Program MBG Belum Dua Tahun, Penghargaan Kepala BGN Tuai Polemik

Ketua Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana (3 dari kiri) | bgn.go.id

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Penganugerahan Bintang Jasa Utama kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden Prabowo Subianto menuai kritik dari berbagai pihak.

Salah satu kritik datang dari Anggota MBG Watch, Galau D Muhammad. Ia mempertanyakan dasar pemberian tanda kehormatan tersebut kepada Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang diserahkan langsung oleh Prabowo Subianto saat peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (14/2/2026).

Menurut Galau, penghargaan setingkat Bintang Jasa Utama seharusnya diberikan atas kontribusi yang teruji dan berdampak luas bagi bangsa. Ia menilai masih terlalu dini untuk menyematkan penghargaan tersebut, mengingat program makan bergizi gratis (MBG) yang dijalankan BGN belum berjalan genap dua tahun dan masih menghadapi sejumlah persoalan teknis.

“Masih sangat sulit menilai secara objektif bahwa program ini sudah berdampak, terutama dalam aspek ketahanan pangan. Apa indikator keberhasilannya?” kata Galau saat dihubungi, Minggu (15/2/2026).

Ia memandang momentum pemberian penghargaan yang beriringan dengan agenda peresmian program lebih bernuansa simbolik. Menurut dia, keputusan tersebut semestinya melalui evaluasi menyeluruh, terutama karena sejumlah masalah di lapangan disebut belum tertangani secara tuntas.

Galau menyinggung adanya laporan kasus keracunan dalam pelaksanaan program, serta keluhan relawan terkait pembayaran yang belum diterima. Ia juga menilai belum terlihat perbaikan sistemik yang signifikan untuk mencegah potensi kelalaian maupun penyimpangan. “Apakah itu menandakan keberhasilan? Sulit melihat apresiasi itu layak diberikan,” ujarnya.

MBG Watch, lanjutnya, sejak awal telah mendorong moratorium sementara program MBG guna memberi ruang audit dan penilaian komprehensif. Evaluasi itu, kata dia, harus berbasis indikator yang jelas, seperti ketahanan pangan, penurunan angka kerentanan gizi, serta dampak terhadap kualitas kesehatan dan pendidikan penerima manfaat.

Selain itu, ia turut menyoroti tata kelola anggaran program yang disebut mencapai sekitar Rp 300 triliun. Menurut Galau, program berskala besar tersebut perlu dilengkapi mekanisme pertanggungjawaban yang transparan, termasuk dokumentasi serah terima barang dan jasa. “Kenapa tidak ada berita acara serah terima barang dan jasa? Ini seperti belanja habis pakai,” kata dia.

Tanpa tolok ukur keberhasilan jangka pendek, menengah, maupun panjang, ia khawatir penghargaan itu justru dipersepsikan sebagai langkah politis. Galau menegaskan, BGN seharusnya memprioritaskan pembenahan teknis dan respons terhadap aduan masyarakat dibanding memperbanyak seremoni.

Lebih jauh, ia berpendapat penghargaan negara sepatutnya diberikan kepada para pejuang ketahanan pangan di akar rumput, seperti kader posyandu, petani, petambak tradisional, hingga penggerak ekonomi desa yang dinilai konsisten menjaga stabilitas pangan.

“Mereka yang bertahun-tahun membangun fondasi ketahanan pangan. Masyarakat yang akan memberi apresiasi jika program ini benar-benar berhasil, bukan melalui seremoni,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Kepala BGN Dadan Hindayana dalam peresmian SPPG Polri se-Indonesia di Palmerah, Jakarta, Jumat (13/2/2026). Selain itu, sejumlah pejabat dan personel juga menerima Tanda Kehormatan Bintang Jasa serta Satya Lencana Wirakarya.

Penghargaan Bintang Jasa Pratama diberikan kepada Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya, Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Letjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung, serta Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang. [*] Disarikan dari sumber berita media daring