JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua optimis penyerapan anggaran bisa mencapai 95 persen disisa waktu yang ada.
Hal itu disampaikan Pj Sekda Papua, Yohanes Walilo. Ia mengatakan berdasarkan laporan terakhir, realisasi anggaran Pemprov per hari ini mencapai 83 persen.
“Kita masih punya waktu tanggal 30 dan 31 Desember. Kegiatan yang beberapa persennya belum diselesaikan disebabkan kontraktor,” ucap Walilo kepada Cenderawasih Pos, Jumat (27/12).
Lanjut Walilo menerangkan, 31 Desember merupakan hari terakhir. Ketika pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga belum selesai di tanggal tersebut, maka pihaknya akan melakukan putus kontrak.
“Misalnya kegiatannya baru 80 persen, maka putus disitu pekerjannya. Nanti kita bayar sesuai progres,” terangnya.
Pihaknya optimis 31 Desember bisa tercapai 90 persen bahkan lebih. “Untuk 100 persen saya rasa tidak, sebab masih ada pekerjaan sisa yang harus diselesaikan. Kalau sudah mencapai 90 persen itu luar biasa,” kata Walilo.
Dikatakan Walilo, adapun pekerjaan yang belum diselesaikan ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua.
Sementara itu, sebelumnya Pj Gubernur Papua Ramses Limbong mengatakan ada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Papua yang daya serap anggarannya rendah. Tiga OPD itu adalah Dinas Perhubungan Papua, Dinas PUPR dan Tata Pemerintahan (Tapem).
Ramses menyebut dengan adanya beberapa OPD yang daya serapnya rendah, maka akan terjadi SILPA. “SILPA itu pasti ada, contohnya Tapem yang tidak bisa dieksekusi anggarannya itu akan jadi SILPA,” pungkasnya. (fia/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua optimis penyerapan anggaran bisa mencapai 95 persen disisa waktu yang ada.
Hal itu disampaikan Pj Sekda Papua, Yohanes Walilo. Ia mengatakan berdasarkan laporan terakhir, realisasi anggaran Pemprov per hari ini mencapai 83 persen.
“Kita masih punya waktu tanggal 30 dan 31 Desember. Kegiatan yang beberapa persennya belum diselesaikan disebabkan kontraktor,” ucap Walilo kepada Cenderawasih Pos, Jumat (27/12).
Lanjut Walilo menerangkan, 31 Desember merupakan hari terakhir. Ketika pekerjaan yang dilakukan pihak ketiga belum selesai di tanggal tersebut, maka pihaknya akan melakukan putus kontrak.
“Misalnya kegiatannya baru 80 persen, maka putus disitu pekerjannya. Nanti kita bayar sesuai progres,” terangnya.
Pihaknya optimis 31 Desember bisa tercapai 90 persen bahkan lebih. “Untuk 100 persen saya rasa tidak, sebab masih ada pekerjaan sisa yang harus diselesaikan. Kalau sudah mencapai 90 persen itu luar biasa,” kata Walilo.
Dikatakan Walilo, adapun pekerjaan yang belum diselesaikan ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua.
Sementara itu, sebelumnya Pj Gubernur Papua Ramses Limbong mengatakan ada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Provinsi Papua yang daya serap anggarannya rendah. Tiga OPD itu adalah Dinas Perhubungan Papua, Dinas PUPR dan Tata Pemerintahan (Tapem).
Ramses menyebut dengan adanya beberapa OPD yang daya serapnya rendah, maka akan terjadi SILPA. “SILPA itu pasti ada, contohnya Tapem yang tidak bisa dieksekusi anggarannya itu akan jadi SILPA,” pungkasnya. (fia/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
.jpg)
