Langkah SBY Soal Isu Ijazah Jokowi Dinilai Strategis Jelang 2029

Presiden RI ke-7 Joko Widodo, dan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) | Istimewa

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Keputusan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menempuh langkah hukum terhadap penyebar isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dinilai sebagai strategi politik untuk meredam spekulasi liar sekaligus mencegah konflik terbuka di antara elite nasional.

Penilaian tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago. Menurutnya, sikap SBY yang memilih menggugat sumber tudingan, alih-alih terlibat dalam perdebatan substansi ijazah, menunjukkan kehati-hatian dalam menjaga posisi politiknya.

Arifki menilai langkah itu penting agar SBY tidak terus-menerus dikaitkan dengan upaya delegitimasi terhadap Jokowi yang belakangan ramai diperbincangkan di ruang publik, khususnya media sosial.

“Langkah hukum yang diambil oleh Pak SBY tepat karena diamnya selama ini juga tidak menguntungkan. Karena yang menikmati isu ijazah Jokowi berbagai kelompok politik. Jika situasi ini tidak disikapi oleh SBY, maka bakal mengunci ruang komunikasi SBY dan Jokowi dalam momentum politik ke depan,” kata Arifki, Jumat (2/1/2025).

Ia menambahkan, relasi komunikasi politik antara SBY dan Jokowi selama ini relatif cair. Salah satu indikatornya adalah keterlibatan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri pada masa pemerintahan Jokowi. Kondisi tersebut, kata Arifki, menempatkan Jokowi sebagai figur penting dalam menjaga keseimbangan politik elite.

Terlebih, pada 2026 mendatang agenda pembahasan RUU Pemilu mulai bergulir, sehingga hubungan antar-elite dinilai perlu tetap terjaga.

“Pilihan SBY tidak masuk ke ruang debat publik soal ijazah bisa dibaca sebagai upaya menjaga jarak dari konflik, sekaligus mempertahankan relasi politik dengan Jokowi,” kata Arifki.

Lebih jauh, Arifki melihat langkah hukum SBY juga berkaitan dengan upaya menahan eskalasi konflik menjelang kontestasi politik 2029. Membiarkan isu personal berkembang tanpa kendali, menurutnya, justru membuka ruang bagi aktor lain untuk memanfaatkannya sebagai alat tarik-menarik kepentingan.

“Dalam politik, menjaga hubungan tidak selalu dilakukan melalui dukungan terbuka, tetapi juga dengan membatasi eskalasi konflik. Langkah SBY dapat dibaca dalam kerangka tersebut,” ujar Arifki.

Informasi mengenai rencana langkah hukum SBY sebelumnya disampaikan oleh politikus Partai Demokrat Andi Arief melalui akun X pribadinya pada Rabu (31/12/2025). Ia mengaku menyampaikan hal tersebut usai bertemu langsung dengan SBY beberapa hari sebelumnya.

Menurut Andi, SBY merasa terganggu dengan narasi yang menyebut dirinya berada di balik isu ijazah Jokowi, bahkan dikaitkan dengan kolaborasi bersama Megawati Soekarnoputri.

“Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini, atau bahkan disebut berkolaborasi dengan Ibu Megawati,” ujar Andi.

Andi menegaskan, SBY sama sekali tidak terlibat dalam polemik ijazah Jokowi yang belakangan ramai di media sosial. Ia menyebut tudingan tersebut sebagai fitnah yang disebarkan secara masif oleh akun-akun anonim di berbagai platform.

“Fitnahnya sangat masif, seolah-olah Bapak SBY berada di balik isu ijazah palsu Pak Jokowi yang sekarang berseteru dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ini tentu sangat mengganggu,” kata Andi Arief.

Dengan memilih jalur hukum, SBY dinilai ingin menghentikan spekulasi sekaligus menjaga stabilitas relasi politik di tengah dinamika nasional yang kian menghangat. [*] Disarikan dari sumber berita media daring