Bertemu Empat Mata, Gibran Ungkapkan Keresahan Daerah soal Pemotongan TKD, Purbaya Jalan Terus

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa | Wikipedia

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) kembali menjadi sorotan setelah para kepala daerah menyampaikan keresahannya kepada pemerintah pusat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa persoalan itu menjadi salah satu topik utama dalam pertemuannya dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jumat (17/10/2025).

Dalam pertemuan itu, Gibran yang baru saja berkunjung ke sejumlah daerah menyampaikan langsung aspirasi para pemimpin daerah yang mengeluhkan pemangkasan TKD di RAPBN 2026.

“Pak Wapres menyuarakan keresahan dari para kepala daerah yang anggarannya dipotong. Kami diskusi soal itu cukup panjang,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kantor Kemenkeu, Jakarta.

Purbaya menuturkan, dirinya tak bisa langsung mengambil langkah besar dalam waktu dekat. Namun, ia meminta pemerintah daerah (pemda) untuk lebih menertibkan belanja di awal tahun depan agar penyerapan anggaran lebih efisien.

“Dalam jangka pendek saya belum bisa apa-apa. Tapi saya minta pemda merapikan belanja triwulan pertama 2026. Nanti kita lihat apakah serapannya bagus atau tidak,” katanya.

Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga menuturkan, Gibran memberikan dukungan penuh terhadap gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos saat menjawab isu-isu ekonomi. “Beliau bilang, terus saja ngomong ceplas-ceplos. Katanya biar publik tahu keadaan sebenarnya,” tutur Purbaya sambil tertawa.

Sebelumnya, isu pemangkasan TKD ini sempat memicu ketegangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sejumlah gubernur, termasuk dari Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Barat, bahkan sempat mendatangi Kementerian Keuangan pada awal Oktober lalu untuk menyampaikan protes.

Dalam rancangan awal RAPBN 2026, TKD hanya dianggarkan sekitar Rp  650 triliun, turun tajam 29 persen dari alokasi 2025 sebesar Rp919 triliun. Kondisi ini membuat sejumlah daerah mengakali pendapatannya dengan menaikkan pajak daerah secara drastis—kebijakan yang kemudian menuai kritik karena dianggap membebani masyarakat.

Purbaya mengaku sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mencari solusi. Dari hasil pertemuan keduanya, disepakati adanya penambahan dana TKD sebesar Rp 43 triliun menjadi total Rp 693 triliun. “Saya tanya ke Pak Mendagri, apakah tambahan itu cukup? Beliau bilang cukup. Jadi saya penuhi semuanya tanpa koreksi satu rupiah pun,” ungkapnya.

Ia menegaskan, revisi TKD menjadi satu-satunya perubahan yang ia lakukan pada RAPBN 2026 warisan Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati. “Saya ingin menunjukkan bahwa pemerintah pusat tetap mendengarkan suara daerah. Kita sama-sama menjaga stabilitas ekonomi nasional,” ujar Purbaya.

Dengan disahkannya APBN 2026 pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/9/2025), pemerintah berharap ketegangan fiskal antara pusat dan daerah bisa mereda. “Daerah jangan terlalu cemas. Kita semua ingin memastikan pembangunan tetap jalan dan ekonomi tetap tumbuh,” tutupnya. [*] Disarikan dari sumber berita media daring