Pendapatan Seret Belanja Direm! APBD Wonogiri 2026 Anjlok 200 Miliar Infrastruktur Dipangkas

Ilustrasi. Istimewa

WONOGIRI, JOGLOSEMARNEWS.COM — Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wonogiri tahun 2026 resmi diketok palu sebesar Rp2,25 triliun. Penetapan tersebut dilakukan dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Wonogiri pada Kamis (28/11/2025). Angka ini menunjukkan penurunan cukup dalam dibanding APBD 2025 yang mencapai Rp2,47 triliun, atau berkurang sekitar Rp200 miliar lebih.

Struktur APBD Wonogiri 2026 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp2,18 triliun yang bersumber dari pendapatan asli daerah dan transfer pemerintah pusat, belanja daerah Rp2,25 triliun, serta pembiayaan daerah Rp72,3 miliar. Penurunan total anggaran disebut terjadi karena transfer dari pemerintah pusat menyusut cukup signifikan.

Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menjelaskan, berkurangnya dana transfer membuat ruang fiskal daerah semakin sempit. Imbas paling terasa ada pada belanja modal serta belanja barang dan jasa yang otomatis harus disesuaikan. Sejumlah rencana pembangunan, khususnya infrastruktur, dipastikan tidak bisa direalisasikan dengan volume sebesar tahun-tahun sebelumnya.

Meski demikian, Setyo menegaskan pemerintah daerah tidak akan menggeser apalagi menghapus program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Di sektor pendidikan, Pemkab Wonogiri tetap mengalokasikan anggaran seragam gratis bagi peserta didik baru jenjang TK, SD, dan SMP. Program ini dinilai krusial untuk menekan beban ekonomi keluarga, terutama di tengah kondisi fiskal yang sedang menurun.

Selain pendidikan, program pembangunan sumur pantek atau sumur bor di lahan pertanian juga tetap dilanjutkan untuk menjaga ketahanan sektor pertanian. Pembangunan serta perbaikan jalan masih masuk agenda, meskipun jumlah paket dan panjang ruas yang ditangani akan lebih terbatas dibanding beberapa tahun terakhir.

“Program prioritas tetap berjalan meskipun volumenya berkurang. Tidak ada yang dikorbankan, semuanya tetap direalisasikan tahun depan,” tegas Setyo, baru baru ini.

Ia juga memastikan pemerintah daerah tidak akan mengambil jalan pintas dengan menaikkan pajak maupun retribusi daerah. Menurutnya, menambah beban masyarakat di tengah penurunan anggaran bukan pilihan bijak untuk menutup celah fiskal.

Sementara itu, Ketua DPRD Wonogiri Sriyono mengakui dampak penurunan APBD bakal sangat terasa pada tahun 2026, baik di tingkat desa maupun kabupaten. Jika hanya mengandalkan pos pendapatan yang sudah ditetapkan, banyak program dikhawatirkan tidak optimal dalam pelaksanaannya.

Sriyono menuturkan DPRD bersama Pemkab Wonogiri tengah berupaya memetakan potensi sumber pendapatan lain yang masih memungkinkan untuk digarap secara legal dan realistis. Selain itu, komunikasi juga terus dibangun dengan pemerintah pusat, khususnya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, agar kondisi daerah dapat dipahami secara lebih utuh.

“Kami harus membuka mata dan telinga untuk melihat celah-celah penambahan anggaran yang bisa menopang pembangunan Wonogiri. Komunikasi dengan pusat penting agar daerah tidak dibiarkan berjalan sendiri,” ujarnya.

Dengan kondisi APBD yang menyusut, tahun anggaran 2026 diprediksi menjadi periode penuh penyesuaian bagi Pemkab Wonogiri. Prioritas tetap dijaga, belanja diperketat, dan strategi pendanaan alternatif mulai disiapkan agar roda pemerintahan serta pelayanan publik tetap berjalan. Aris Arianto