Ini Tiga Jurus Presiden Prabowo Hadapi Gejolak Global

Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Noudhy Valdryno di Kompleks Istana Kepresiden, Jakarta Pusat, 24 Maret 2025 | tempo.co

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto merumuskan tiga strategi utama untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global, termasuk dampak kebijakan tarif impor yang baru diumumkan oleh Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump.

Tiga langkah tersebut meliputi perluasan mitra dagang Indonesia, percepatan hilirisasi sumber daya alam, serta penguatan daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan, Noudhy Valdryno.

“Dengan memperkuat kerja sama dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan mendorong konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa perekonomian Indonesia tetap tumbuh meski dihadapkan pada tantangan global,” ujar Noudhy dalam keterangan resmi yang dikutip dari Antara, Kamis (3/4/2025).

Perluasan Mitra Dagang

Langkah pertama yang ditempuh Presiden Prabowo adalah memperluas kemitraan dagang Indonesia dengan berbagai negara. Sejak pekan pertama masa jabatannya, Presiden telah mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS—kelompok ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan—yang mencakup sekitar 40 persen perdagangan global.

Menurut Noudhy, keanggotaan Indonesia di BRICS akan semakin memperkuat perjanjian dagang multilateral yang telah ada, seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang melibatkan 10 negara ASEAN bersama Australia, Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

Selain itu, Indonesia juga terus mengupayakan keanggotaan tetap dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) serta melanjutkan negosiasi beberapa perjanjian dagang lainnya, seperti CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.

Percepatan Hilirisasi Sumber Daya Alam

Strategi kedua yang dijalankan adalah mempercepat hilirisasi sumber daya alam. Selama ini, Indonesia kerap mengekspor bahan mentah tanpa nilai tambah yang optimal. Untuk mengatasi hal ini, Presiden Prabowo memprioritaskan kebijakan hilirisasi industri guna meningkatkan daya saing ekspor dan kemandirian ekonomi.

Sebagai bagian dari strategi ini, pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang bertugas mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di berbagai sektor, seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan.

“Dengan kebijakan ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan nilai ekspor, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada investasi asing, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelas Noudhy.

Penguatan Daya Beli Masyarakat

Langkah ketiga yang ditempuh Presiden Prabowo adalah memperkuat daya beli masyarakat melalui program-program yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat. Salah satu program unggulannya adalah program makan bergizi gratis, yang ditargetkan menjangkau 82 juta penerima manfaat pada akhir 2025.

Selain itu, pemerintah juga berencana membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih guna memperkuat ekonomi desa, membuka lapangan kerja, serta mendorong perputaran ekonomi di daerah.

Noudhy menegaskan bahwa strategi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan konsumsi rumah tangga—yang mencakup sekitar 54 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia—tetapi juga mengurangi ketergantungan pada impor serta memperkuat ekonomi domestik.

“Dengan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang kuat meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan global,” pungkasnya.