LPDP Akui Keuangan Defisit, Kuota Penerima Beasiswa Dipangkas Jadi 4.000 Orang

Ilustrasi beasiswa | freepik

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Disebut kembali mengalami defisit, tak pelak kuota beasiswa pada tahun 2025 yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan mengalami penurunan signifikan. Jika pada tahun sebelumnya mencapai lebih dari 8.000 penerima, tahun ini LPDP hanya mampu mengakomodasi sekitar 4.000 penerima baru.

Pelaksana Tugas Direktur Utama LPDP, Sudarto, menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan kembali kondisi keuangan lembaga yang dalam dua tahun terakhir mengalami defisit. Menurutnya, defisit itu terjadi karena pengeluaran untuk pembiayaan beasiswa dan berbagai program pendidikan jauh lebih besar dibandingkan pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan dana abadi.

“Tahun ini kami hanya menerima sekitar 4.000 penerima baru. Mudah-mudahan situasi bisa kembali normal pada 2027,” ujar Sudarto dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Kamis (9/10/2025).

Ia memaparkan, hingga 30 September 2025, pendapatan LPDP tercatat sebesar Rp6,82 triliun, sementara belanja mencapai Rp7,46 triliun. Kondisi serupa juga terjadi pada dua tahun terakhir. Pada 2024, pendapatan mencapai Rp10,95 triliun dengan belanja Rp11,86 triliun, sedangkan pada 2023 pendapatan sebesar Rp9,33 triliun dan belanja Rp9,85 triliun.

“Mulai 2023, posisi belanja memang lebih tinggi dari pendapatan. Tahun ini pun diperkirakan defisit, tetapi masih bisa ditutup dengan sisa hasil tahun-tahun sebelumnya,” jelasnya.

Adapun hingga akhir September 2025, total dana abadi LPDP mencapai Rp154,11 triliun, terdiri dari Dana Abadi Pendidikan sebesar Rp126,12 triliun, Dana Abadi Penelitian Rp12,99 triliun, Dana Abadi Perguruan Tinggi Rp10 triliun, dan Dana Abadi Kebudayaan Rp5 triliun.

Kondisi keuangan yang tertekan itu berdampak pada penyesuaian jumlah penerima beasiswa. Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pertengahan September lalu, Sudarto mengungkap bahwa LPDP harus melakukan pembatasan sementara jumlah penerima beasiswa baru untuk periode 2025–2026.

“Dengan proyeksi cashflow yang kami lakukan, dua tahun ini kami perlu menahan jumlah awardee baru. Fokus kami adalah menjaga keberlanjutan studi penerima yang saat ini masih berjalan,” ujarnya.

Kendati demikian, Sudarto menegaskan bahwa kebijakan ini tidak berkaitan dengan efisiensi anggaran pemerintah. Ia menepis anggapan bahwa pemangkasan kuota dilakukan karena pemotongan biaya dari negara. Menurutnya, justru dua tahun sebelumnya LPDP telah menambah jumlah penerima secara signifikan untuk mempercepat peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia.

“Tahun 2023 kita bisa mengirim lebih dari 9.000 mahasiswa, dan pada 2024 sekitar 8.000. Jadi bukan karena efisiensi. Kita memang sedang menggenjot partisipasi pendidikan tinggi, dan sekarang waktunya menata ulang,” paparnya.

Saat ini, jumlah penerima beasiswa yang masih aktif mencapai sekitar 34.000 hingga 35.000 orang, dengan komposisi 51 persen menempuh pendidikan di dalam negeri dan 49 persen di luar negeri. Besarnya angka ini menuntut LPDP untuk menyeimbangkan kemampuan pendanaan agar tidak membebani pengelolaan dana abadi di masa depan.

Meski menghadapi defisit, Sudarto memastikan LPDP masih berada dalam kondisi aman karena memiliki dana abadi yang dikelola secara mandiri dan tidak bergantung pada kebijakan efisiensi pemerintah. “Dengan dana abadi yang mencapai lebih dari Rp150 triliun, LPDP masih sangat kuat. Jadi, ini murni soal pengelolaan cashflow dan keseimbangan program,” tegasnya.

Sudarto optimistis, pembatasan ini hanya bersifat sementara. Pada tahun 2027, LPDP menargetkan bisa kembali meningkatkan jumlah penerima hingga sekitar 6.000 orang, termasuk kolaborasi dengan program beasiswa lain dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti Dikti Saintek dan Dikdasmen.

“Kami harap di 2027 kuota bisa kembali naik menjadi sekitar 6.000 penerima. Tahun ini memang 4.000 dari LPDP murni, sementara 2.000 lainnya berasal dari kerja sama dengan Dikti dan Dikdasmen,” tutup Sudarto. [*] Disarikan dari sumber berita media daring