Menkeu Purbaya Ambil Kembali Rp 75 Triliun dari Perbankan, Ini Tujuannya

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa | Wikipedia

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Pemerintah kembali menarik sebagian dana negara yang sebelumnya ditempatkan di perbankan milik negara. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan penarikan dana senilai Rp 75 triliun dari bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dilakukan untuk membiayai kebutuhan belanja rutin kementerian dan lembaga.

Dana tersebut merupakan bagian dari total Rp 276 triliun yang sebelumnya ditempatkan pemerintah di sistem perbankan. Purbaya menegaskan, langkah ini tidak akan mengganggu stabilitas likuiditas nasional karena uang yang ditarik segera dibelanjakan kembali ke perekonomian.

“Itu buat belanja rutin kementerian/lembaga. Jadi saya tarik seperti ditarik dari sistem, tapi langsung dibelanjakan lagi, jadi langsung masuk ke sistem perekonomian,” ujar Purbaya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat (2/1/2026).

Menurut Purbaya, penarikan dana tersebut justru diharapkan memberi dorongan tambahan bagi aktivitas ekonomi. Belanja pemerintah dinilai memiliki efek pengganda yang mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak akan mengurangi jumlah uang beredar. Sebaliknya, arus dana yang kembali berputar melalui belanja negara diyakini akan memberi dampak positif terhadap perekonomian.

Meski demikian, Purbaya tidak merinci dari bank Himbara mana saja dana Rp 75 triliun itu ditarik. Ia hanya memastikan bahwa sisa dana pemerintah sebesar Rp 201 triliun tetap ditempatkan di perbankan untuk menjaga likuiditas sistem keuangan.

Sebelumnya, pemerintah memang telah menempatkan dana jumbo ke perbankan melalui dua tahap. Pada September 2025, dana sekitar Rp 200 triliun dipindahkan ke lima bank Himbara, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Kemudian pada November 2025, pemerintah kembali menambah penempatan dana sebesar Rp 76 triliun ke sejumlah bank Himbara serta satu Bank Pembangunan Daerah (BPD). Kebijakan ini dilakukan dengan memindahkan dana pemerintah dari Bank Indonesia ke sistem perbankan.

Tujuan utama langkah tersebut adalah mendorong penyaluran kredit ke sektor riil sekaligus mempercepat perputaran ekonomi. Namun, Purbaya mengakui hasil kebijakan tersebut belum sepenuhnya sesuai harapan.

“Dampak kebijakan injeksi uang yang kami taruh di sistem perbankan, itu enggak seoptimal yang saya duga sebelumnya,” ujar Purbaya saat bertemu awak media di kantornya, Rabu (31/12/2025).

Ia menyebut, sejumlah perbaikan telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Menurutnya, dalam satu bulan terakhir, kondisi perekonomian mulai menunjukkan perbaikan.

Purbaya pun optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025 dapat mencapai 5,4 persen. Sementara untuk keseluruhan tahun 2025, ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5,2 persen, sejalan dengan target dalam APBN.

Lebih jauh, ia meyakini prospek ekonomi nasional masih terbuka lebar. Dengan sinkronisasi kebijakan bersama Bank Indonesia serta berbagai pembenahan yang dilakukan pemerintah, Purbaya optimistis laju pertumbuhan ekonomi pada 2026 bisa menembus 6 persen, meski target resmi APBN 2026 dipatok di angka 5,4 persen. [*] Disarikan dari sumber berita media daring