SENTANI – Pemerintah Kabupaten Jayapura mulai melakukan pembenahan menyeluruh menjelang kunjungan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, serta Komisi II DPR RI ke Provinsi Papua pada 19 Juni 2026 mendatang. Sebagai daerah yang menjadi pintu masuk rombongan pemerintah pusat melalui Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura berupaya memastikan kesiapan daerah, baik dari sisi kebersihan lingkungan maupun kesiapan data berbagai Program Strategis Nasional (PSN).
Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard Yocku, didampingi Asisten II dan Asisten III Setda Kabupaten Jayapura serta dihadiri unsur TNI/Polri dan pimpinan OPD di Ruang VIP Bupati Jayapura, Kamis (11/6).
Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan strategis yang akan dilalui rombongan tamu negara. Pada Jumat (12/6), Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama Pemerintah Kota Jayapura melaksanakan pembersihan dan penataan lingkungan, terutama di sepanjang jalur utama dari Bandara Sentani menuju kawasan perkotaan.
“Kita harus menunjukkan bahwa Kabupaten Jayapura siap menyambut kedatangan pemerintah pusat. Kebersihan lingkungan harus menjadi perhatian bersama karena ini akan menjadi wajah pertama yang dilihat saat rombongan tiba di Papua,” ujarnya dalam rilis, Minggu (14/6).
Selain pembenahan fisik, Haris juga menekankan pentingnya kesiapan data dan laporan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional yang saat ini berjalan di daerah. Beberapa program yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pengembangan kampung nelayan, serta program cetak sawah.
Menurutnya, seluruh OPD terkait harus mampu menyajikan data yang akurat, terkini, dan komprehensif sebagai bahan evaluasi pemerintah pusat terhadap pelaksanaan program nasional di Kabupaten Jayapura.
“Kita harus mampu memberikan laporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan terkait perkembangan program-program strategis yang telah dan sedang dilaksanakan,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura, Abdul Rahman Basri, menjelaskan rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Pemerintah Provinsi Papua terkait agenda kunjungan Mendagri, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, serta Komisi II DPR RI ke Papua.
SENTANI – Pemerintah Kabupaten Jayapura mulai melakukan pembenahan menyeluruh menjelang kunjungan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, serta Komisi II DPR RI ke Provinsi Papua pada 19 Juni 2026 mendatang. Sebagai daerah yang menjadi pintu masuk rombongan pemerintah pusat melalui Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura berupaya memastikan kesiapan daerah, baik dari sisi kebersihan lingkungan maupun kesiapan data berbagai Program Strategis Nasional (PSN).
Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard Yocku, didampingi Asisten II dan Asisten III Setda Kabupaten Jayapura serta dihadiri unsur TNI/Polri dan pimpinan OPD di Ruang VIP Bupati Jayapura, Kamis (11/6).
Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan strategis yang akan dilalui rombongan tamu negara. Pada Jumat (12/6), Pemerintah Kabupaten Jayapura bersama Pemerintah Kota Jayapura melaksanakan pembersihan dan penataan lingkungan, terutama di sepanjang jalur utama dari Bandara Sentani menuju kawasan perkotaan.
“Kita harus menunjukkan bahwa Kabupaten Jayapura siap menyambut kedatangan pemerintah pusat. Kebersihan lingkungan harus menjadi perhatian bersama karena ini akan menjadi wajah pertama yang dilihat saat rombongan tiba di Papua,” ujarnya dalam rilis, Minggu (14/6).
Selain pembenahan fisik, Haris juga menekankan pentingnya kesiapan data dan laporan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional yang saat ini berjalan di daerah. Beberapa program yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pengembangan kampung nelayan, serta program cetak sawah.
Menurutnya, seluruh OPD terkait harus mampu menyajikan data yang akurat, terkini, dan komprehensif sebagai bahan evaluasi pemerintah pusat terhadap pelaksanaan program nasional di Kabupaten Jayapura.
“Kita harus mampu memberikan laporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan terkait perkembangan program-program strategis yang telah dan sedang dilaksanakan,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura, Abdul Rahman Basri, menjelaskan rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Pemerintah Provinsi Papua terkait agenda kunjungan Mendagri, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, serta Komisi II DPR RI ke Papua.
