Prabowo Ancang-ancang Reshuffle, Guntur Romli: Tak Ada Relevansinya dengan PDIP

Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden RI Ke-5 Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, 7 April 2025 | tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, menegaskan bahwa partainya tidak memiliki keterkaitan dengan isu perombakan Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, PDIP hingga kini masih berada di luar pemerintahan, sehingga wacana reshuffle tidak relevan dikaitkan dengan partai berlambang banteng moncong putih itu.

“Apalagi soal reshuffle itu hak prerogatif Presiden Prabowo. Sedangkan PDI Perjuangan sampai saat ini masih berada di luar pemerintahan. Karena itu tidak relevan kalau dikaitkan dengan isu reshuffle,” kata Guntur kepada Tempo, Sabtu (7/6/2025).

Isu reshuffle kabinet kembali mencuat setelah Presiden Prabowo menyampaikan pernyataan tegas dalam pidatonya saat memperingati Hari Lahir Pancasila, Senin (2/6/2025). Dalam pidato tersebut, Prabowo menekankan akan menindak tegas para pejabat yang tidak setia kepada negara, termasuk yang terlibat korupsi dan penyalahgunaan jabatan.

“Yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang akan kami tindak. Kami akan singkirkan mereka tanpa ragu, tanpa melihat mereka dari keluarga mana, partai apa, atau suku mana,” ujar Prabowo, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra.

Pernyataan Prabowo itu memicu spekulasi bahwa reshuffle kabinet akan segera dilakukan. Namun, para elit partai politik pendukung pemerintah memilih untuk menahan komentar lebih jauh, sambil tetap mengakui bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan Presiden.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kewenangan mengganti atau merombak menteri merupakan hak prerogatif Presiden. Ia menolak berspekulasi lebih jauh dan memilih menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan Prabowo.

“Itu hak prerogatif Presiden. Urusan kabinet itu urusan al-mukaram Bapak Presiden. Jangan kami mengambil bagian yang bukan hak,” ujar Bahlil usai salat Idul Adha di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/6/2025).

Senada, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani juga menyebut belum mendengar kabar resmi mengenai waktu atau sosok yang akan diganti dalam kabinet. Ia menegaskan bahwa seluruh proses reshuffle sepenuhnya berada dalam wewenang presiden.

“Saya enggak dengar. Itu semua hak prerogatif Presiden. Apakah Presiden menganggap perlu reshuffle, kalau perlu kapan, siapa, saya belum tahu sama sekali,” kata Muzani saat menghadiri upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta.

Muzani, yang juga menjabat Ketua MPR RI, menilai bahwa peringatan Prabowo dalam pidatonya tidak hanya ditujukan kepada para menteri, tetapi juga kepada lembaga legislatif dan seluruh penyelenggara negara.

Dari pihak oposisi, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf juga memberikan pandangan serupa. Ia menegaskan bahwa reshuffle adalah hak penuh Presiden Prabowo yang dijamin oleh konstitusi.

“Bicara reshuffle, saya kira pertama itu adalah prerogatif Presiden. Semua pihak harus menghormati. Itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar,” ujar Muzammil di Kantor DPP PKS, Kamis (5/6/2025).

Ia menambahkan bahwa Presiden tentu akan melakukan evaluasi terhadap para pembantunya, karena keberhasilan program-program pemerintahan sangat bergantung pada kinerja kabinet.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Istana mengenai jadwal maupun nama-nama yang akan terkena reshuffle. Namun pernyataan keras Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan semakin menguatkan dugaan bahwa perombakan kabinet tinggal menunggu waktu.