Larangan Sawit Diprotes, Apkasindo Desak Dialog Terbuka dengan Gubernur Jabar

Ilustrasi buah kepala sawit sudah panen. Foto/Joglosemarnews.com

BANDUNG, JOGLOSEMARNEWS.COM — Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau kembali kebijakan pelarangan penanaman kelapa sawit di wilayah Jawa Barat. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi mengabaikan keberadaan ribuan petani dan pekerja sawit yang selama ini menggantungkan hidupnya dari sektor tersebut.

Wakil Ketua Umum Apkasindo Bidang Komunikasi, Qayuum Amri, menyebut kebijakan larangan sawit yang dituangkan dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 187/PM.05.02.01/Perek sebagai langkah sepihak yang minim dialog dengan para pemangku kepentingan.

“Kami berharap Dedi Mulyadi dapat mengkaji ulang surat edaran tersebut dan membuka ruang dialog dengan semua pihak termasuk petani serta pekerja sawit. Sebab, ada puluhan ribu orang yang bergantung hidupnya dari perkebunan sawit di Jawa Barat,” ujar Qayuum dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (1/1/2026).

Menurut Qayuum, larangan tersebut terkesan reaktif dan tidak disertai kajian ilmiah yang memadai. Ia menilai tudingan bahwa sawit menjadi penyebab krisis air dan bencana ekologis di Jawa Barat belum pernah dipaparkan secara terbuka berbasis data dan riset yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menambahkan, kelapa sawit merupakan komoditas strategis nasional yang tidak dapat ditanam di banyak negara lain. Karena itu, pendekatan pengelolaan berkelanjutan dinilai lebih tepat ketimbang pelarangan menyeluruh.

“Indonesia seharusnya bersyukur dan mengelola sawit lebih baik, bukan melakukan pelarangan,” ujarnya.

Apkasindo mendorong agar kebijakan tersebut dikaji ulang secara komprehensif dengan melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian, serta pemangku kepentingan lainnya agar keputusan yang diambil tidak menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas.

Berdasarkan data internal Apkasindo, perkebunan sawit rakyat di Jawa Barat tersebar di sejumlah daerah, seperti Subang, Garut, Pangandaran, dan Tasikmalaya. Sementara merujuk Buku Statistik Perkebunan Kementerian Pertanian 2025, total luas kebun sawit di Jawa Barat mencapai 15.764 hektare dengan produksi sekitar 43.493 ton CPO.

Dari luasan tersebut, sebagian besar dikelola oleh BUMN dengan luas sekitar 11.254 hektare, disusul perkebunan swasta seluas 4.259 hektare. Data Badan Pusat Statistik juga mencatat sedikitnya 8.170 pekerja menggantungkan hidup di sektor perkebunan sawit di Jawa Barat.

“Apabila dilakukan pelarangan, nasib ribuan pekerja ini bisa terancam. Lalu, apakah Gubernur KDM mau tanggung jawab. Pelarangan sawit ini bukanlah solusi tepat,” kata Qayuum.

Qayuum menilai pemicu kebijakan larangan tersebut berangkat dari adanya laporan penanaman sawit di Desa Cigobang, Kabupaten Cirebon. Menurutnya, persoalan tersebut semestinya diselesaikan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran perizinan, bukan dengan menerapkan larangan menyeluruh yang berdampak luas.

Sementara itu, Dewan Pakar Apkasindo Ermanto Fahamsyah menyoroti aspek hukum dari terbitnya surat edaran tersebut. Ia menilai Surat Edaran Gubernur Jawa Barat tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional.

“Apabila SE memuat larangan atau kewajiban yang bertentangan dengan norma yang diatur atau melampaui kewenangan atribusi/delegasi yang diberikan kepada daerah, maka SE tersebut tidak dapat menggantikan atau meniadakan ketentuan perundang-undangan,” ujar Ermanto.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menerbitkan kebijakan larangan penanaman baru kelapa sawit di wilayahnya. Ia juga menginstruksikan alih komoditas secara bertahap terhadap lahan yang telah ditanami sawit.

Dedi beralasan karakteristik geografis Jawa Barat yang relatif sempit dinilai tidak sesuai untuk pengembangan industri sawit skala besar yang membutuhkan lahan luas dan konsumsi air tinggi.

“Jawa Barat itu kecil, wilayahnya sempit. Sawit butuh lahan luas, enggak cocok. Kita cocoknya teh, karet, kina, kopi,” ujar Dedi Mulyadi di Bandung, Rabu (31/12/2025). [*] Disarikan dari sumber berita media daring