Mau Utang Negara Lunas? Ekonom Bilang: Legalkan Kasino, Beres  

Ekonom sekaligus pengamat bisnis, Benny Batara Hutabarat (Kanan) pada acara diskusi bertajuk legalisasi kasino di Indonesia antara kepastian hukum, tantangan sosial, dan peluang ekonomi, Jakarta, Sabtu (7/6/2025). Ia meyakini jika kasino dilegalkan utang Indonesia lunas | tribunnews

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Bagaimana cara melunasi utang Indonesia yang mencapai sekitar 8 ribuan triliun rupiah? Ternyata jawabannya cukup simpel, yakni melegalkan judi kasino. Lho?

Ya, itu adalah usulan dari ekonom sekaligus pengamat bisnis, Benny Batara Hutabarat, yang lebih dikenal dengan nama Bennix. Gagasan kontroversial itu ia sampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Legalisasi Kasino di Indonesia: Antara Kepastian Hukum, Tantangan Sosial, dan Peluang Ekonomi” yang digelar di Jakarta, Sabtu (7/6/2025).

Menurut Bennix, kasino tidak bisa disamakan dengan praktik judi online yang marak di negara-negara tetangga. Ia mencontohkan Kamboja, di mana perjudian berbasis aplikasi bisa diakses oleh siapa saja — mulai dari tukang becak hingga ojek online — asalkan memiliki ponsel.

“Kalau kasino itu ada fisiknya. Orang harus beli tiket pesawat, bayar hotel. Artinya, ini hanya bisa diakses oleh kalangan menengah ke atas,” ujarnya dalam paparan.

Bennix meyakini bahwa legalisasi kasino akan membuka peluang penerimaan negara dalam jumlah besar dari sektor pariwisata dan perpajakan. Ia bahkan dengan lantang menyatakan, “Kalau kita legalkan judi kasino, utang Indonesia lunas.”

Namun, ia juga menyoroti persoalan klasik seputar aparat penegak hukum. Selama praktik perjudian masih bersifat ilegal, katanya, aliran uang justru tidak masuk ke negara, melainkan ke kantong-kantong oknum.

“Kalau judi itu legal, duitnya masuk ke Kementerian Keuangan, ke Dirjen Pajak. Tapi kalau ilegal, duitnya masuk ke aparat. Pilihannya: kita mau perkaya siapa hari ini?” tegasnya.

Wacana legalisasi kasino memang bukan hal baru. Topik ini kembali mencuat dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada Kamis (8/5/2025).

Dalam forum tersebut, anggota DPR dari Fraksi Golkar, Galih Kartasasmita, mengusulkan agar Indonesia mempertimbangkan langkah yang diambil Uni Emirat Arab (UEA), yang telah membuka kasino sebagai salah satu strategi untuk menambah sumber penerimaan negara.

Meski demikian, usulan itu langsung memantik kontroversi. Sejumlah anggota DPR lainnya, termasuk dari Komisi III, menilai bahwa Indonesia belum siap menerapkan kebijakan tersebut karena dampak sosial dan moralnya dinilai jauh lebih besar daripada potensi pendapatannya.