
SEMARANG, JOGLOSEMARNEWS.COM —Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah mengapresiasi kinerja 100 hari Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen. Hal itu tertuang lewat survei persepsi publik yang digelar LHKP Jateng.
Hasilnya, mayoritas responden memberikan apresiasi positif terhadap sejumlah program prioritas yang sudah berjalan. Namun di sisi lain banyak pula yang menilai masih ada pekerjaan rumah besar yang menanti. Termasuk catatan dimana keberhasilan program yang belum terekspose secara merata di masyarakat.
Menurut Ketua LHKP PWM Jateng, Jayusman Arif, survei 100 hari dilakukan untuk mendorong keterlibatan publik terhadap arah kebijakan pemerintahan Jateng sekaligus memberikan masukan konstruktif agar program prioritas lebih tepat sasaran.
Hasil survei tersebut, Selasa (3/6/2025) siang dibedah dan didiskusikan bersama di Kantor PWM Jateng, Semarang. Selain Ketua LHKP, hadir juga sejumlah pengurus LHKP di antaranya Wahidin Hasan, Teguh Imam W, Anas Syahirul A, Isa Thoriq, Sabbardi.
Hasil survey dipaparkan oleh Dr. Cahyo Seftyono, Ketua Bidang Studi dan Advokasi Publik LHKP PWM Jateng yang juga sebagai koordinator riset. Sebagai penanggap adalah Dr. Zulkifli Gayo, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) dan Siti Farida, Kepala Perwakilan Ombudsman Jateng serta Yusuf Hidayat, Anggota DPRD Jateng. Bedah survey juga diikuti pengurus LHKP PDM se Jawa Tengah dan para wartawan baik secara offline maupun daring.
Survei mengambil 529 responden dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, yang terdiri atas 73,5% laki-laki dan 26,5% perempuan, dengan rentang usia 17–65 tahun dan beragam latar belakang agama. Sebagian besar responden berasal dari kalangan terdidik dan produktif.
Dari survei tersebut diketahui mayoritas publik mengetahui adanya 11 program prioritas Luthfi-Yasin. Hanya tingkat pemahaman terhadap masing-masing program bervariasi. Program yang paling dikenal adalah pendidikan berkualitas dan merata (74,5%) serta moderasi beragama dan wawasan kebangsaan (70,5%).
Namun ada juga program yang belum cukup dikenal, seperti Pesantren Obah (48,2%) dan Taruna Karya Mandiri/Kartu Zilenial (44,2%). Survei juga mencatat sebagian besar program dinilai “masih dalam proses” oleh masyarakat, bukan “program yang sudah tercapai”.
Koordinator Tim Survei, Cahyo Seftiyono menuturkan, 11 program Gubernur dan Wakil Gubernur mayoritas telah berjalan dengan baik. Meski baru 100 hari kerja, telah ada beberapa program yang dianggap publik telah tercapai. “Hasil itu sama dengan hasil pemaparan TPPD ada yang sudah selesai, progres, dan baru direncanakan,” jelasnya.
LHKP mengapresiasi langkah cepat Gubernur dan Wakil Gubernur. Pihaknya akan memfokuskan pada survei untuk meningkatkan saran dari publik. “Tujuannya agar bisa didengar oleh Gubernur terkait progres kerja,” imbuhnya.
Cahyo menerangkan, dari segi pendidikan, hasil survei publik menyebut telah dianggap berhasil yakni mencapai 70 persen. Kemudian, adanya tata kelola good governance. “Ini sangat positif hingga lima tahun ke depan dan bisa berkoordinasi dengan stakeholder lain,” tuturnya.
Menanggapi hasil survey tersebut, Siti Farida menyampaikan jika sektor pendidikan menjadi salah satu sorotan positif. Dia mengungkapkan bahwa aduan publik terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dapat diselesaikan cepat dan tuntas, menandakan adanya perbaikan tata kelola birokrasi pendidikan. “PR memang masih ada, tapi indikatornya jelas: penyelesaian aduan cepat, dan itu patut diapresiasi,” ujarnya.
Ketua TPPD Jateng, Dr. Zulkifli Gayo, menyebut survei Muhammadiyah sangat relevan karena hasilnya hampir senada dengan data internal pemerintah. Ia menyebut banyak program sudah teranggarkan dan akan terus dikerjakan hingga akhir 2025 dan seterusnya.
Kesimpulan Survei LHKP
Di akhir paparan, LHKP juga memberikan rekomendasi penting terkait temuan survei tersebut. Yakni : Persepsi terhadap capaian program masih dominan “dalam proses”, diperlukan akselerasi dan evaluasi khusus terhadap program yang progresnya rendah, komunikasi publik melalui media/medsos perlu ditingkatkan, masyarakat berharap kerja nyata tetap diimbangi dengan keterbukaan informasi.
“Perlunya ekspose publik terhadap hasil kinerja Luthfi-Yasin, hal itu mengingat pengetahuan publik terhadap program prioritas tinggi, tapi belum merata. Ekspose public penting agar capaian pemerintah bisa lebih diketahui masyarakat,” ujarnya.
Ia memahami bahwa Gubernur Luthfi dikenal sebagai pemimpin yang lebih fokus bekerja ketimbang tampil di media, namun dalam era digital saat ini, transparansi dan publikasi tetap penting. “Jangan sampai kerja bagus tidak diketahui publik. Kalau perlu, diviralkan,” tegas Cahyo.
Hal itu juga dibenarkan Zulkifli. Menurutnya, Luthfi memang tidak mengandalkan personal branding. Namun pemerintah tengah menyiapkan kanal komunikasi seperti call center 24 jam dan mempertahankan kanal Lapor Gub agar masyarakat bisa terus menyampaikan aspirasi.
Rencananya, Lapor Gub akan di-rebranding menjadi Call Center 24 Jam. Nantinya, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Jateng memiliki kanal aduan yang bisa diakses masyarakat luas.
“Nanti konsepnya, yang pertama dia langsung fast respons. Jadi misal jalan ini rusak maka Dinas PU ini akan menjawab, ini dianggarkan di tahun kapan, tahun ini, atau berikutnya atau seperti apa,” tandasnya. (Ali)
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.