasi, khususnya di kawasan Medan, Binjai dan Deli Serdang. Karena itu, ia menilai kepala daerah di wilayah Mebidang semestinya memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut.“Pak Gubernur kan sangat semangat soal beginian, tapi tiba-tiba diundang malah nggak datang,” katanya.
Ia menilai ketidakhadiran Rico semakin disayangkan karena peresmian tersebut berkaitan dengan program strategis yang manfaatnya langsung menyentuh masyarakat Medan. BRT Mebidang diharapkan menjadi salah satu solusi dalam memperbaiki konektivitas dan pelayanan transportasi publik di kawasan metropolitan.
Ihwan mengatakan, Pemprov Sumut telah mengundang para kepala daerah terkait, termasuk Wali Kota Medan, Wali Kota Binjai dan Bupati Deli Serdang. Namun, dari Pemko Medan, peresmian itu hanya dihadiri oleh Wakil Wali Kota Medan.
“Persoalan tidak dihadiri oleh Wali Kota Medan dan hanya dihadiri Wakil Wali Kota Medan tentu sangat kita sayangkan. Padahal, BRT Mebidang itu adalah program yang sangat strategis untuk mendorong dan membantu masyarakat, khususnya masyarakat Sumut yang bekerja di kawasan Mebidang ini,” ujarnya.
Ihwan mengaku tidak mengetahui alasan pasti Rico Waas berhalangan hadir. Namun, ia menilai undangan resmi untuk kegiatan strategis tersebut seharusnya menjadi perhatian serius Wali Kota Medan.
“Saya nggak tahu ya kenapa alasannya nggak datang. Tapi kalau nggak datang dengan alasan ada tugas lain, nah itu saya kira salah ya, karena ini undangan resmi dari Pak Gubernur. Saya kira Pak Gubernur saja hadir, tapi Wali Kota nggak hadir, tentu sangat kita sayangkan,” katanya.
Lebih jauh, Ihwan mengingatkan bahwa dukungan terhadap BRT Mebidang tidak seharusnya dipandang sebatas kepentingan satu pemerintah daerah. Medan sebagai pusat aktivitas di kawasan Mebidang justru menjadi salah satu wilayah yang akan merasakan langsung dampak program transportasi tersebut.
Karena itu, ia menilai ketidakhadiran Rico dalam peresmian program tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan Pemko Medan dalam memberikan dukungan terhadap pengembangan transportasi publik lintas daerah.
Ihwan pun menegaskan, akan menjadi hal yang tidak masuk akal apabila pemerintah daerah tidak mendukung program strategis yang bertujuan memperbaiki layanan transportasi masyarakat. “Konyol lah kalau tidak mendukung program strategis seperti BRT Mebidang itu,” pungkasnya. (map/ila)
Ketidakhadiran Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dalam peresmian Bus Rapid Transit (BRT) Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) menuai kritik. Pimpinan DPRD Sumatera Utara, Ihwan Ritonga, menyebut sikap tersebut patut disayangkan mengingat program transportasi itu dinilai strategis dan menyangkut kepentingan masyarakat Kota Medan.
Wakil Ketua DPRD Sumut dari Fraksi Gerindra itu mengaku kecewa karena Rico tidak menghadiri langsung peresmian BRT Mebidang di Terminal Tipe B Lubuk Pakam, Deli Serdang, Rabu (19/8/2026). Dalam kegiatan tersebut, Rico diwakili Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap.“Kalau Wali Kota Medan tidak hadir, pastinya kita di Gerindra kecewa,” ujar Ihwan kepada Sumut Pos, Jumat (21/8/2026).
Menurut Ihwan, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menunjukkan keseriusan dalam membenahi sistem transportasi, khususnya di kawasan Medan, Binjai dan Deli Serdang. Karena itu, ia menilai kepala daerah di wilayah Mebidang semestinya memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut.“Pak Gubernur kan sangat semangat soal beginian, tapi tiba-tiba diundang malah nggak datang,” katanya.
Ia menilai ketidakhadiran Rico semakin disayangkan karena peresmian tersebut berkaitan dengan program strategis yang manfaatnya langsung menyentuh masyarakat Medan. BRT Mebidang diharapkan menjadi salah satu solusi dalam memperbaiki konektivitas dan pelayanan transportasi publik di kawasan metropolitan.
Ihwan mengatakan, Pemprov Sumut telah mengundang para kepala daerah terkait, termasuk Wali Kota Medan, Wali Kota Binjai dan Bupati Deli Serdang. Namun, dari Pemko Medan, peresmian itu hanya dihadiri oleh Wakil Wali Kota Medan.
“Persoalan tidak dihadiri oleh Wali Kota Medan dan hanya dihadiri Wakil Wali Kota Medan tentu sangat kita sayangkan. Padahal, BRT Mebidang itu adalah program yang sangat strategis untuk mendorong dan membantu masyarakat, khususnya masyarakat Sumut yang bekerja di kawasan Mebidang ini,” ujarnya.
Ihwan mengaku tidak mengetahui alasan pasti Rico Waas berhalangan hadir. Namun, ia menilai undangan resmi untuk kegiatan strategis tersebut seharusnya menjadi perhatian serius Wali Kota Medan.
“Saya nggak tahu ya kenapa alasannya nggak datang. Tapi kalau nggak datang dengan alasan ada tugas lain, nah itu saya kira salah ya, karena ini undangan resmi dari Pak Gubernur. Saya kira Pak Gubernur saja hadir, tapi Wali Kota nggak hadir, tentu sangat kita sayangkan,” katanya.
Lebih jauh, Ihwan mengingatkan bahwa dukungan terhadap BRT Mebidang tidak seharusnya dipandang sebatas kepentingan satu pemerintah daerah. Medan sebagai pusat aktivitas di kawasan Mebidang justru menjadi salah satu wilayah yang akan merasakan langsung dampak program transportasi tersebut.
Karena itu, ia menilai ketidakhadiran Rico dalam peresmian program tersebut dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan Pemko Medan dalam memberikan dukungan terhadap pengembangan transportasi publik lintas daerah.
Ihwan pun menegaskan, akan menjadi hal yang tidak masuk akal apabila pemerintah daerah tidak mendukung program strategis yang bertujuan memperbaiki layanan transportasi masyarakat. “Konyol lah kalau tidak mendukung program strategis seperti BRT Mebidang itu,” pungkasnya. (map/ila)
