LPS Kebut Program Penjaminan Polis, Bangun Kembali Kepercayaan Industri Asuransi yang Diterpa Banyak Masalah

Direktur Eksekutif Penjaminan Polis LPS, Hermawan Wibowo dalam temu media Joglosemar di Yogyakarta, Sabtu (15/11/2025). Foto: Dok.

JOGJA, JOGLOSEMARNEWS.COM —-Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus bergerak cepat mempersiapkan penjaminan polisi asuransi masyarakat. Sesuai amanat  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), LPS kini memiliki tugas baru yakni menjamin polis asuransi masyarakat yang mulai efektif diberlalukan sebelum tahun 2028.

Menurut Direktur Eksekutif Penjaminan Polis LPS, Hermawan Wibowo, industri asuransi di Indonesia mengalami perlambatan bahkan penurunan dibanding industri perbankan karena diterpa berbagai masalah di internal industri ini sendiri.

Dari catatan LPS, selama medio 2016-2020 terdapat beberapa industri asuransi yang mengalami masalah, di antaranya masalah likuiditas, gagal bayar, tidak mampu memenuhi kewajiban klaim dan pembekuan kegiatan usaha akibat masalah investasi.

Mengutip data OJK pada periode 2018-2022, premi asuransi jiwa mengalami penurunan sebesar 3,8% dari Rp 198,30 triliun menjadi Rp 169,95 triliun.

“Industri asuransi semakin terpuruk karena isu kepercayaan tak kunjung membaik. Pemegang polis dipastikan enggan beransuransi kembali setelah klaimnya tak kunjung dipenuhi. Isu kepercayaan adalah jantung industri asuransi. Karena itu, LPS hadir untuk memberikan jaring pengaman baru bagi para pemegang polis,” kata Hermawan Wibowo di hadapan wartawan dari Jogja, Solo dan Semarang, Sabtu (15/11/2025) di Restoran Sasanti, Yogyakarta.

Ditambahkan Hermawan, dampak aktivasi program penjaminan polis mampu menumbuhkan industri asuransi lebih cepat. Di Korea, misalnya, public confidence naik 20% dibandingkan pra-operasional (1998). Adapun di Malaysia, Takaful and Insurance Benefits Protection System (TIPS) dari PIDM mendorong penguatan risk management perusahan asuransi dengan pemberian insentif melalui Differential Levy System.

“Program Penjaminan Polis (PPP) menumbuhkan kepercayaan publik terhadap asuransi, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendorong investasi jangka panjang. PPP juga mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat praktik manajemen risiko, tata kelola, dan transparansi, sehingga tercipta industri yg lebih sehat, efisien, dan kompetitif secara berkelanjutan,” katanya.

Khusus industri asuransi di Indonesia, pada tahun 2025, perusahaan asuransi jiwa mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 2,3% yoy. Sedangkan aset perusahaan asuransi umum tumbuh 7,9% dalam periode yang sama.

“Dalam 5 tahun terakhir, pendapatan premi dan biaya klaim asuransi jiwa berfluktuasi, sedangkan pada asuransi umum pendapatan premi tumbuh secara konsisten. Selanjutnya, loss ratio yang cenderung tinggi di asuransi jiwa membuka celah bagi inisiatif IT untuk mendukung pricing dan claim management yang lebih efisien, dan terdapat tren penguatan yang berkelanjutan di asuransi jiwa , sedangkan pada asuransi umum berfluktuasi dengan kecenderungan menurun,” paparnya.

Adapun desain PPP di Indonesia yang sedang dirancang LPS saat ini tentunya mengacu kepada best practices dan prinsip dasar yang berlaku secara internasional. “Perubahan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang berlangsung saat ini dan menilai sebagai kesempatan untuk memperkuat desain PPP,” ujarnya.

Menurutnya, LPS sedang mengintensifkan pelaksanaan program penjaminan polis asuransi yang diharapkan diaktivasi sebelum tahun 2028.

LPS juga melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman tentang kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Program Penjaminan Polis, antara LPS dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), dan Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia (AAMAI).

Ruang lingkup kerja sama nantinya akan meliputi, penyediaan tenaga ahli, kerja sama penyelenggaraan kegiatan edukasi, sosialisasi dan publikasi, kerja sama pendidikan dan pelatihan di bidang asuransi, serta kerja sama riset terkait industri asuransi. (Ali)