Ribuan Ojol Geruduk Istana dan DPR, Polisi Kerahkan Ribuan Personel

ilustrasi unjuk rasa / pixabay

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Gelombang demonstrasi besar pengemudi ojek online (ojol) bersama elemen mahasiswa dipastikan akan mewarnai kawasan pusat pemerintahan di Jakarta pada Rabu (17/9/2025). Massa bergerak bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional untuk menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap tak berpihak pada pengemudi transportasi daring.

Polda Metro Jaya mengerahkan 6.118 personel gabungan dari kepolisian, unsur TNI, hingga Pemprov DKI untuk menjaga keamanan di sejumlah titik rawan, terutama Gedung DPR/MPR, Istana Negara, dan Kementerian Perhubungan. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menegaskan pola pengamanan kali ini mengedepankan pendekatan persuasif tanpa senjata api. “Kami hadir untuk memastikan penyampaian pendapat berlangsung tertib, damai, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat,” ujarnya.

Susatyo juga mengingatkan akan ada rekayasa lalu lintas secara situasional menyesuaikan dinamika di lapangan. Ia meminta massa tidak melakukan pembakaran ban, merusak fasilitas umum, maupun memblokade jalan. “Silakan menyampaikan aspirasi, tetapi tetap dalam koridor hukum. Kami jamin keamanan sepanjang semuanya berjalan sesuai aturan,” katanya.

Aksi ini diinisiasi oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia. Ketua Umum Garda, Raden Igun Wicaksono, menyebut 2.000 hingga 5.000 pengemudi ojol roda dua, sopir taksi online, kurir barang, hingga mahasiswa dari berbagai kampus akan turun ke jalan. Massa dijadwalkan berkumpul pukul 09.00 WIB di markas Garda Indonesia, Sumur Batu, Kemayoran, lalu bergerak ke Istana Presiden, Kementerian Perhubungan, dan berakhir di depan Gedung DPR RI untuk orasi penutup.

Menurut Igun, aksi kali ini menjadi simbol kekecewaan atas kinerja Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi yang dianggap lebih berpihak pada perusahaan aplikator ketimbang pengemudi. Ia menuding telah terjadi “vendor driven policy” yang membuat kebijakan transportasi online dikendalikan oleh perusahaan penyedia aplikasi. “Banyak kebijakan justru memberatkan mitra pengemudi, sementara tuntutan kami tidak direspons,” ujarnya.

Setidaknya tujuh tuntutan bakal digemakan. Mulai dari mendorong Rancangan Undang-Undang Transportasi Online masuk Prolegnas 2025–2026, membatasi potongan aplikator maksimal 10 persen, mengatur tarif pengantaran barang dan makanan, audit investigatif potongan 5 persen aplikator, penghapusan program merugikan mitra seperti Aceng, Slot, Multi Order, dan Member Berbayar, hingga desakan pencopotan Menteri Perhubungan. Garda juga meminta Kapolri menuntaskan kasus meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojol, pada 28 Agustus lalu.

Garda mengimbau warga Jakarta mempersiapkan alternatif transportasi karena sebagian besar driver ojol dan taksi online akan mematikan aplikasi secara massal sebagai bentuk solidaritas aksi. “Kami minta masyarakat maklum, ini momentum penting bagi kami untuk memperjuangkan hak-hak pengemudi transportasi daring,” kata Igun.

Dengan pengerahan personel keamanan skala besar, aparat berharap penyampaian aspirasi publik bisa berlangsung damai tanpa gesekan, sementara massa aksi menegaskan tetap berkomitmen menjaga ketertiban sepanjang pemerintah bersikap adil. [*] Disarikan dari sumber berita media daring