Penempatan Manajer Kopdes Belum Jelas, Celios Ingatkan Potensi Pemborosan APBN

Logo Koperasi Desa Merah Putih / youtube

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Program penyiapan puluhan ribu calon manajer Koperasi Desa Merah Putih mulai menuai sorotan. Di saat pemerintah telah menggelontorkan anggaran lebih dari Rp1 triliun untuk melatih para peserta, kepastian penempatan mereka justru dinilai masih menggantung. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran akan potensi pemborosan uang negara sekaligus ketidakjelasan nasib ribuan lulusan yang telah dipersiapkan untuk bekerja.

Kritik itu disampaikan Center of Economic and Law Studies (Celios). Lembaga tersebut menilai pemerintah belum memiliki skema penempatan yang matang bagi 33.785 lulusan Pendidikan dan Pelatihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diproyeksikan menjadi manajer Koperasi Desa Merah Putih maupun Kampung Nelayan Merah Putih.

Peneliti Celios, Isnawati Hidayah, mengatakan jumlah lulusan yang telah disiapkan jauh melampaui koperasi yang sudah benar-benar siap beroperasi. Berdasarkan data yang tersedia, baru 1.021 koperasi yang telah mulai menjalankan aktivitasnya.

“Bagaimana mereka bekerja ketika koperasinya pun belum siap? Ini kan membuka peluang adanya gaji yang dibayarkan tetapi tidak ada pekerjaan yang dilakukan secara konkret,” kata Isnawati melalui pesan suara, Ahad (2/8/2026).

Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi para lulusan SPPI, tetapi juga membuka ruang pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan sekitar Rp1,064 triliun untuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bela negara serta manajerial yang berlangsung selama 45 hari sejak 17 Juni 2026.

Dengan total peserta mencapai 33.785 orang, biaya pelatihan diperkirakan sekitar Rp30 juta untuk setiap peserta.

Menurut Isnawati, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya tata kelola program karena proses rekrutmen dilakukan sebelum ada kepastian kesiapan koperasi sebagai tempat penugasan. Ia berpendapat seharusnya pemerintah lebih dahulu melakukan uji coba atau studi piloting sebelum merekrut peserta dalam jumlah besar.

Selain berpotensi membebani APBN, ketidakjelasan penempatan juga dikhawatirkan membuat para lulusan memilih mengundurkan diri karena terlalu lama menunggu kepastian bertugas.

“Ini akan membuka peluang potensi pemborosan yang sangat besar kepada APBN. Apalagi kondisi APBN kita ini sedang tertekan dan tidak baik-baik saja,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi, Destry Anna Sari, mengatakan pemerintah masih memfinalisasi mekanisme penempatan lulusan SPPI. Menurutnya, proses tersebut nantinya akan ditangani oleh Badan Pelaksana BUMN.

“Proses penempatan akan dilakukan oleh BP BUMN,” kata Destry kepada Tempo, Ahad (2/8/2026).

Ia menjelaskan pemerintah masih menyusun pembagian lokasi kerja bagi para calon manajer. Sebelumnya, Kementerian Koperasi juga menyampaikan bahwa penempatan akan diprioritaskan sesuai domisili peserta. Namun apabila dalam satu daerah terdapat kelebihan calon manajer, sebagian akan ditempatkan di wilayah terdekat yang membutuhkan.

Di sisi lain, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyebut pembangunan koperasi terus berjalan. Hingga kini tercatat 18.672 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih telah selesai dibangun. Namun, baru 1.021 unit yang sudah beroperasi dan siap menjadi lokasi penempatan lulusan SPPI.

Saat dikonfirmasi mengenai ketimpangan antara jumlah lulusan dan koperasi yang siap beroperasi, Joao tidak memberikan tanggapan.

Meski demikian, seusai penutupan diklat SPPI, ia menyatakan optimistis persoalan tersebut segera teratasi. Menurutnya, dalam waktu sekitar dua hingga tiga pekan mendatang, pembangunan koperasi akan bertambah signifikan sehingga penempatan lulusan dapat segera dilakukan.

“Teman-teman yang sudah selesai dilatih ini akan segera kita deploy ke tempat-tempat yang sudah bisa operasi dan yang belum belum selesai pun sesuai dengan statistik yang ada kurang lebih sekitar 2-3 minggu ke depan 35.000 akan selesai,” tutur Joao.

Selain koperasi yang telah selesai dibangun, pemerintah juga mencatat masih terdapat sekitar 3.558 koperasi yang kini berada dalam tahap pembangunan dan ditargetkan segera rampung dalam waktu dekat.

Lead dibuat dengan sudut pandang yang lebih kritis dengan menonjolkan potensi persoalan tata kelola dan penggunaan anggaran negara, sementara seluruh narasi ditulis ulang secara menyeluruh agar berbeda dari naskah sumber tanpa mengubah fakta maupun kutipan langsung. [*] Disarikan dari sumber berita media daring