JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Satu per satu hasil survei terbaru mengenai kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan gambaran yang patut diperhatikan. Meski angka kepuasan yang dicatat masing-masing lembaga berbeda, keempat survei sama-sama memperlihatkan kecenderungan penurunan.
Mulai dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Tempo Data Science (TDS), Media Survei Nasional (Median), hingga Poltracking Indonesia, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berada pada angka yang lebih rendah dibandingkan hasil survei sebelumnya.
Besaran penurunannya pun cukup mencolok.
Survei SMRC, misalnya, mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 51,1 persen. Angka tersebut turun tajam dibandingkan November 2025 yang masih berada di angka 81,2 persen.
Survei SMRC dilakukan pada 5-19 Juli 2026 melalui wawancara telepon dan tatap muka. Sebanyak 749 responden yang memiliki hak pilih dipilih secara acak.
SMRC menyebut penurunan kepuasan tersebut berkaitan dengan evaluasi negatif masyarakat terhadap kondisi politik, ekonomi, serta penegakan hukum.
Survei tersebut memiliki margin of error sekitar 3,7 persen. Menurut SMRC, perbedaan angka baru dapat dianggap signifikan apabila mencapai minimal dua kali margin of error atau sekitar 7,4 persen.
Sementara itu, Tempo Data Science (TDS) mencatat angka kepuasan yang lebih rendah lagi, yakni 37 persen.
Survei yang dilakukan pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 tersebut menunjukkan kepuasan terhadap pemerintah terus menurun sepanjang 2026. Pada Desember 2025, tingkat kepuasan masih berada di angka 75 persen, kemudian turun menjadi 58 persen pada Maret 2026.
Dalam laporan surveinya, TDS menyebut ekonomi menjadi salah satu sumber utama kegelisahan masyarakat. Mayoritas responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini buruk.
“Ekonomi menjadi sumber kegelisahan publik. Mayoritas responden menilai kondisi ekonomi nasional saat ini buruk. Sebaliknya, akses terhadap layanan dasar, kesehatan, dan pendidikan dinilai masih relatif baik,” tulis TDS dalam laporannya.
TDS juga menemukan bahwa meskipun ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi meningkat, masyarakat secara personal masih memiliki harapan. Mayoritas responden optimistis kondisi ekonomi rumah tangga mereka akan membaik dalam satu tahun mendatang.
Survei TDS melibatkan 1.260 responden berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah yang tersebar di 38 provinsi. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Gambaran sedikit berbeda ditunjukkan Median Survei Nasional. Lembaga ini mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 56,2 persen.
Survei Median dilakukan pada 21 Juli hingga 2 Agustus 2026 melalui wawancara tatap muka terhadap 1.212 responden.
“Dalam rentang waktu pengambilan data, survei menemukan ada 56,2 persen publik yang puas terhadap kinerja pemerintah Prabowo-Gibran dan 36 persen yang tidak puas terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran,” tulis Median dalam laporannya.
Sejumlah alasan menjadi dasar kepuasan masyarakat. Di antaranya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai bermanfaat oleh 11,1 persen responden. Sebanyak 9,2 persen menilai berbagai program pemerintah mulai berjalan dan dirasakan manfaatnya.
Alasan lain yang muncul adalah upaya pemberantasan korupsi sebesar 4,02 persen, program yang mendukung petani 3,1 persen, serta program yang membantu masyarakat miskin sebesar 3 persen.
Namun, pada kelompok yang tidak puas, persoalan korupsi dan ekonomi kembali muncul sebagai sorotan utama.
Sebanyak 8,3 persen responden menyebut adanya korupsi yang melibatkan orang pemerintahan sebagai alasan ketidakpuasan. Sebanyak 8,1 persen menilai program pemerintah kurang berdampak terhadap ekonomi.
Alasan lainnya adalah kenaikan harga sebesar 4,3 persen, kondisi ekonomi yang menurun 3,6 persen, serta kenaikan dan kelangkaan BBM sebesar 3 persen.
Sementara itu, hasil survei terbaru Poltracking Indonesia yang dirilis Senin (31/8/2026) mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 55,1 persen.
Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda mengatakan angka tersebut menunjukkan kepuasan publik masih berada di atas 50 persen. Namun, jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, terlihat adanya tren penurunan yang konsisten.
“Ternyata tingkat kepuasan per hari ini, per bulan Agustus, tingkat kepuasan publik kepada kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran adalah 55,1 persen,” kata Hanta dalam pemaparan hasil survei yang disiarkan secara daring melalui Poltracking TV, Senin (31/8/2026).
Menurut Poltracking, tingkat kepuasan publik sempat mencapai 78 persen pada Oktober 2025. Angka itu kemudian turun menjadi 74 persen pada Maret 2026 dan kembali terkoreksi pada periode berikutnya.
“Bulan Mei turun sedikit di 70 persen, dan bulan Juli mengalami penurunan cukup signifikan dan terkonfirmasi di Agustus 58 persen kemudian menjadi 55,1 persen,” ujarnya.
Survei Poltracking dilakukan pada 14-20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden yang diwawancarai secara tatap muka. Responden tersebar di 38 provinsi dengan penarikan sampel secara proporsional berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 dan stratifikasi jenis kelamin.
Margin of error survei tersebut sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Poltracking mengidentifikasi sejumlah faktor yang dinilai ikut mendorong penurunan kepuasan publik. Di antaranya tekanan ekonomi dan melemahnya daya beli, persoalan implementasi program prioritas pemerintah, serta penilaian terhadap kinerja menteri dan komunikasi pemerintah.
Selain itu, persepsi mengenai penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang menurun turut menjadi perhatian. Poltracking juga mencatat melemahnya checks and balances serta persepsi mengenai disharmoni antara Presiden dan Wakil Presiden.
Jika disandingkan, keempat survei tersebut memang menghasilkan angka yang berbeda. SMRC mencatat 51,1 persen, TDS 37 persen, Median 56,2 persen, sedangkan Poltracking 55,1 persen.
Perbedaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan hasil survei yang saling bertentangan karena masing-masing lembaga memiliki periode pengambilan data, metode, pertanyaan, serta desain survei yang berbeda.
Namun, terdapat satu pola yang relatif sama: dibandingkan hasil survei mereka pada periode sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran cenderung bergerak turun.
Ekonomi, daya beli, pelaksanaan program pemerintah, pemberantasan korupsi, penegakan hukum, hingga komunikasi pemerintah menjadi sejumlah persoalan yang muncul dalam temuan survei.
Dengan demikian, angka-angka tersebut tidak hanya menunjukkan seberapa banyak masyarakat yang masih menyatakan puas, tetapi juga memberikan sinyal mengenai sejumlah pekerjaan rumah pemerintah dalam mempertahankan kepercayaan publik di tengah perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran. [*] Disarikan dari sumber berita media daring
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.

8 hours ago
9


















































