1 day ago
4
Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni saat ditemui di kantor Dewan Pimpinan Pusat atau DPP PSI, Jakarta Pusat, Kamis (25/7/2024) | tempo.coJAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Masuknya 11 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara diam-diam ke dalam struktur pengurus Forestry and Other Land Use atau FOLU Net Sink 2030, menuai kontroversi dan kecaman dari berbagai kalangan.
Salah satu yang bersuara kritis adalah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), yang menyayangkan masuknya belasan kader partai yang diketahui putra bungsu bekas presiden Joko Widodo ke dalam struktur kepengurusan secara diam-diam.
Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi, Uli Arta Siagian, menilai keputusan tersebut tidak sejalan dengan semangat perlindungan lingkungan. Menurutnya, pengurus FOLU Net Sink 2030 seharusnya diisi oleh individu yang memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang kehutanan serta perubahan iklim, baik dalam aspek adaptasi maupun mitigasi.
“Orang-orang yang berada di dalam struktur ini harus memahami kondisi global terkait perubahan iklim serta tantangan yang dihadapi. Sayangnya, para kader PSI yang masuk ke dalam kepengurusan tidak memiliki rekam jejak yang relevan dengan pekerjaan ini,” ujar Uli kepada Tempo, Selasa (11/3/2025).
Lebih lanjut, Uli menyoroti potensi penyalahgunaan dana hibah dari Pemerintah Norwegia yang seharusnya digunakan untuk program perlindungan dan pemulihan kawasan hutan. Ia mengkhawatirkan anggaran tersebut justru dipakai untuk menggaji individu yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya.
“Kami khawatir anggaran yang seharusnya diperuntukkan bagi program lingkungan justru terbuang sia-sia untuk menggaji orang-orang yang tidak memiliki kapasitas memadai. Seharusnya dana ini dialokasikan untuk kegiatan yang lebih berdampak bagi perlindungan hutan dan masyarakat sekitar,” tegasnya.
Masalah semakin diperparah dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kementerian Kehutanan termasuk dalam daftar kementerian yang mengalami pemotongan anggaran operasional. Uli menilai, dalam kondisi seperti ini, dana hibah asing seharusnya dimanfaatkan untuk mendukung program kementerian yang terdampak pemotongan, bukan untuk kepentingan politik.
Di sisi lain, Dewan Pimpinan Pusat PSI membenarkan adanya kader partai yang tergabung dalam OMO FOLU Net Sink 2030. Juru Bicara DPP PSI, Agus Mulyono Herlambang, menyatakan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia mengacu pada pernyataan resmi Kementerian Kehutanan yang menyebut bahwa struktur organisasi OMO FOLU Net Sink 2030 terdiri dari ASN, pensiunan ASN, serta pihak eksternal kementerian.
Kebijakan ini diketahui berlandaskan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025, yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada 31 Januari 2025. Dalam SK tersebut, Raja Juli yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PSI, menetapkan sejumlah kader partai ke dalam struktur pengurus FOLU Net Sink 2030, termasuk Andy Budiman sebagai dewan penasihat ahli, Endika Fitra Wijaya sebagai staf kesekretariatan bidang pengelolaan hutan lestari, serta beberapa nama lainnya di berbagai bidang terkait.
Keputusan ini memicu kritik karena setiap pengurus yang ditunjuk mendapatkan honor dengan nominal yang cukup besar. Berdasarkan SK tersebut, penanggung jawab atau pengarah FOLU Net Sink 2030 menerima honor sebesar Rp 50 juta per bulan, anggota bidang Rp 20 juta per bulan, dan staf Rp 8 juta per bulan.
Publik pun mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perekrutan pengurus FOLU Net Sink 2030, serta bagaimana mekanisme seleksi yang dilakukan sehingga kader PSI bisa menduduki posisi penting dalam program strategis ini.
