JAYAPURA — Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Kota Jayapura Semester I Tahun 2026, Kamis (20/8).
Rakor tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menekan angka kemiskinan di Kota Jayapura. Kegiatan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala distrik, kepala kelurahan, pihak swasta, BUMN, BUMD, hingga perbankan.
Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, SH., MH., mengatakan persoalan kemiskinan membutuhkan penanganan bersama karena tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah.
“Rapat koordinasi yang dilakukan oleh Bapperida ini tentang bagaimana kita menekan angka kemiskinan yang ada di Kota Jayapura,” kata Abisai.
Ia menyebutkan, angka kemiskinan Kota Jayapura masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rakor, angka kemiskinan pada 2023 berada di kisaran 10 persen, kemudian meningkat menjadi 10,47 persen pada 2024 dan 12,03 persen pada 2025.
Abisai menekankan pentingnya ketersediaan data yang detail dan akurat mengenai masyarakat miskin. Pemerintah perlu mengetahui secara jelas sebaran kemiskinan hingga tingkat distrik, kelurahan, dan kampung.
“Kita perlu data yang detail. Data yang ada di distrik mana, di kelurahan mana dan di kampung mana angka kemiskinan masih tinggi. Ini menjadi bagian pemerintah, pihak swasta, perbankan dan seluruh OPD untuk bersama-sama menekan angka kemiskinan,” ujarnya.
Menurutnya, data yang valid menjadi dasar penting dalam menentukan bentuk intervensi, sehingga program dan anggaran yang dimiliki setiap OPD dapat diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Dengan kondisi keuangan yang ada, kita coba menekan lagi angka kemiskinan supaya menurun. Keinginan saya adalah menekan angka kemiskinan ke angka yang lebih rendah. Semakin rendah tentu semakin baik,” tegasnya.
JAYAPURA — Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Kota Jayapura Semester I Tahun 2026, Kamis (20/8).
Rakor tersebut menjadi forum evaluasi sekaligus upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menekan angka kemiskinan di Kota Jayapura. Kegiatan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala distrik, kepala kelurahan, pihak swasta, BUMN, BUMD, hingga perbankan.
Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, SH., MH., mengatakan persoalan kemiskinan membutuhkan penanganan bersama karena tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah.
“Rapat koordinasi yang dilakukan oleh Bapperida ini tentang bagaimana kita menekan angka kemiskinan yang ada di Kota Jayapura,” kata Abisai.
Ia menyebutkan, angka kemiskinan Kota Jayapura masih menjadi perhatian serius. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rakor, angka kemiskinan pada 2023 berada di kisaran 10 persen, kemudian meningkat menjadi 10,47 persen pada 2024 dan 12,03 persen pada 2025.
Abisai menekankan pentingnya ketersediaan data yang detail dan akurat mengenai masyarakat miskin. Pemerintah perlu mengetahui secara jelas sebaran kemiskinan hingga tingkat distrik, kelurahan, dan kampung.
“Kita perlu data yang detail. Data yang ada di distrik mana, di kelurahan mana dan di kampung mana angka kemiskinan masih tinggi. Ini menjadi bagian pemerintah, pihak swasta, perbankan dan seluruh OPD untuk bersama-sama menekan angka kemiskinan,” ujarnya.
Menurutnya, data yang valid menjadi dasar penting dalam menentukan bentuk intervensi, sehingga program dan anggaran yang dimiliki setiap OPD dapat diarahkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Dengan kondisi keuangan yang ada, kita coba menekan lagi angka kemiskinan supaya menurun. Keinginan saya adalah menekan angka kemiskinan ke angka yang lebih rendah. Semakin rendah tentu semakin baik,” tegasnya.
