Percepat Pembagunan Lewat Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus
JAKARTA – Pemerintah membentuk lembaga khusus terkait Papua. Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua itu diketuai Velix Wanggai. Velix orang lama di pemerintahan. Dia pernah menduduki berbagai jabatan di berbagai era kepresidenan. Di antaranya staf khusus presiden di era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono dan penjabat Gubernur Papua Pegunungan (12 November 2023–26 Maret 2025) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tentang lembaga yang dipimpinnya sekarang, Velix menyebut bahwa pembentukan komite itu wujud komitmen pengelolaan Papua. “Bapak Presiden (Prabowo Subianto) ingin Komite Eksekutif khusus ini mengelola hal-hal tertentu menjadi agenda strategis di Papua,” ujar Velix yang terakhir menduduki jabatan Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia sejak 29 November 2024 itu setelah dilantik di Istana Negara, Jakarta, kemarin (8/10).
Velix menjelaskan, dalam jangka pendek, komite akan fokus pada konsolidasi kebijakan, strategi, program, anggaran, dan regulasi di seluruh level pemerintahan. Adapun keanggotaan komite berisi figur lintas latar belakang. Mulai dari militer, kepolisian, birokrasi, hingga ekonomi kreatif. Velix Vernando Wanggai menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan pembangunan di Papua secara langsung dan terintegrasi.
“Presiden memberi komitmen yang kuat untuk langsung menghandle, mengelola Papua. Mengelola Papua tentu di dalam agenda yang menyeluruh, yang terintegrasi baik agenda Papua dalam konteks global, di dalam konteks nasional, integrasi antara kebijakan lintas kementerian, private sector maupun juga konsolidasi ke tingkat provinsi maupun kabupaten,” ujar Velix.
Velix juga menambahkan bahwa lembaganya akan mengawal delapan agenda besar dalam kerangka asta cita kontekstual Papua, yang meliputi pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, dan pemerintahan. Lembaga baru ini memiliki anggota dengan latar belakang beragam akan mengurus beragam aspek sosial budaya mulai dari olahraga, kesetaraan gender, hingga ekonomi kreatif untuk pembangunan papua.
Percepat Pembagunan Lewat Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus
JAKARTA – Pemerintah membentuk lembaga khusus terkait Papua. Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua itu diketuai Velix Wanggai. Velix orang lama di pemerintahan. Dia pernah menduduki berbagai jabatan di berbagai era kepresidenan. Di antaranya staf khusus presiden di era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono dan penjabat Gubernur Papua Pegunungan (12 November 2023–26 Maret 2025) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tentang lembaga yang dipimpinnya sekarang, Velix menyebut bahwa pembentukan komite itu wujud komitmen pengelolaan Papua. “Bapak Presiden (Prabowo Subianto) ingin Komite Eksekutif khusus ini mengelola hal-hal tertentu menjadi agenda strategis di Papua,” ujar Velix yang terakhir menduduki jabatan Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia sejak 29 November 2024 itu setelah dilantik di Istana Negara, Jakarta, kemarin (8/10).
Velix menjelaskan, dalam jangka pendek, komite akan fokus pada konsolidasi kebijakan, strategi, program, anggaran, dan regulasi di seluruh level pemerintahan. Adapun keanggotaan komite berisi figur lintas latar belakang. Mulai dari militer, kepolisian, birokrasi, hingga ekonomi kreatif. Velix Vernando Wanggai menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan pembangunan di Papua secara langsung dan terintegrasi.
“Presiden memberi komitmen yang kuat untuk langsung menghandle, mengelola Papua. Mengelola Papua tentu di dalam agenda yang menyeluruh, yang terintegrasi baik agenda Papua dalam konteks global, di dalam konteks nasional, integrasi antara kebijakan lintas kementerian, private sector maupun juga konsolidasi ke tingkat provinsi maupun kabupaten,” ujar Velix.
Velix juga menambahkan bahwa lembaganya akan mengawal delapan agenda besar dalam kerangka asta cita kontekstual Papua, yang meliputi pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, dan pemerintahan. Lembaga baru ini memiliki anggota dengan latar belakang beragam akan mengurus beragam aspek sosial budaya mulai dari olahraga, kesetaraan gender, hingga ekonomi kreatif untuk pembangunan papua.
