JAYAPURA-Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Papua menghadapi sejumlah tantangan. Selain kondisi geografis dan keterbatasan jaringan komunikasi, Badan Pusat Statistik (BPS) Papua juga masih menemukan warga yang khawatir memberikan data karena mengaitkannya dengan persoalan perpajakan.
Sensus Ekonomi 2026 digelar serentak di seluruh Indonesia sejak 15 Juni dan dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026. Di Papua, petugas masih terus bergerak mengejar pendataan di tengah berbagai kendala di lapangan.
Plt. Kepala BPS Papua, Akhmad Jaelani, mengatakan karakteristik wilayah Papua membuat proses pendataan membutuhkan strategi berbeda dibandingkan daerah lain. “Memang permasalahan kita di Papua cukup kompleks. Terkadang responden khawatir di data karena takut misalnya masalah perpajakan. Sedang beberapa daerah masalah akses dan masalah sinyal,” kata Akhmad kepada wartawan, Senin (25/8).
Plt. Kepala BPS Papua, Akhmad Jaelani (foto:Elfira/Cepos)Menurutnya, keterbatasan jaringan membuat petugas tidak selalu dapat menggunakan perangkat elektronik sebagaimana prosedur standar pendataan. Untuk wilayah dengan sinyal terbatas, BPS terpaksa menggunakan kuesioner manual.
“Dengan menggunakan kuesioner tradisional, jadi bekerja dua kali. Setelah mengisi kuesioner, nanti harus diinput juga ke dalam sistem. Berbeda ketika pencacahan menggunakan HP yang secara SOP dilakukan di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Kata Akhmad, kondisi inilah yang turut membuat progres pendataan SE2026 di Papua berjalan lebih lambat. “Keterbatasan akses, sinyal, salah satu faktor yang membuat progres kita agak lambat,” ujarnya.
JAYAPURA-Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Papua menghadapi sejumlah tantangan. Selain kondisi geografis dan keterbatasan jaringan komunikasi, Badan Pusat Statistik (BPS) Papua juga masih menemukan warga yang khawatir memberikan data karena mengaitkannya dengan persoalan perpajakan.
Sensus Ekonomi 2026 digelar serentak di seluruh Indonesia sejak 15 Juni dan dijadwalkan berakhir pada 31 Agustus 2026. Di Papua, petugas masih terus bergerak mengejar pendataan di tengah berbagai kendala di lapangan.
Plt. Kepala BPS Papua, Akhmad Jaelani, mengatakan karakteristik wilayah Papua membuat proses pendataan membutuhkan strategi berbeda dibandingkan daerah lain. “Memang permasalahan kita di Papua cukup kompleks. Terkadang responden khawatir di data karena takut misalnya masalah perpajakan. Sedang beberapa daerah masalah akses dan masalah sinyal,” kata Akhmad kepada wartawan, Senin (25/8).
Plt. Kepala BPS Papua, Akhmad Jaelani (foto:Elfira/Cepos)Menurutnya, keterbatasan jaringan membuat petugas tidak selalu dapat menggunakan perangkat elektronik sebagaimana prosedur standar pendataan. Untuk wilayah dengan sinyal terbatas, BPS terpaksa menggunakan kuesioner manual.
“Dengan menggunakan kuesioner tradisional, jadi bekerja dua kali. Setelah mengisi kuesioner, nanti harus diinput juga ke dalam sistem. Berbeda ketika pencacahan menggunakan HP yang secara SOP dilakukan di seluruh Indonesia,” jelasnya.
Kata Akhmad, kondisi inilah yang turut membuat progres pendataan SE2026 di Papua berjalan lebih lambat. “Keterbatasan akses, sinyal, salah satu faktor yang membuat progres kita agak lambat,” ujarnya.
