Gus Yahya Siap Jelaskan Semua Tudingan, Asal Diberi Kesempatan

Yahya Chohlil Staquf | Wikipedia

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf kembali angkat bicara terkait polemik internal yang mengguncang organisasi Nahdlatul Ulama. Ia mengklaim memiliki penjelasan lengkap atas berbagai tudingan yang dijadikan dasar oleh Syuriyah PBNU untuk menyatakan dirinya tak lagi menjabat sebagai Ketua Umum. Namun, ia menyesalkan hingga kini belum diberi kesempatan untuk memaparkannya.

“Saya juga sudah mendengar berbagai hal yang menjadi alasan keberatan tentang saya. Semua bisa saya pertanggungjawabkan, asalkan saya diizinkan untuk memberi penjelasan,” ujar Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (28/11/2025).
“Hingga saat ini saya tak diberi kesempatan untuk menjelaskan. Kalau saya punya penjelasan, selesai semua. Tidak ada masalah yang perlu diperuncing dalam soal ini,” lanjutnya.

Panasnya Konflik Internal PBNU

Situasi di tubuh PBNU makin memanas sejak keluarnya risalah rapat harian Syuriyah yang meminta Gus Yahya mundur dari posisi Ketua Umum pada 21 November lalu. Syuriyah menilai Ketua Umum PBNU itu melanggar AD/ART dan Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025.

Dua isu menjadi sorotan utama dalam polemik ini. Pertama, kehadiran akademisi yang dinilai berpandangan pro-Israel, Peter Berkowitz, sebagai pemateri dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU pada Agustus 2025. Kehadirannya dianggap menyalahi prinsip dan garis kebijakan organisasi.

Kedua, munculnya dugaan ketidakteraturan dalam tata kelola keuangan PBNU yang dinilai tidak memenuhi standar akuntabilitas sebagaimana tuntutan konstitusi organisasi. Kedua persoalan inilah yang kemudian dijadikan dasar Syuriyah untuk mengajukan keberatan terhadap kepemimpinan Gus Yahya.

Gus Yahya menolak tuduhan tersebut dan balik menggelar konsolidasi, mulai dari pertemuan Pengurus Wilayah NU di Surabaya (22/11/2025) hingga mengumpulkan sejumlah ulama di kantor PBNU pada hari berikutnya.

Status Kepemimpinan Dipersoalkan

Tensi makin meningkat ketika Syuriyah menerbitkan Surat Edaran pada 25 November 2025 yang menyatakan bahwa Yahya tidak lagi menjabat Ketua Umum PBNU per 26 November 2025. Selain itu, ia juga dinyatakan tidak lagi berhak menggunakan atribut maupun fasilitas yang melekat pada posisinya sebagai Ketua Umum.

Gus Yahya langsung membantah legalitas surat tersebut. Menurutnya, dokumen itu “tidak sah” dan masih berupa draf sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai keputusan organisasi yang resmi.

Tak berhenti di situ, pada 28 November 2025, Gus Yahya melakukan rotasi besar-besaran di tubuh Tanfidziyah PBNU. Ada lima pejabat yang mengalami perubahan posisi, di antaranya:

• Masyhuri Malik digeser dari Ketua PBNU menjadi Wakil Ketua Umum,
• Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dipindah dari Sekjen PBNU menjadi Ketua PBNU,
• Gudfan Arif bergeser dari Bendahara Umum menjadi Ketua PBNU,
• Amin Said Husni naik dari Wakil Ketua Umum menjadi Sekjen PBNU,
• Posisi Bendahara Umum kini diisi Sumantri.

Langkah ini dinilai sebagai upaya mempertahankan kendali struktural Tanfidziyah di tengah klaim pemecatan oleh Syuriyah.

Gus Yahya: Muktamar adalah Jalan Satu-Satunya

Di tengah kebuntuan tersebut, Gus Yahya menyatakan bahwa penyelesaian polemik ini tak bisa diambil melalui mekanisme apa pun selain muktamar.

“Sebagaimana yang saya nyatakan kemarin, bahwa tidak ada jalan keluar selain mari kita kembali bersama-sama untuk menyelenggarakan muktamarnya. Jadwalnya tidak lama lagi, ini cuma tinggal menyelesaikan sejumlah hal teknis saja,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa masa jabatan pimpinan PBNU tidak dapat diinterupsi tanpa mekanisme permusyawaratan tertinggi. Pergantian di tengah jalan, menurutnya, berpotensi merusak tatanan organisasi.

“Maka untuk menjamin integritas struktural itu, ada hal-hal yang tidak boleh diputuskan selain melalui muktamar… karena kalau tidak itu akan berbahaya bagi keseluruhan konstitusi organisasi,” tutur Gus Yahya.

Ia menambahkan bahwa roda organisasi hanya bisa berjalan jika Syuriyah sebagai pemimpin tertinggi dan Tanfidziyah sebagai pelaksana harian bekerja bersama. Upaya mencopot dirinya di tengah masa kepengurusan, menurutnya, justru mengancam stabilitas PBNU.

“Bayangkan kalau kemudian tatanan organisasi berupa konstruksi-konstitusi dan regulasi ini benar-benar diabaikan. Rusak semua sampai ke bawah, bahaya sekali,” kata Yahya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring