JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua mendorong percepatan realisasi anggaran APBN, khususnya pada belanja modal serta belanja barang dan jasa. Langkah tersebut dinilai penting agar anggaran yang telah tersedia dapat segera memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Yohanes Walilo, mengatakan serapan belanja pegawai di sebagian besar kabupaten/kota dan pemerintah provinsi relatif berjalan lancar, dengan realisasi rata-rata mencapai sekitar 65 persen.
Namun, kondisi berbeda terlihat pada belanja modal serta belanja barang dan jasa yang sebagian masih mengalami keterlambatan dalam proses pencairan. “Kalau belanja pegawai hampir rata-rata di semua kabupaten/kota dan provinsi itu sudah 65 persen, artinya belanja rutin berjalan lancar. Tetapi kalau belanja modal maupun belanja barang dan jasa ini sebagian besar belum,” jelas Yohanes.
Menurutnya, sejumlah program yang bersumber dari APBN dan bersifat kontraktual masih memiliki progres pencairan yang rendah. Salah satunya berkaitan dengan program nasional yang pelaksanaannya harus menunggu progres pekerjaan di lapangan sebelum dana dapat dicairkan.
“Dana tersedia, tetapi untuk menyalurkannya harus berdasarkan progres. Jadi diharapkan teman-teman pihak ketiga maupun dinas terkait segera mempercepat pekerjaannya,” katanya.
Ia meminta perangkat daerah terkait meningkatkan koordinasi dan mempercepat penyelesaian pekerjaan agar anggaran yang sudah tersedia tidak tertahan hingga akhir tahun.
“Dari sisa waktu empat bulan ini, khusus yang APBN bisa dikejar supaya uang masuk di Papua. Dari total anggaran yang tersedia, yang ada hubungan langsung dengan pelayanan masyarakat bisa segera dilakukan,” ujarnya.
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua mendorong percepatan realisasi anggaran APBN, khususnya pada belanja modal serta belanja barang dan jasa. Langkah tersebut dinilai penting agar anggaran yang telah tersedia dapat segera memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Yohanes Walilo, mengatakan serapan belanja pegawai di sebagian besar kabupaten/kota dan pemerintah provinsi relatif berjalan lancar, dengan realisasi rata-rata mencapai sekitar 65 persen.
Namun, kondisi berbeda terlihat pada belanja modal serta belanja barang dan jasa yang sebagian masih mengalami keterlambatan dalam proses pencairan. “Kalau belanja pegawai hampir rata-rata di semua kabupaten/kota dan provinsi itu sudah 65 persen, artinya belanja rutin berjalan lancar. Tetapi kalau belanja modal maupun belanja barang dan jasa ini sebagian besar belum,” jelas Yohanes.
Menurutnya, sejumlah program yang bersumber dari APBN dan bersifat kontraktual masih memiliki progres pencairan yang rendah. Salah satunya berkaitan dengan program nasional yang pelaksanaannya harus menunggu progres pekerjaan di lapangan sebelum dana dapat dicairkan.
“Dana tersedia, tetapi untuk menyalurkannya harus berdasarkan progres. Jadi diharapkan teman-teman pihak ketiga maupun dinas terkait segera mempercepat pekerjaannya,” katanya.
Ia meminta perangkat daerah terkait meningkatkan koordinasi dan mempercepat penyelesaian pekerjaan agar anggaran yang sudah tersedia tidak tertahan hingga akhir tahun.
“Dari sisa waktu empat bulan ini, khusus yang APBN bisa dikejar supaya uang masuk di Papua. Dari total anggaran yang tersedia, yang ada hubungan langsung dengan pelayanan masyarakat bisa segera dilakukan,” ujarnya.
