21 hours ago
7
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut berharap agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjuk Gubsu Bobby Nasution dapat menjalankan visi-misi dan program-program prioritas yang digagasnya.
Hal itu dikatakan Anggota Komisi A DPRD Sumut, Irham Buana Nasution ketika ditemui di Ruang Fraksi Golkar DPRD Sumut, Kamis (22/5/2025).
Irham melihat ada 7 jabatan eselon II di jajaran Pemprov Sumatera Utara terjadi kekosongan jabatan yang saat ini belum terisi dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nantinya harus mampu melihat kearah mana visi-misi gubernur Sumut.
“OPD seharusnya jangan sekehendak hatinya juga membuat program anggaran, karena anggarannya adalah anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan jangan juga membuat program sendiri dan digabungkan dengan visi-misi yang ada,” ucapnya.
Lanjut Irham terjadinya kekosongan di tubuh Pemprov Sumut, dipengaruhi beberapa faktor seperti pelanggaran disiplin berat, terkena pelanggaran hukum, dan ada yang mengundurkan diri.
“Ini semuanya dianggap gubernur tidak bisa bekerja sama dengan dia dan itu merupakan kewenangan dia (preogratif) untuk menggantinya, karena dia sebagai pengguna anggaran,” ucap Irham.
Terjadinya kekosongan tersebut, Gubsu berhak untuk menunjuk Pelaksana Harian, ataupun Pelaksana Tugas (Plt).
“Adanya prosedur dan birokrasi yang berbelit-belit di BKN itu berdampak pada pengisian jabatan tersebut” ucapnya.
Dirinya melihat, terkadang OPD melakukan kegiatan politik dalam artian terbawa dalam suasana politik yang dipengaruhi pada perhelatan Pilkada lalu.
“Kita lihat mereka adalah orang-orang yang netral dan tidak berpihak kepada siapapun, semuanya itu sangat mempengaruhi, maka itulah hal yang yang sangat mempengaruhi untuk menetapkan fakta integritas baru terhadap semua OPD yang ada, dan sejalan dengan program prioritasnya,” ucapnya.
Dengan adanya kekosongan jabatan yang terjadi, Irham menyebut Gubsu Bobby Nasution kemungkinan sedang menyusun rencana untuk mengevaluasi di 33 OPD Pemprov Sumut.
“Hal-hak menyangkut moral dan integritas dan profesionalisme serta kemauan bekerja sama menjadi tolak ukur, dan tidak boleh ada OPD diluar kontrol gubernur,”ucapnya.
Dia meyakini keberadaan Inspektorat menjadi hal yang sangat berfungsi sebagai pengawas OPD.
“Karena selama ini kita lihat inspektorat tidak berdaya, dan hanya sebagai simbol dan Inspektorat saya lihat lebih terbuka. perannya melakukan penyelidikan, dan sangat bersyukur para OPD tidak dibawa ke ranah hukum,” ucapnya.(san/han)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut berharap agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ditunjuk Gubsu Bobby Nasution dapat menjalankan visi-misi dan program-program prioritas yang digagasnya.
Hal itu dikatakan Anggota Komisi A DPRD Sumut, Irham Buana Nasution ketika ditemui di Ruang Fraksi Golkar DPRD Sumut, Kamis (22/5/2025).
Irham melihat ada 7 jabatan eselon II di jajaran Pemprov Sumatera Utara terjadi kekosongan jabatan yang saat ini belum terisi dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) nantinya harus mampu melihat kearah mana visi-misi gubernur Sumut.
“OPD seharusnya jangan sekehendak hatinya juga membuat program anggaran, karena anggarannya adalah anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan jangan juga membuat program sendiri dan digabungkan dengan visi-misi yang ada,” ucapnya.
Lanjut Irham terjadinya kekosongan di tubuh Pemprov Sumut, dipengaruhi beberapa faktor seperti pelanggaran disiplin berat, terkena pelanggaran hukum, dan ada yang mengundurkan diri.
“Ini semuanya dianggap gubernur tidak bisa bekerja sama dengan dia dan itu merupakan kewenangan dia (preogratif) untuk menggantinya, karena dia sebagai pengguna anggaran,” ucap Irham.
Terjadinya kekosongan tersebut, Gubsu berhak untuk menunjuk Pelaksana Harian, ataupun Pelaksana Tugas (Plt).
“Adanya prosedur dan birokrasi yang berbelit-belit di BKN itu berdampak pada pengisian jabatan tersebut” ucapnya.
Dirinya melihat, terkadang OPD melakukan kegiatan politik dalam artian terbawa dalam suasana politik yang dipengaruhi pada perhelatan Pilkada lalu.
“Kita lihat mereka adalah orang-orang yang netral dan tidak berpihak kepada siapapun, semuanya itu sangat mempengaruhi, maka itulah hal yang yang sangat mempengaruhi untuk menetapkan fakta integritas baru terhadap semua OPD yang ada, dan sejalan dengan program prioritasnya,” ucapnya.
Dengan adanya kekosongan jabatan yang terjadi, Irham menyebut Gubsu Bobby Nasution kemungkinan sedang menyusun rencana untuk mengevaluasi di 33 OPD Pemprov Sumut.
“Hal-hak menyangkut moral dan integritas dan profesionalisme serta kemauan bekerja sama menjadi tolak ukur, dan tidak boleh ada OPD diluar kontrol gubernur,”ucapnya.
Dia meyakini keberadaan Inspektorat menjadi hal yang sangat berfungsi sebagai pengawas OPD.
“Karena selama ini kita lihat inspektorat tidak berdaya, dan hanya sebagai simbol dan Inspektorat saya lihat lebih terbuka. perannya melakukan penyelidikan, dan sangat bersyukur para OPD tidak dibawa ke ranah hukum,” ucapnya.(san/han)
