Prabowo Siapkan Lembaga Khusus untuk Percepat Program 3 Juta Rumah

Presiden Prabowo Subianto | Instagram

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis untuk mempercepat realisasi program perumahan nasional. Presiden Prabowo Subianto disebut berencana membentuk lembaga khusus yang akan menangani percepatan pembangunan perumahan secara terintegrasi, mulai dari urusan perizinan, pengadaan lahan, hingga skema pendanaan.

Rencana tersebut disampaikan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah usai mendampingi pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (30/12/2025). Menurut Fahri, pembentukan lembaga ini menjadi kunci untuk memangkas birokrasi panjang yang selama ini menghambat pembangunan perumahan.

“Ada mandat dari beberapa undang-undang untuk pembentukan lembaga percepatan pembangunan perumahan. Intinya lembaga itu mengambil alih persoalan tanah,” ujar Fahri di kompleks Istana Kepresidenan.

Ia menjelaskan, selama ini pembangunan perumahan melibatkan banyak kementerian dan lembaga dengan kewenangan yang tersebar. Mulai dari pengurusan izin, ketersediaan lahan, hingga pendanaan, semuanya berjalan terpisah. Kondisi tersebut dinilai membuat target pembangunan perumahan sulit dicapai secara cepat.

“Tujuannya untuk percepatan pembangunan perumahan,” kata Fahri.

Fahri mengungkapkan, Presiden Prabowo menaruh perhatian besar terhadap percepatan pembangunan perumahan mulai tahun depan. Apalagi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 telah menyiapkan alokasi untuk renovasi sekitar 400 ribu rumah.

Selain itu, pemerintah juga tengah mematangkan pelaksanaan program ambisius pembangunan 3 juta rumah. Dari jumlah tersebut, satu juta unit direncanakan dibangun di kawasan perkotaan. Persoalan keterbatasan lahan di kota menjadi salah satu alasan utama perlunya lembaga khusus yang mampu mengonsolidasikan berbagai kepentingan lintas sektor.

Saat ini, kata Fahri, pemerintah masih menyusun desain kelembagaan sekaligus menyiapkan payung hukum yang akan menjadi dasar pembentukan lembaga tersebut.

“Kami lagi desain konsepnya dalam bentuk peraturan yang dibutuhkan. Mungkin setingkat peraturan presiden atau peraturan pemerintah,” ujarnya.

Dalam proses perumusan itu, Fahri mengaku telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri PANRB Rini Widyantini, serta Danantara. Menurut Fahri, Danantara akan berperan penting dalam penyediaan lahan, terutama untuk pengembangan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD).

“Saya juga berkoordinasi dengan Danantara karena salah satu penyedia lahan yang paling masif nanti terutama untuk konsep TOD, Transit Oriented Development, itu nanti Danantara,” kata Fahri.

Sebelumnya, Fahri Hamzah juga memastikan bahwa program pembangunan 3 juta rumah akan mulai dijalankan pada awal 2026. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sebagian besar anggaran untuk merealisasikan program tersebut.

“Ini on the way, urusan pertanahan akan kami urus. Uang untuk 2 juta (rumah) itu sudah ada dan tahun depan akan dilaksanakan, yang 1 juta lagi akan kami upayakan termasuk melibatkan pihak lain,” ucapnya.

Ia menambahkan, pembiayaan program perumahan ini tidak hanya bersumber dari APBN. Pemerintah juga menyiapkan berbagai skema pembiayaan kreatif dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pihak nonpemerintah.

“Ini bukan semata-mata proyek negara. karena masyarakat juga membayar, jadi dananya sudah mulai masuk. Polanya macam-macam dan kami sudah siapkan itu, termasuk untuk renovasi,” jelas Fahri.

Lebih jauh, Fahri menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar program 3 juta rumah benar-benar tepat sasaran. Mulai dari pemilihan lahan yang lebih terjangkau, lokasi strategis, hingga desain hunian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan di berbagai daerah.

Dalam kerangka besar program tersebut, pemerintah merancang renovasi sekitar 2 juta rumah, pengadaan satu juta unit hunian melalui skema off-taker bekerja sama dengan Danantara dan BUMN, serta penataan kawasan yang dibiayai melalui pinjaman luar negeri yang telah diajukan.

Program 3 juta rumah sendiri merupakan salah satu agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto, dengan target pembangunan 2 juta rumah di pedesaan dan 1 juta rumah di kawasan perkotaan. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang dipimpin Maruarar Sirait. Sebelumnya, urusan perumahan berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). [*] Disarikan dari sumber berita media daring