3 days ago
7
STABAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Langkat mendukung penuh program sekolah rakyat. Bahkan hal tersebut dinilai sejalan dengan visi Kabupaten Langkat dalam meningkatkan akses pendidikan yang merata dan adi.
Hal itu disampaikan Bupati Langkat, Syah Afandin dalam kesempatan sosialiasi dan koordinasi pembentukan sekolah rakyat bersama Menteri Sosial, Saifullah Yusuf di Medan, Jum’at (11/4/2025). “Ini adalah langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di daerah kami. Kami siap mendukung dan melaksanakan program ini di Langkat,” tegas bupati yang karib disapa Ondim itu.
Dia menilai, program ini sangat penting dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan berkualitas. Ia menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk mengalokasikan aset daerah sebagai lahan pendirian Sekolah Rakyat.
Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi interaktif dan pemaparan strategi implementasi program sekolah rakyat di masing-masing kabupaten/kota, serta peran pilar-pilar sosial dalam mendukung keberlanjutan program. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam membangun kolaborasi nasional demi menciptakan pendidikan yang inklusif dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat.
Sementara dalam sambutan Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan harapannya agar setiap kabupaten/kota di Indonesia memiliki minimal satu Sekolah Rakyat. Sasaran utama program ini adalah anak-anak dari keluarga miskin yang masuk dalam kategori Desil 1 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sekolah Rakyat akan mengusung konsep asrama dan memberikan pendidikan gratis. Mulai dari kebutuhan tempat tinggal, pakaian, hingga perlengkapan sekolah. “Sekolah Rakyat ini akan dimulai tahun ini dengan melihat situasi dan kondisi daerah. Pemerintah akan menanggung seluruh pembiayaannya,” ujar Gus Ipul.
Ia menambahkan, pemerintah tengah melakukan konsolidasi dengan kepala daerah untuk menginventarisasi aset atau lahan yang dapat dijadikan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Untuk tahap awal, ditargetkan sebanyak 200 sekolah didirikan, separuh oleh pemerintah dan separuh oleh swasta, dengan Sumatera Utara termasuk prioritas pelaksanaan.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membentuk sekolah rakyat sebagai lembaga pendidikan non-formal yang fokus memberdayakan masyarakat marjinal, khususnya di daerah tertinggal. (ted/han)
STABAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Langkat mendukung penuh program sekolah rakyat. Bahkan hal tersebut dinilai sejalan dengan visi Kabupaten Langkat dalam meningkatkan akses pendidikan yang merata dan adi.
Hal itu disampaikan Bupati Langkat, Syah Afandin dalam kesempatan sosialiasi dan koordinasi pembentukan sekolah rakyat bersama Menteri Sosial, Saifullah Yusuf di Medan, Jum’at (11/4/2025). “Ini adalah langkah konkret dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya di daerah kami. Kami siap mendukung dan melaksanakan program ini di Langkat,” tegas bupati yang karib disapa Ondim itu.
Dia menilai, program ini sangat penting dalam upaya memutus rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan berkualitas. Ia menyatakan kesiapan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk mengalokasikan aset daerah sebagai lahan pendirian Sekolah Rakyat.
Kegiatan ini juga diisi dengan diskusi interaktif dan pemaparan strategi implementasi program sekolah rakyat di masing-masing kabupaten/kota, serta peran pilar-pilar sosial dalam mendukung keberlanjutan program. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam membangun kolaborasi nasional demi menciptakan pendidikan yang inklusif dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat.
Sementara dalam sambutan Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan harapannya agar setiap kabupaten/kota di Indonesia memiliki minimal satu Sekolah Rakyat. Sasaran utama program ini adalah anak-anak dari keluarga miskin yang masuk dalam kategori Desil 1 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sekolah Rakyat akan mengusung konsep asrama dan memberikan pendidikan gratis. Mulai dari kebutuhan tempat tinggal, pakaian, hingga perlengkapan sekolah. “Sekolah Rakyat ini akan dimulai tahun ini dengan melihat situasi dan kondisi daerah. Pemerintah akan menanggung seluruh pembiayaannya,” ujar Gus Ipul.
Ia menambahkan, pemerintah tengah melakukan konsolidasi dengan kepala daerah untuk menginventarisasi aset atau lahan yang dapat dijadikan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. Untuk tahap awal, ditargetkan sebanyak 200 sekolah didirikan, separuh oleh pemerintah dan separuh oleh swasta, dengan Sumatera Utara termasuk prioritas pelaksanaan.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membentuk sekolah rakyat sebagai lembaga pendidikan non-formal yang fokus memberdayakan masyarakat marjinal, khususnya di daerah tertinggal. (ted/han)
