Ahmad Dhani Terancam Dilaporkan ke MKD, Koalisi Perempuan Siapkan Petisi. Ini Masalahnya

Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani menyampaikan keterangan kepada awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024) | tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Gegara diduga terlibat dalam kasus diskriminasi dan seksisme, musisi sekaligus anggota DPR Komisi X, Ahmad Dhani dikabarkan bakal dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Sebagaimana diketahui, sebelumnya, Ahmad Dhani sempat menghadiri rapat tentang naturalisasi pemain bola yang diselenggarakan pada 5 Maret 2025. Dalam rapat tersebut, Ahmad Dhani diduga melontarkan ujaran yang dinilai seksis, menjatuhkan martabat perempuan, serta rasis.

Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) bersama sejumlah kelompok lain tengah menyiapkan petisi guna memperkuat laporan ke MKD terkait pernyataan Ahmad Dhani. Sekretaris Jenderal KPI, Mike Verawati, menegaskan bahwa pernyataan Dhani dianggap merendahkan martabat perempuan dan tidak mencerminkan nilai-nilai kesetaraan yang seharusnya dijunjung oleh seorang wakil rakyat.

MKD merupakan lembaga yang berwenang dalam menjaga kehormatan dan etika anggota DPR. Sepanjang sejarahnya, MKD telah menangani berbagai laporan terhadap anggota dewan, termasuk dugaan pelanggaran kode etik. Berikut beberapa anggota DPR yang pernah berurusan dengan MKD:

1. Rieke Diah Pitaloka Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, dilaporkan ke MKD setelah mengkritik kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Laporan yang diajukan oleh Alfadjri Aditia Prayoga pada 27 Desember 2024 itu menuduh Rieke melanggar kode etik dengan unggahan videonya yang mengkampanyekan tagar #TolakKenaikanPPN12%.
2. Puan Maharani Ketua DPR, Puan Maharani, pernah menjadi sorotan MKD karena dituding merayakan ulang tahunnya saat Rapat Paripurna pada 6 September 2022. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, MKD menyimpulkan bahwa Puan tidak terbukti melakukan pelanggaran etik, dan hanya menerima ucapan selamat dari rekan-rekannya.
3. Bambang Soesatyo Ketua MPR, Bambang Soesatyo, dilaporkan oleh mahasiswa Universitas Islam Jakarta, Muhammad Azhari, atas pernyataannya terkait kesepakatan partai politik dalam amandemen undang-undang. MKD menyatakan bahwa pernyataan Bamsoet bertolak belakang dengan fakta di lapangan dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis atas pelanggaran etik tersebut.
4. Harvey Malaiholo Anggota DPR Komisi IX, Harvey Malaiholo, juga pernah dipanggil MKD setelah tertangkap kamera menonton video porno saat rapat. Setelah pemeriksaan, MKD menghentikan kasus ini karena Harvey mengaku tidak sengaja membuka video yang dikirim oleh nomor tidak dikenal.
5. Effendi Simbolon Politikus PDIP, Effendi Simbolon, dilaporkan ke MKD pada 13 September 2022 karena menyebut TNI sebagai “gerombolan” dan membandingkannya dengan organisasi masyarakat. Pernyataannya memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari internal TNI sendiri.

Meskipun kontroversi pernyataan Ahmad Dhani menuai kritik dari berbagai pihak, hingga saat ini MKD belum menerima laporan resmi. Wakil Ketua MKD DPR, Tubagus Hasanuddin, menegaskan bahwa pihaknya akan memproses laporan jika sudah ada pengaduan yang masuk. “Belum ada laporan,” kata Hasanuddin saat dihubungi Tempo pada Selasa (11/3/2025).