JAYAPURA -Ketua Forum Komite Sekolah se-Kota Jayapura, Dr. H. Toni Wanggai, MA menyesalkan pernyataan Ketua Komisi D DPRD Kota Jayapura yang menyatakan adanya oknum Guru terbukti lakukan Pungutan Liar dan memecat guru yang terbukti, diperkuat dengan Surat Edaran Walikota tentang Bebas Biaya Pendidikan Sekolah tanggal 16 April 2025.
“Hal ini perlu diklarifikasi karena di sekolah tidak ada istilah Pungutan Liar, tetapi selama ini yang dilaksanakan adalah sumbangan dan partispasi yang disepakati bersama oleh Kepala Sekolah dengan Komite Sekolah dan para orang tua siswa yang dipertanggungjawabkan secara transparan yang diatur secara legal dalam Permendikbud No. 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah,”ungkapnya kepada wartawan Cenderawasih Pos, Kamis (1/5) kemarin.
Lanjutnya, dimana Komite sekolah bertugas mengawasi jalannya kekurangan anggaran satuan pendidikan dalam pembagunan fasilitas sekolah, pembayaran honor bulanan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang belum bisa dianggarkan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.
“Harapan kami kepada bapak Walikota dan DPRD Kota tidak hanya mendengar laporan subyektif dari orang tua siswa tanpa meminta konfirmasi dan klarifikasi dengan para Kepala Sekolah, para Ketua Komite dan lebih baik melakukan kunjungan lapangan ke Sekolah-sekolah, sebelum membuat kebijakan terkait kemajuan dan kualitas pelayanan Pendidikan di Kota Jayapura, bertepatan dengan moment Hari Pendidikan Nasional,” ujarnya.
“Selama ini sekolah hanya mengelola Dana BOS dari Kemendiknas dan Bosda yang langsung masuk ke rekening siswa Orang Asli Papua. Sementara DPA dari Pemerintah Kota langsung dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota, sekolah tidak tiap tahun mendapat bantuan fisik maupun non fisik. Jadi perlu ada evaluasi alokasi anggaran untuk melaksanakan pendidikan gratis,” tandasnya. (dil/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
JAYAPURA -Ketua Forum Komite Sekolah se-Kota Jayapura, Dr. H. Toni Wanggai, MA menyesalkan pernyataan Ketua Komisi D DPRD Kota Jayapura yang menyatakan adanya oknum Guru terbukti lakukan Pungutan Liar dan memecat guru yang terbukti, diperkuat dengan Surat Edaran Walikota tentang Bebas Biaya Pendidikan Sekolah tanggal 16 April 2025.
“Hal ini perlu diklarifikasi karena di sekolah tidak ada istilah Pungutan Liar, tetapi selama ini yang dilaksanakan adalah sumbangan dan partispasi yang disepakati bersama oleh Kepala Sekolah dengan Komite Sekolah dan para orang tua siswa yang dipertanggungjawabkan secara transparan yang diatur secara legal dalam Permendikbud No. 75 tahun 2016 tentang Komite Sekolah,”ungkapnya kepada wartawan Cenderawasih Pos, Kamis (1/5) kemarin.
Lanjutnya, dimana Komite sekolah bertugas mengawasi jalannya kekurangan anggaran satuan pendidikan dalam pembagunan fasilitas sekolah, pembayaran honor bulanan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap yang belum bisa dianggarkan sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.
“Harapan kami kepada bapak Walikota dan DPRD Kota tidak hanya mendengar laporan subyektif dari orang tua siswa tanpa meminta konfirmasi dan klarifikasi dengan para Kepala Sekolah, para Ketua Komite dan lebih baik melakukan kunjungan lapangan ke Sekolah-sekolah, sebelum membuat kebijakan terkait kemajuan dan kualitas pelayanan Pendidikan di Kota Jayapura, bertepatan dengan moment Hari Pendidikan Nasional,” ujarnya.
“Selama ini sekolah hanya mengelola Dana BOS dari Kemendiknas dan Bosda yang langsung masuk ke rekening siswa Orang Asli Papua. Sementara DPA dari Pemerintah Kota langsung dikelola Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota, sekolah tidak tiap tahun mendapat bantuan fisik maupun non fisik. Jadi perlu ada evaluasi alokasi anggaran untuk melaksanakan pendidikan gratis,” tandasnya. (dil/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
