MPLS Sekolah Rakyat Belum Bisa Serentak di 100 Titik, Ini Sebabnya

Ilustrasi kegiatan belajar mengajar | dok. joglosemarnews

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemerintah tengah mematangkan peluncuran Sekolah Rakyat, program pendidikan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu memutus rantai kemiskinan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkap, meski persiapan berjalan intensif, masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi menjelang pembukaan sekolah tersebut.

Gus Ipul mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama terletak pada kelengkapan sarana dan prasarana sekolah. “Guru dan siswa sebenarnya sudah siap. Namun, masih ada gedung yang renovasinya belum tuntas, bangku dan tempat tidur siswa yang belum lengkap, hingga laptop yang belum sepenuhnya datang,” ungkap Gus Ipul dalam keterangan terpisah, Minggu (13/7/2025).

Ia menyebut, hal ini menjadi salah satu alasan mengapa pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tidak serentak di 100 titik yang direncanakan menjadi Sekolah Rakyat. Dari total tersebut, baru 63 titik yang akan memulai kegiatan pada 14 Juli, sedangkan sisanya dijadwalkan menyusul di akhir bulan.

“Kami tidak ingin memaksakan sebelum fasilitasnya siap. Kalau perlu menunggu seminggu atau lebih, kami tunggu. Yang penting ketika anak-anak mulai sekolah, mereka langsung merasa nyaman,” kata Gus Ipul.

Program Sekolah Rakyat di bawah koordinasi Kementerian Sosial ini memang memiliki pendekatan yang berbeda dibanding sekolah reguler. Gus Ipul menekankan, Sekolah Rakyat hadir bukan sekadar sebagai institusi pendidikan biasa, tetapi sebagai wujud nyata negara dalam memuliakan rakyat miskin melalui kebijakan afirmatif.

“Ini bukan sekadar sekolah. Ini solusi spesifik untuk persoalan spesifik. Negara ingin hadir secara nyata membuka akses pendidikan bagi anak-anak yang selama ini tertinggal,” terangnya.

Menurut Gus Ipul, Sekolah Rakyat akan memulai proses pembelajaran dengan skema matrikulasi yang bisa berlangsung lebih lama dibanding MPLS sekolah biasa. Langkah ini diambil karena para siswa berasal dari berbagai latar belakang sosial ekonomi dan pendidikan yang sangat beragam.

“Kami perlu memastikan pemahaman dasar mereka setara dulu, supaya proses belajar ke depannya lancar. Jadi mungkin matrikulasi bisa dua sampai tiga bulan, menyesuaikan perkembangan di lapangan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Gus Ipul menekankan, tidak ada seleksi akademik bagi calon siswa Sekolah Rakyat. Sebagai gantinya, sekolah akan melakukan pemetaan DNA talenta dan psikotes untuk menggali potensi dan minat siswa. Hal ini dianggap penting agar pembelajaran dapat diarahkan sesuai bakat masing-masing anak.

“Setiap anak adalah buku yang belum selesai ditulis. Tugas kita sebagai guru adalah menemani mereka menemukan kalimat terbaik dalam hidupnya,” kata Gus Ipul, penuh semangat.

Ia juga mengingatkan bahwa Sekolah Rakyat akan menanamkan nilai-nilai anti-perundungan, anti-kekerasan seksual, dan anti-intoleransi. “Ini wajib diawasi bersama. Kami tidak boleh lengah,” tegasnya.

Selain mendapat fasilitas belajar lengkap, siswa Sekolah Rakyat juga akan memperoleh enam set seragam, tiga kali makan setiap hari, dan pemeriksaan kesehatan rutin setiap tahun.

Optimisme tinggi datang pula dari para guru yang terlibat dalam program ini. Salah satunya, Mawardi, guru Sekolah Rakyat di Kabupaten Bogor.

“Saya sangat optimis. Roadmapnya jelas, dukungan kementerian sangat kuat, baik kurikulum, sarana, hingga infrastruktur. Saya juga sempat lihat simulasi di Jakarta dan Bekasi, fasilitasnya bagus sekali, sudah ada laptop, media pembelajaran, dan semangat baru dalam dunia pendidikan,” ujar Mawardi.

Ia menilai, kehadiran Sekolah Rakyat menjadi jawaban bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan formal.

“Di daerah saya, angka pendidikan masih rendah karena keterbatasan ekonomi dan fasilitas. Sekarang, pemerintah benar-benar hadir membawa harapan baru,” pungkasnya.

Program Sekolah Rakyat direncanakan akan menjangkau 20.000 siswa di tahap pertama. Gus Ipul berharap, keberadaan sekolah ini bukan hanya menjadi solusi jangka pendek, tetapi juga menjadi tonggak perubahan besar dalam memutus mata rantai kemiskinan generasi mendatang. [*] Berbagai sumber