7 hours ago
3
MEDAN, SumutPos.co – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Demokrat, Dodi Robert Simangunsong, S.H., kembali menjemput aspirasi konstituen dalam kegiatan Reses V Masa Sidang II Tahun Sidang 2025-2026 Tahun Anggaran 2026 di dua lokasi yakni di Halaman SD HKBP Teladan, Jalan Sempurna No 30 dan di halaman Gereja HKBP Teladan Medan, Jalan Sederhana No 11, Kelurahan Teladan Barat Medan Kota.
Pertemuan tersebut diwarnai berbagai keluhan krusial warga mulai dari bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, beban PBB yang mencekik, hingga krisis layanan air bersih yang menahun.
Salah satu persoalan paling mencolok disampaikan Ibu br Sinaga, warga Jalan Pelajar. Ia mengungkapkan kekecewaannya karena meski telah memegang buku rekening Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia sejak tahun 2017, saldo di dalamnya selalu kosong tanpa ada dana yang masuk.
Persoalan bansos yang dinilai tebang pilih juga dikritik tajam oleh Bapak Sinurat. Ia mempertanyakan transparansi pendataan, mengingat dirinya tetap tidak mendapatkan PKH meski sudah pisah Kartu Keluarga (KK) dari orang tuanya yang pensiunan PNS. Ironisnya, ia mendapati keluarga oknum aparat kelurahan dan Kepling justru terdata sebagai penerima bantuan.
“Pendataan ini harus dievaluasi total. Jangan sampai yang benar-benar membutuhkan malah gigit jari, sementara yang dekat dengan kekuasaan di tingkat lingkungan justru diprioritaskan,” tegas Dodi Simangunsong merespons keluhan tersebut.
Selain bansos, beban ekonomi warga semakin berat dengan tingginya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pak Sianturi dari Jalan Pintu Air mengeluhkan tagihan PBB rumah orang tuanya yang melonjak tajam, padahal penghasilan sang orang tua hanya berkisar Rp1,1 juta per bulan.
Krisis infrastruktur dasar juga menjadi sorotan utama. Pak Silalahi dari alamat Bahagia dan Ibu br Sinaga mengeluhkan layanan air bersih PAM (Perumda Tirtanadi) yang kerap mati total pada siang hari selama hampir dua tahun terakhir. Meskipun sudah dua kali dilaporkan, hingga kini belum ada tindakan konkret dari pihak terkait.
Masalah keselamatan lingkungan turut disuarakan Ibu Marta dari Puri Indah Air Bersih Ujung. Ia mengkhawatirkan kondisi sungai yang mulai menggerus dinding perumahan warga, yang jika dibiarkan dapat memicu longsor dan kerusakan bangunan lebih parah.
Menanggapi rentetan persoalan ini, Dodi Robert Simangunsong berjanji akan membawa seluruh aspirasi tersebut ke dalam rapat paripurna dan berkoordinasi langsung dengan OPD terkait, seperti Dinas Sosial, Badan Pendapatan Daerah, hingga pihak Perumda Tirtanadi dan Dinas SDABMBK.
“Ini adalah rapor merah bagi pelayanan publik di Kota Medan. Saya minta Pemko segera bertindak, terutama terkait kebutuhan dasar seperti air bersih dan bantuan sosial yang macet,” pungkasnya.
Hadir dalam reses tersebut Plt Camat Medan Kota Endang Wastiani, Lurah Teladan Barat Juni Hardian, dan perwakilan dari sejumlah OPD seperti Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas SDABMBK, Satpol PP, Perumda Tirtanadi, dan lainnya. (adz)
MEDAN, SumutPos.co – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Demokrat, Dodi Robert Simangunsong, S.H., kembali menjemput aspirasi konstituen dalam kegiatan Reses V Masa Sidang II Tahun Sidang 2025-2026 Tahun Anggaran 2026 di dua lokasi yakni di Halaman SD HKBP Teladan, Jalan Sempurna No 30 dan di halaman Gereja HKBP Teladan Medan, Jalan Sederhana No 11, Kelurahan Teladan Barat Medan Kota.
Pertemuan tersebut diwarnai berbagai keluhan krusial warga mulai dari bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, beban PBB yang mencekik, hingga krisis layanan air bersih yang menahun.
Salah satu persoalan paling mencolok disampaikan Ibu br Sinaga, warga Jalan Pelajar. Ia mengungkapkan kekecewaannya karena meski telah memegang buku rekening Program Keluarga Harapan (PKH) Lansia sejak tahun 2017, saldo di dalamnya selalu kosong tanpa ada dana yang masuk.
Persoalan bansos yang dinilai tebang pilih juga dikritik tajam oleh Bapak Sinurat. Ia mempertanyakan transparansi pendataan, mengingat dirinya tetap tidak mendapatkan PKH meski sudah pisah Kartu Keluarga (KK) dari orang tuanya yang pensiunan PNS. Ironisnya, ia mendapati keluarga oknum aparat kelurahan dan Kepling justru terdata sebagai penerima bantuan.
“Pendataan ini harus dievaluasi total. Jangan sampai yang benar-benar membutuhkan malah gigit jari, sementara yang dekat dengan kekuasaan di tingkat lingkungan justru diprioritaskan,” tegas Dodi Simangunsong merespons keluhan tersebut.
Selain bansos, beban ekonomi warga semakin berat dengan tingginya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pak Sianturi dari Jalan Pintu Air mengeluhkan tagihan PBB rumah orang tuanya yang melonjak tajam, padahal penghasilan sang orang tua hanya berkisar Rp1,1 juta per bulan.
Krisis infrastruktur dasar juga menjadi sorotan utama. Pak Silalahi dari alamat Bahagia dan Ibu br Sinaga mengeluhkan layanan air bersih PAM (Perumda Tirtanadi) yang kerap mati total pada siang hari selama hampir dua tahun terakhir. Meskipun sudah dua kali dilaporkan, hingga kini belum ada tindakan konkret dari pihak terkait.
Masalah keselamatan lingkungan turut disuarakan Ibu Marta dari Puri Indah Air Bersih Ujung. Ia mengkhawatirkan kondisi sungai yang mulai menggerus dinding perumahan warga, yang jika dibiarkan dapat memicu longsor dan kerusakan bangunan lebih parah.
Menanggapi rentetan persoalan ini, Dodi Robert Simangunsong berjanji akan membawa seluruh aspirasi tersebut ke dalam rapat paripurna dan berkoordinasi langsung dengan OPD terkait, seperti Dinas Sosial, Badan Pendapatan Daerah, hingga pihak Perumda Tirtanadi dan Dinas SDABMBK.
“Ini adalah rapor merah bagi pelayanan publik di Kota Medan. Saya minta Pemko segera bertindak, terutama terkait kebutuhan dasar seperti air bersih dan bantuan sosial yang macet,” pungkasnya.
Hadir dalam reses tersebut Plt Camat Medan Kota Endang Wastiani, Lurah Teladan Barat Juni Hardian, dan perwakilan dari sejumlah OPD seperti Dinas Sosial, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas SDABMBK, Satpol PP, Perumda Tirtanadi, dan lainnya. (adz)
