Kisah di Balik Jaminan Direktur RSUD Ramela Bagi Warga Tidak Mampu
Tidak semua warga atau pasien yang datang berobat di rumah skait memiliki uang atau jaminan kesehatan. Karena itu, Direktur Utama RSUD Ramela Muara Tami, Fredriks Y. Hisage memberikan jaminan pelayanan kepada warga tidak mampu, yang datang dalam kondisi kritis dan butuh penanganan segera.
Laporan: Mustakim Ali_Jayapura
Di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD), waktu sering kali menjadi penentu antara hidup dan mati. Di saat seorang pasien datang dengan napas tersengal, mengalami kecelakaan, stroke, atau pendarahan hebat, tidak ada ruang untuk menunggu fotokopi KTP, kartu BPJS, ataupun kehadiran keluarga.
Namun, dalam praktik pelayanan kesehatan, persoalan administrasi kerap menjadi tembok yang menghambat pasien memperoleh penanganan cepat. Di tengah kondisi itu, RSUD Ramela Muara Tami, Kota Jayapura, memilih mengambil jalan yang tidak biasa.
Sejak April 2025, rumah sakit milik Pemerintah Kota Jayapura tersebut menjalankan Program Jaminan Direktur, sebuah kebijakan yang menempatkan keselamatan pasien sebagai prioritas utama. Melalui program ini, pasien dalam kondisi gawat darurat tetap ditangani meski datang tanpa identitas, tanpa BPJS, bahkan tanpa seorang pun anggota keluarga yang mendampingi.
Bahkan, hingga pertengahan 2026, tercatat 125 pasien telah diselamatkan melalui program tersebut, dengan nilai pelayanan medis yang mencapai sekitar Rp1,2 miliar.
Bagi sebagian rumah sakit, angka Rp1,2 miliar mungkin merupakan beban keuangan yang besar. Namun bagi Direktur Utama RSUD Ramela Muara Tami, Fredriks Y. Hisage, S.KM., M.KM, angka itu justru menjadi ukuran nyata bahwa pelayanan kemanusiaan tidak boleh berhenti hanya karena urusan administrasi.
“Yang kami layani adalah pasien emergensi yang tidak memiliki identitas, tidak punya BPJS ataupun jaminan kesehatan lain, bahkan yang datang tanpa keluarga. Mereka tetap kami tangani terlebih dahulu,” ujar Fredriks kepada Cenderawasih Pos, Senin (13/7).
Fredriks menyebut, pernah ada yang ditemukan dalam kondisi tidak sadar tanpa identitas. Ada korban kecelakaan lalu lintas yang datang seorang diri. Ada pula warga yang selama ini belum pernah mengurus BPJS maupun dokumen kependudukan.
Dalam situasi seperti itu, pilihan rumah sakit hanya dua: menunggu kelengkapan administrasi atau segera menyelamatkan nyawa. RSUD Ramela memilih pilihan kedua.
Melalui Jaminan Direktur, pasien memperoleh seluruh pelayanan medis yang dibutuhkan selama menjalani perawatan di rumah sakit. Mulai dari pemeriksaan laboratorium, radiologi, tindakan operasi, hingga berbagai prosedur medis lainnya.
Program tersebut berlaku sampai pasien memperoleh BPJS, identitas kependudukan, atau dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Dengan kata lain, administrasi tetap diselesaikan, tetapi bukan menjadi syarat untuk memperoleh pertolongan pertama.
Namun di balik keberhasilan membantu 125 pasien, tersimpan tantangan yang tidak kecil.
Hingga kini, Program Jaminan Direktur ternyata belum memiliki pos anggaran khusus dalam pembiayaan rumah sakit. Seluruh biaya pelayanan masih dicatat sebagai klaim internal sambil menunggu adanya mekanisme pembiayaan dari pemerintah daerah.
“Belum ada rekening atau pos anggaran khusus untuk membiayai Jaminan Direktur. Karena itu sementara kami lakukan simulasi dan pencatatan. Nanti akan kami koordinasikan kepada pimpinan agar bisa direalisasikan,” jelas Fredriks.
Artinya, rumah sakit terlebih dahulu mengambil risiko pembiayaan agar pasien tetap memperoleh pelayanan. Langkah tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini bukan semata persoalan anggaran, melainkan keberanian mengambil keputusan demi kepentingan kemanusiaan.
Menurut Fredriks, sebagian besar penerima manfaat program ini merupakan Orang Asli Papua (OAP) yang datang dalam kondisi darurat tanpa identitas maupun jaminan kesehatan.
Banyak di antara mereka berasal dari wilayah perbatasan atau daerah dengan akses administrasi yang masih terbatas.
Kondisi itu membuat mereka rentan kehilangan kesempatan memperoleh pelayanan kesehatan apabila rumah sakit hanya berpegang pada kelengkapan administrasi.
Melalui Jaminan Direktur, celah tersebut berusaha ditutup. Tidak ada pasien yang ditolak hanya karena belum memiliki dokumen.
Kebijakan tersebut juga menjadi implementasi dari komitmen Pemerintah Kota Jayapura agar pelayanan kesehatan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, terutama warga kurang mampu. “Kami melayani dulu pasiennya. Itu juga menjadi salah satu program Bapak Wali Kota agar masyarakat tidak mampu tetap memperoleh pelayanan kesehatan yang layak,” kata Fredriks.
Pesan itu sederhana, tetapi memiliki makna besar: negara harus hadir ketika masyarakat sedang berada pada titik paling rentan dalam hidupnya.
Lewat kebijakan ini, ada keluarga yang kembali berkumpul karena anggota keluarganya berhasil diselamatkan. Ada anak yang masih bisa melihat orang tuanya pulang dari rumah sakit. Ada warga yang mendapatkan kesempatan kedua untuk melanjutkan hidup. Itulah makna sesungguhnya dari Program Jaminan Direktur RSUD Ramela. Di mana prinsip utama yang tetap dijaga, nyawa manusia selalu didahulukan, sementara administrasi dapat menyusul. (*/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
