2 months ago
28
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara Ahmad menyebut program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) yang digagas Dinas Pendidikan tidak pernah dibahas, dan anggarannya tidak ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Belum ada gubernur membuat anggaran untuk sekolah gratis, yang ada itu program pusat, Presiden Prabowo melalui Kemensos sekolah gratis (Sekolah Rakyat). Kalau Bobby mana ada buat program anggaran untuk itu,”ujar Anggota Komisi E DPRD Sumut, Ahmad Darwis, Jumat (20/6).
Rencananya, program PUBG ini akan dimulai di tahun ajaran 2025-2026. Hingga kini Dinas Pendidikan Sumut masih melakukan kajian teknis pelaksanaan program tersebut.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, mengatakan anggaran yang akan dialokasikan untuk program ini adalah Dana Operasional Sekolah (BOS). Dana ini akan dialihkan untuk membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
“Iya betul, tapi itu bukan dari anggaran yang dibahas di DPRD, itu dana Bos, dana itu dialokasikan untuk uang SPP, jadi tidak boleh ada sekolah yang mengutip SPP,” sebutnya.
“Bukan alokasi anggaran untuk gratis, tapi dia (Gubernur) berharap dana Bos itu bisa digunakan untuk SPP. Selama inikan dana bos digunakan untuk operasional sekolah dan bangunan saja,”sambungnya.
Ahmad Darwis menilai Gubernur Sumut sedang mencari simpatik masyarakat dalam mengelola pendidikan. Padahal anggaran ini berasal dari pemerintah pusat, dan sudah ada berjalan selama ini.
“Selama ini dana bos untuk bangun sekolah, tapi gubernur maunya ini anggaran di geser ke SPP siswa. Artinya inikan bukan program Pemprov Sumut.
Itukan yang sudah ada, yang saya pahami tidak ada pembahasan di komisi E DPRD, itukan mau carik simpatik aja,”tandasnya.
Dia juga mengaku merasa heran di tengah kondisi defisit keuangan Pemprov Sumut ada program PUBG. Pun begitu, ia menyambut baik dengan adanya pergeseran anggaran ini. Sehingga nanti seluruh siswa tidak kesulitan untuk sekolah.
“Artinya bukan program itu, tapi melalui kebijakan gubernur anggaran dana Bos itu digeser peruntukannya. Jadi, artinya bukan alokasi anggaran dari Pemprov, tapi yang sudah berjalan, itu diharapkan supaya bisa mengcover SPP gratis,”pungkasnya.(san/han)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara Ahmad menyebut program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) yang digagas Dinas Pendidikan tidak pernah dibahas, dan anggarannya tidak ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Belum ada gubernur membuat anggaran untuk sekolah gratis, yang ada itu program pusat, Presiden Prabowo melalui Kemensos sekolah gratis (Sekolah Rakyat). Kalau Bobby mana ada buat program anggaran untuk itu,”ujar Anggota Komisi E DPRD Sumut, Ahmad Darwis, Jumat (20/6).
Rencananya, program PUBG ini akan dimulai di tahun ajaran 2025-2026. Hingga kini Dinas Pendidikan Sumut masih melakukan kajian teknis pelaksanaan program tersebut.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, mengatakan anggaran yang akan dialokasikan untuk program ini adalah Dana Operasional Sekolah (BOS). Dana ini akan dialihkan untuk membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
“Iya betul, tapi itu bukan dari anggaran yang dibahas di DPRD, itu dana Bos, dana itu dialokasikan untuk uang SPP, jadi tidak boleh ada sekolah yang mengutip SPP,” sebutnya.
“Bukan alokasi anggaran untuk gratis, tapi dia (Gubernur) berharap dana Bos itu bisa digunakan untuk SPP. Selama inikan dana bos digunakan untuk operasional sekolah dan bangunan saja,”sambungnya.
Ahmad Darwis menilai Gubernur Sumut sedang mencari simpatik masyarakat dalam mengelola pendidikan. Padahal anggaran ini berasal dari pemerintah pusat, dan sudah ada berjalan selama ini.
“Selama ini dana bos untuk bangun sekolah, tapi gubernur maunya ini anggaran di geser ke SPP siswa. Artinya inikan bukan program Pemprov Sumut.
Itukan yang sudah ada, yang saya pahami tidak ada pembahasan di komisi E DPRD, itukan mau carik simpatik aja,”tandasnya.
Dia juga mengaku merasa heran di tengah kondisi defisit keuangan Pemprov Sumut ada program PUBG. Pun begitu, ia menyambut baik dengan adanya pergeseran anggaran ini. Sehingga nanti seluruh siswa tidak kesulitan untuk sekolah.
“Artinya bukan program itu, tapi melalui kebijakan gubernur anggaran dana Bos itu digeser peruntukannya. Jadi, artinya bukan alokasi anggaran dari Pemprov, tapi yang sudah berjalan, itu diharapkan supaya bisa mengcover SPP gratis,”pungkasnya.(san/han)
