Tak Gubris Penilaian KPAI, Gubernur Dedi Mulyadi Lanjutkan Pedidikan Barak Militer

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ketika mengunjungi siswa di barak militer | Dok. Tim Dedi Mulyadi via tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tak ambil pusing terhadap penilaian dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan sejumlah pengamat pendidikan yang mengkritik program pendidikan barak militer untuk pelajar. Ia justru menegaskan akan terus melanjutkan program tersebut dan memperluas penerapannya di seluruh SMA dan SMK negeri di Jawa Barat.

KPAI sebelumnya mengingatkan bahwa pendekatan militeristik dalam dunia pendidikan dapat berpotensi melanggar prinsip hak anak. Kritik serupa juga disampaikan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) yang menilai bahwa pendidikan karakter seharusnya dilakukan melalui pembinaan guru bimbingan konseling, bukan dengan cara ala militer.

Namun Dedi bersikukuh bahwa pendekatan tersebut lebih efektif dibanding sistem pendidikan formal yang selama ini diterapkan di sekolah. “Kalau masalah teori banyak. Pertanyaannya satu saja: kenapa setelah tiga tahun sekolah mentalnya tidak terbentuk?” kata Dedi kepada Tempo, Jumat (23/5/2025).

Menurutnya, pendekatan barak militer selama 14 hari terbukti mampu mengubah sikap dan mentalitas pelajar secara lebih cepat. Ia bahkan menyindir lemahnya peran guru dan orang tua dalam membentuk karakter anak. “Gurunya sudah enggak sanggup, orang tua enggak sanggup, tetapi dengan pola pendidikan yang hanya 14 hari, mereka bisa berubah,” ujarnya.

Dedi mengklaim program ini telah menciptakan pelajar yang lebih patuh dan memiliki semangat nasionalisme. “Minimal sudah mengenal merah putih. Itu yang tidak mungkin dilakukan di sekolahnya,” tambahnya.

Kendati pengelolaan pendidikan nasional berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, Dedi menegaskan akan tetap membangun sistem pendidikan kebangsaan versinya sendiri di Jawa Barat. Ia bahkan merencanakan program tersebut akan menjadi kegiatan rutin seminggu dua kali di semua SMA dan SMK negeri.

“Metodologinya akan saya bangun di setiap sekolah. Itu sekolah kebangsaan. Dan saya sudah siapkan 600 relawan psikolog untuk mendampingi program ini,” jelasnya.

Menanggapi kekhawatiran bahwa program ini dapat melanggar hak-hak anak, Dedi menjawab dengan tegas, “Dilanjutkan. Siapapun (yang mengkritik), saya akan terus lanjutkan.”

Ia mengajak semua pihak untuk menilai keberhasilan program berdasarkan data di lapangan. “Tinggal dicek saja sekarang, angka kriminalisasi remaja di Jawa Barat turun nggak? Tawuran turun nggak?” ujarnya.

Dedi meyakini, pendekatan keras namun terukur ini adalah salah satu solusi menjawab krisis karakter di kalangan generasi muda.