JAYAPURA– PDI Perjuangan nampaknya masih konsisten untuk menempatkan diri sebagai pihak yang memberikan masukan dari perspektif berbeda untuk penerapan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. PDIP menyatakan berdiri bersama rakyat dan mengoreksi apa yang dirasa kurang.
Dan kali ini bukan menjadi hal mengejutkan jika PDIP menolak program pemerintah pusat yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) Proyek Strategis Nasional (PSN) dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomi Mano (BTM), mengatakan penolakan tersebut bukan didasarkan pada posisi partainya sebagai oposisi pemerintah, melainkan karena pertimbangan terhadap dampak yang ditimbulkan dari berbagai program tersebut bagi masyarakat dan perekonomian.
Menurut BTM, program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah dinilai belum menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Indonesia. “Penolakan ini bukan karena kami oposisi. Kami melihat dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Menurut pandangan kami, program MBG bukan menjadi prioritas dalam menyelamatkan generasi muda Indonesia saat ini,” kata BTM di Jayapura, Rabu (17/6).
Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut. Bahkan, menurutnya, penghentian program MBG dapat menjadi salah satu langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional ke depan. “Solusi dari PDI Perjuangan salah satunya adalah program MBG ini harus dihentikan. Begitu juga dengan Koperasi Merah Putih. Program-program ini perlu dievaluasi karena kami melihat belum memberikan solusi yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain MBG, BTM juga menyoroti Program Strategis Nasional (PSN) yang dinilai harus melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat sebelum pelaksanaan pembangunan dilakukan. Menurutnya, pembangunan tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang telah turun-temurun menjaga tanah dan wilayah mereka. “Kami adalah partai wong cilik. Kami berbicara tentang keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu setiap pembangunan harus dikomunikasikan dengan masyarakat sebagai pemilik hak atas wilayah tersebut. Jangan sampai ada kesan tanah masyarakat adat diambil atas nama pembangunan tanpa komunikasi yang baik,” tegasnya.
Terkait Koperasi Merah Putih, BTM menilai program tersebut berpotensi menghabiskan anggaran tanpa memberikan dampak yang signifikan apabila pelaksanaannya tidak tepat sasaran. “Di banyak tempat, koperasi dibangun tetapi tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Akibatnya bukan menyelesaikan masalah, justru berpotensi menambah persoalan baru,” katanya.
JAYAPURA– PDI Perjuangan nampaknya masih konsisten untuk menempatkan diri sebagai pihak yang memberikan masukan dari perspektif berbeda untuk penerapan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. PDIP menyatakan berdiri bersama rakyat dan mengoreksi apa yang dirasa kurang.
Dan kali ini bukan menjadi hal mengejutkan jika PDIP menolak program pemerintah pusat yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) Proyek Strategis Nasional (PSN) dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomi Mano (BTM), mengatakan penolakan tersebut bukan didasarkan pada posisi partainya sebagai oposisi pemerintah, melainkan karena pertimbangan terhadap dampak yang ditimbulkan dari berbagai program tersebut bagi masyarakat dan perekonomian.
Menurut BTM, program Makan Bergizi Gratis yang saat ini menjadi salah satu program unggulan pemerintah dinilai belum menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat Indonesia. “Penolakan ini bukan karena kami oposisi. Kami melihat dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Menurut pandangan kami, program MBG bukan menjadi prioritas dalam menyelamatkan generasi muda Indonesia saat ini,” kata BTM di Jayapura, Rabu (17/6).
Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut. Bahkan, menurutnya, penghentian program MBG dapat menjadi salah satu langkah untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional ke depan. “Solusi dari PDI Perjuangan salah satunya adalah program MBG ini harus dihentikan. Begitu juga dengan Koperasi Merah Putih. Program-program ini perlu dievaluasi karena kami melihat belum memberikan solusi yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain MBG, BTM juga menyoroti Program Strategis Nasional (PSN) yang dinilai harus melibatkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat sebelum pelaksanaan pembangunan dilakukan. Menurutnya, pembangunan tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang telah turun-temurun menjaga tanah dan wilayah mereka. “Kami adalah partai wong cilik. Kami berbicara tentang keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu setiap pembangunan harus dikomunikasikan dengan masyarakat sebagai pemilik hak atas wilayah tersebut. Jangan sampai ada kesan tanah masyarakat adat diambil atas nama pembangunan tanpa komunikasi yang baik,” tegasnya.
Terkait Koperasi Merah Putih, BTM menilai program tersebut berpotensi menghabiskan anggaran tanpa memberikan dampak yang signifikan apabila pelaksanaannya tidak tepat sasaran. “Di banyak tempat, koperasi dibangun tetapi tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Akibatnya bukan menyelesaikan masalah, justru berpotensi menambah persoalan baru,” katanya.
