Kasus Keracunan MBG Terus Saja Berulang, DPR Desak Program MBG Dihentikan Sementara Secara Menyeluruh

Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid | Wikipedia

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali dihadapkan pada persoalan serius. Ketika kasus dugaan keracunan terus bermunculan di berbagai daerah dan jumlah korbannya mencapai ribuan, DPR mulai mempertanyakan apakah program tersebut cukup hanya dievaluasi sambil tetap berjalan.

Wakil Ketua MPR RI yang juga anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), bahkan meminta pemerintah tidak menutup kemungkinan menghentikan sementara pelaksanaan MBG jika langkah tersebut diperlukan untuk memastikan seluruh sistem keamanan pangan dibenahi.

Menurut HNW, munculnya kasus berulang menunjukkan persoalan MBG tidak bisa lagi dipandang sebagai kejadian yang berdiri sendiri. Evaluasi harus menyasar seluruh rantai pelaksanaan, mulai dari penyediaan makanan hingga proses distribusinya kepada penerima manfaat.

“Kalau kejadian keracunan seperti ini terus berulang, tentu tidak cukup hanya ditangani kasus per kasus. Harus ada evaluasi dan koreksi yang mendasar dari hulu sampai hilir, juga pemberian sanksi keras dan penegakan hukum yang tegas, agar persoalan yang sama tidak terus terulang, dan keselamatan anak benar-benar menjadi prioritas,” ujar HNW dalam keterangannya, Jumat (4/9/2026).

Desakan tersebut muncul setelah dalam beberapa hari terakhir kembali dilaporkan sejumlah kasus dugaan keracunan yang melibatkan penerima MBG di berbagai wilayah.

HNW menyoroti kasus di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, yang disebut melibatkan 566 santri.

Di Rembang, dugaan keracunan dilaporkan terjadi di SMAN 1 Lasem dengan korban 752 siswa dan 25 guru.

Kasus lainnya dilaporkan terjadi di Tana Toraja dengan 152 siswa terdampak serta Agam yang melibatkan 181 siswa hingga guru. HNW juga menyebut laporan serupa muncul di Klaten, Nganjuk dan sejumlah daerah lainnya.

Bagi HNW, kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena sebagian besar penerima manfaat MBG merupakan anak-anak dan pelajar yang semestinya justru mendapatkan perlindungan lebih dalam aspek keamanan pangan.

Program yang dirancang untuk memperbaiki asupan gizi, menurut dia, tidak boleh berubah menjadi sumber persoalan kesehatan baru.

Sorotan juga diarahkan kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi salah satu ujung tombak penyediaan dan distribusi makanan MBG.

HNW menyinggung kasus di Sidoarjo dan merujuk pada pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyebut adanya dugaan kelalaian petugas SPPG berkaitan dengan sistem dan waktu distribusi makanan.

“Jika memang benar kelalaiannya di SPPG sebagaimana dinyatakan oleh Ketua BGN, dan bukan pihak Pesantren atau penerima manfaat sebagaimana dinyatakan para santri, maka harus ada sanksi keras dan hukuman tegas yang menjerakan, agar menjadi pelajaran dan menguatkan kedisiplinan dan tanggung jawab di seluruh SPPG,” sambungnya.

Menurut HNW, sanksi tidak boleh dijatuhkan secara serampangan. Namun jika pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran atau kelalaian, penindakan tegas diperlukan agar menjadi pembelajaran bagi seluruh pelaksana program.

Ribuan Korban dalam Sebulan

Besarnya persoalan tersebut juga tergambar dari data yang dikutip HNW dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

Sepanjang Agustus 2026, JPPI mencatat 3.079 korban yang berkaitan dengan dugaan keracunan MBG.

Jika dihitung sejak Januari hingga Agustus 2026, jumlah kumulatif korban yang dicatat JPPI mencapai 15.735 orang.

Angka tersebut membuat persoalan keamanan pangan MBG semakin sulit dipandang sebagai rangkaian insiden terpisah.

HNW juga menyoroti pola kejadian dalam beberapa pekan terakhir. Ia menyebut kondisi sempat relatif landai selama sekitar tiga pekan setelah dilakukan perubahan jam kerja Kepala Dapur dan Pengawas Gizi.

Namun, dalam beberapa hari terakhir laporan dugaan keracunan kembali muncul di sejumlah wilayah.

“Nah, jadi ini menjadi catatan bagi kami. So far dengan kami berlakukan jam kerjanya Kepala Dapur dan Pengawas Gizi di dini hari dan di sore hari, itu kemudian so far kemarin cukup landai selama 3 minggu. Kemudian kita di beberapa hari terakhir ini kemudian tersebar berita adanya keracunan di Sidoarjo, di Agam, kemudian tadi di mana? Di Lasem ya, ini di Rembang ya. Ini tentu saja kami sangat, sangat terpukul sebetulnya. Tapi ini, dan kami tidak boleh menyerah,” ucapnya.

Di tengah desakan penghentian sementara tersebut, BGN memastikan pembenahan terhadap MBG tetap dilakukan.

Sudaryono mengatakan evaluasi tidak hanya diarahkan pada kasus dugaan keracunan, tetapi juga menyentuh keseluruhan tata kelola program.

Perbaikan, menurut dia, mencakup aturan, alur pelaksanaan hingga pengelolaan keuangan. BGN juga melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menyatukan data yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG.

“InsyaAllah ini kami, kita perbaiki semua tata kelolanya, aturannya, flow, flow, flow penataan keuangannya, dan lain sebagainya, ya. Kami kemudian terus berkoordinasi, data antar kementerian/lembaga yang terkait-terkait MBG ini juga saling, udah saling ngobrol, sehingga BGN ini tidak hanya ngasih makan orang kemudian kenyang, selesai, enggak,” ujarnya.

Sudaryono menegaskan keberhasilan MBG tidak semestinya hanya dihitung berdasarkan berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan.

Program tersebut harus bisa menunjukkan dampak nyata terhadap kondisi gizi penerima manfaat dan hasilnya dapat diukur.

Salah satu cara yang disiapkan adalah mengintegrasikan data penerima dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan cara itu, perkembangan kondisi fisik dan status gizi penerima MBG dapat dipantau dari waktu ke waktu.

“Tapi output dan impact yang kita inginkan adalah si A yang ber-NIK ini, yang sekolah di SD ini, itu kemudian setelah diberikan MBG selama sekian bulan, di catatan sistemnya Kementerian Kesehatan bisa kita tarik datanya sehingga kita bisa tahu perkembangan gizinya. Yang tadinya kurus tambah gemuk enggak? Yang tadinya apa, underweight itu jadi kemudian normal enggak? Yang tadinya pendek jadi tinggi enggak? Dan lain-lain, itu kan intinya itu,” pungkasnya.

Namun, bagi HNW, pembenahan tata kelola tidak boleh mengesampingkan aspek paling mendasar dalam program tersebut, yakni keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak.

Karena itu, opsi menghentikan sementara pelaksanaan MBG dinilai perlu dipertimbangkan apabila evaluasi menyeluruh memang membutuhkan penghentian kegiatan untuk sementara waktu.

Bagi DPR, keselamatan penerima manfaat harus ditempatkan di atas target penyaluran. Sebab, program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi anak pada akhirnya justru akan kehilangan tujuan apabila makanan yang dibagikan menimbulkan persoalan kesehatan. [*] Disarikan dari sumber berita media daring