
JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Partai NasDem akhirnya mengambil langkah tegas terhadap dua kadernya di DPR RI yang menuai kontroversi dalam sepekan terakhir. Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh melalui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari keanggotaan Fraksi NasDem di Senayan, terhitung mulai Senin (1/9/2025).
Keputusan itu diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi F. Taslim, dalam siaran pers yang dikeluarkan pada Minggu (31/8/2025). Ia menegaskan, pernyataan kedua legislator tersebut dianggap melukai hati rakyat di tengah suasana bangsa yang sedang berduka akibat jatuhnya korban jiwa dalam aksi demonstrasi menolak tunjangan DPR.
“NasDem menilai ada penyimpangan serius dari semangat perjuangan partai yang selalu menempatkan aspirasi masyarakat sebagai prioritas. Atas dasar itu, mulai besok, Saudara Ahmad Sahroni dan Saudari Nafa Urbach dinyatakan nonaktif dari Fraksi Partai NasDem di DPR,” ujar Hermawi.
Sahroni, yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR, menjadi sasaran kritik setelah melabeli pihak yang menggulirkan wacana pembubaran DPR sebagai “orang tolol”. Ucapan itu dilontarkannya saat kunjungan kerja ke Sumatera Utara pada 22 Agustus lalu.
Komentar pedas itu memicu amarah publik. Massa bahkan sempat mendatangi kediaman pribadi Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Rumah beserta kendaraan miliknya dilaporkan dirusak dan dijarah oleh kelompok demonstran.
Tak lama setelah polemik tersebut, Fraksi NasDem memindahkan Sahroni dari posisi Wakil Ketua Komisi III DPR yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Berdasarkan surat resmi internal partai bernomor F.NasDem.758/DPR-RI/VIII/2025, per Jumat (29/8/2025), ia digeser menjadi anggota Komisi I DPR yang mengurus bidang luar negeri, pertahanan, dan intelijen.
Sementara itu, aktris sekaligus politisi NasDem Nafa Urbach juga menuai kritik setelah videonya mendukung tunjangan rumah DPR beredar luas di media sosial. Publik menilai pernyataannya tidak sensitif di tengah situasi ekonomi yang sedang sulit.
Tegaskan Komitmen Pro-Rakyat
Hermawi menyebut, Surya Paloh dan jajaran DPP menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban meninggal dalam demonstrasi serta meminta maaf atas sikap kadernya yang dinilai mencederai perasaan rakyat.
“Perjuangan Partai NasDem adalah kristalisasi semangat kerakyatan, sesuai amanat konstitusi. Karena itu, kami tidak bisa mentoleransi pernyataan yang menjauh dari nilai-nilai itu,” tegasnya.
Dengan keputusan nonaktif ini, keduanya tidak lagi memiliki kewenangan menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, maupun anggaran sebagai wakil NasDem di DPR.
Gelombang Tuntutan Publik
Isu tunjangan DPR sebelumnya memicu gelombang protes sejak pekan lalu. Publik menyoroti fasilitas tunjangan rumah anggota dewan sebesar Rp 50 juta per bulan, di luar gaji pokok dan tunjangan lain, yang membuat total pendapatan mereka diperkirakan lebih dari Rp 100 juta saban bulan.
Gelombang demonstrasi yang berlangsung di berbagai kota berujung ricuh dan menelan korban jiwa. Kondisi inilah yang membuat pernyataan Sahroni maupun Nafa semakin memperuncing kemarahan masyarakat.
Dengan langkah penonaktifan tersebut, Partai NasDem berharap dapat meredam kekecewaan publik dan mengembalikan kepercayaan terhadap partai. “Kami akan terus mengawal aspirasi masyarakat, karena NasDem hadir untuk rakyat,” pungkas Hermawi. [*] Berbagai sumber
Harap bersabar jika Anda menemukan iklan di laman ini. Iklan adalah sumber pendapatan utama kami untuk tetap dapat menyajikan berita berkualitas secara gratis.