Baru Sehari Jadi Menteri, Purbaya Sudah Dua Kali Minta Maaf Soal “17+8 Tuntutan Rakyat”, Didesak BEM UI untuk Mundur

Eks Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan penggantinya, Purbaya Yudhi Sadewa | Instagram | Kolase: Suhamdani

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Belum genap 24 jam menduduki kursi Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa sudah harus dua kali menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya terkait “17+8 Tuntutan Rakyat” yang menuai sorotan publik.

Permintaan maaf pertama ia sampaikan dalam acara serah terima jabatan dengan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati, Selasa (9/9/2025). Purbaya mengaku masih terkejut dengan besarnya perhatian publik terhadap setiap kata yang keluar dari mulutnya, berbeda ketika masih menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Kalau di LPS tidak ada yang memperhatikan, jadi tenang. Begitu di Kementerian Keuangan, salah sedikit langsung jadi berita. Saya mohon maaf kalau kemarin ada salah omong. Ke depan akan lebih hati-hati,” ucapnya.

Purbaya mengakui dirinya belum terbiasa berada di sorotan publik. Bahkan ia menyebut dirinya masih seperti “menteri kagetan” yang mudah salah bicara. “Saya terbiasa bicara ceplas-ceplos, kata Bu Sri Mulyani malah seperti koboy,” tambahnya.

Permintaan maaf kedua keluar setelah dirinya mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana. Di kesempatan itu, ia menegaskan maksud dari pernyataannya bukan untuk mengecilkan suara masyarakat, melainkan menyoroti kondisi ekonomi yang menekan sebagian besar rakyat.

“Kalau ekonomi tertekan, yang merasa susah bukan sebagian kecil, bisa jadi sebagian besar. Itu maksud saya. Kalau kemarin terdengar salah, saya minta maaf,” ujarnya.

Purbaya menekankan bahwa jalan keluar dari tuntutan rakyat ada pada percepatan pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. “Kalau pertumbuhan enam sampai tujuh persen bisa tercapai, rakyat akan lebih fokus bekerja dan sejahtera, daripada harus turun ke jalan,” katanya.

Namun, pernyataan Purbaya tetap menuai gelombang kritik. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mendesak Presiden agar segera mencopot Purbaya dari jabatan Menkeu.

Kepala Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru, menyebut pernyataan Purbaya sangat melukai hati rakyat. “Baru sehari menjabat sudah mengeluarkan komentar yang menyakitkan. Tuntutan rakyat lahir bukan karena ingin menuntut, tapi karena negara gagal memenuhi kewajiban pada warganya,” kata Diallo saat berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI.

Menurut Diallo, ucapan Purbaya telah mengecilkan penderitaan masyarakat yang justru berakar dari buruknya kinerja pemerintah. “Kalau tidak mampu memahami, lebih baik mundur saja,” tegasnya.

Seperti diketahui, kontroversi bermula saat Purbaya ditanya wartawan mengenai “17+8 Tuntutan Rakyat”. Ia menjawab belum mempelajarinya dan menganggap itu suara sebagian kecil masyarakat. Pernyataan inilah yang dianggap meremehkan aspirasi rakyat hingga menuai desakan agar ia mundur dari jabatannya. [*] Berbagai sumber