Prabowo Gelar Diskusi 44,5 Jam dengan Tokoh Publik, Abraham Samad Ungkap Isinya

Mantan Ketua KPK, Abraham Samad | Wikipedia

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan panjang dengan sejumlah tokoh nasional dan pakar di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Diskusi tertutup yang berlangsung hampir lima jam itu membahas berbagai isu strategis, mulai dari pengelolaan negara, penyelamatan sumber daya alam, hingga agenda pemberantasan korupsi.

Pertemuan tersebut berlangsung pada Jumat (30/1/2026), sejak pukul 16.30 WIB hingga sekitar 21.00 WIB. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut para tamu yang hadir kerap dipersepsikan sebagai tokoh oposisi.

Namun, pandangan itu dibantah oleh salah satu peserta pertemuan, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad.

“Tidak tepat dibilang oposisi karena ada Siti Zuhro juga dari BRIN,” kata Abraham Minggu (1/2/2026).

Selain Abraham Samad dan peneliti utama politik BRIN Siti Zuhro, pertemuan tersebut turut dihadiri mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu serta mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji.

Dari unsur pemerintah, hadir Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Mantan Kepala Badan Intelijen ABRI (BIA) Mayjen TNI (Purn) Zacky Anwar Makarim juga ikut dalam pertemuan itu.

Menurut Abraham, pertemuan diawali dengan pemaparan Presiden Prabowo selama kurang lebih 40 menit. Dalam pemaparannya, Prabowo menyinggung berbagai program pemerintah serta komitmen untuk menjaga dan menyelamatkan kekayaan sumber daya alam nasional.

Abraham mengungkapkan, Prabowo menunjukkan sikap tegas terhadap praktik oligarki. Kepala negara, kata dia, menyadari potensi perlawanan balik dari kelompok berkepentingan, termasuk melalui tekanan ekonomi. “Walau mereka pasti punya cara untuk menghadapi Prabowo. Misalnya, ingin menggoyang ekonomi Indonesia agar Indonesia jatuh dalam krisis,” ujarnya.

Dalam forum itu, Prabowo juga menjelaskan keputusannya bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Meski tidak merinci alasannya, Abraham menyebut Prabowo menegaskan sikap Indonesia tetap berpihak pada kepentingan kemanusiaan, khususnya bagi warga Palestina.

“Prabowo bilang tidak usah terlalu khawatir. Sebab, kalau dalam perjalanannya ternyata lebih banyak mudaratnya untuk warga Palestina dan Gaza, kita bisa keluar,” kata Abraham.

Selain isu global, Prabowo turut menyinggung rencana reformasi kepolisian serta hasil pertemuannya dalam Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum/WEF) di Davos, Swiss. Setelah pemaparan presiden, para peserta pertemuan diberi kesempatan menyampaikan pandangan sesuai keahlian masing-masing.

Abraham Samad, dalam kesempatan itu, memaparkan kondisi pemberantasan korupsi di Indonesia. Ia menyoroti skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang masih rendah. Pada 2025, Transparency International mencatat skor IPK Indonesia untuk tahun 2024 berada di angka 37 dari skala 100.

Ia kemudian menawarkan peta jalan pemberantasan korupsi dengan merujuk pada Konvensi PBB Antikorupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia. Menurut Abraham, terdapat empat isu utama yang sangat memengaruhi perbaikan IPK.

Pertama, foreign bribery atau penyuapan terhadap pejabat asing. Kedua, illict enrichment atau peningkatan harta kekayaan penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. “Ini yang harus diperbaiki. Sebab, ini berkaitan dengan pemulihan aset. Indonesia harus punya undang-undang perampasan aset karena ini akan menyangkut peningkatan harta kekayaan penyelenggaraan negara,” ujarnya.

Dua isu lainnya adalah trading influence atau perdagangan pengaruh serta commercial bribery atau suap di sektor swasta. “Jadi empat hal yang saya sampaikan bahwa empat hal ini menjadi isu internasional untuk agenda pemberantasan korupsi,” kata Abraham.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap adanya pertemuan tersebut saat menjadi pembicara dalam acara retret Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Ia menyebut diskusi itu sebagai forum tukar pikiran mengenai bagaimana negara seharusnya dikelola dengan baik oleh seluruh elemen.

Namun, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah tidak memandang para tamu tersebut sebagai oposisi. “Enggak ada yang oposisi. Itu kan tokoh-tokoh masyarakat juga yang Bapak Presiden terbuka untuk berdialog, menerima masukan,” ujar Prasetyo. [*] Disarikan dari sumber berita media daring