Desak Transparansi Anggaran BGN, Menkeu Purbaya Minta Bos BGN Jumpa Pers Tiap Bulan

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Begitu memegang jabatan Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa langsung mengeluarkan jurus-jurus baru untuk ikut membantu menangani program pemerintah yang seret, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2025), Purbaya menegaskan tidak ingin program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu tersendat hanya karena masalah serapan anggaran. Ia meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana secara rutin memberi keterangan ke publik tentang perkembangan realisasi anggaran MBG.

“Saya bilang, sebulan sekali kita akan jumpa pers bersama Kepala BGN. Kalau penyerapannya jelek, dia yang jelasin ke publik, saya di sebelahnya,” ucap Purbaya. Ia mengaku sudah mengecek langsung data serapan MBG dan menilai sebenarnya realisasi anggaran program tersebut lebih baik dari yang beredar di luar.

Purbaya menyebut, pemantauan ketat juga akan diberlakukan untuk program-program lain yang berjalan lambat. Bahkan, ia menyiapkan tim khusus untuk turun tangan membantu kementerian/lembaga yang kesulitan menyusun program kerja dan pengajuan anggaran. “Kita akan monitor secara berkala supaya penyerapannya lebih cepat,” katanya.

Program MBG yang digagas Presiden Prabowo bertujuan memperbaiki gizi 82,9 juta anak dan ibu hamil. Namun hingga awal September 2025, data BGN menunjukkan penyerapan anggaran baru Rp13,2 triliun dari total pagu Rp71 triliun atau sekitar 18,6 persen. Pemerintah menargetkan program ini terus diperluas dan mendapat tambahan anggaran signifikan di RAPBN 2026 hingga Rp335 triliun.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan pihaknya bekerja ekstra keras untuk mempercepat pelaksanaan MBG di lapangan. Dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Senin (8/9/2025), Dadan mengatakan timnya sudah hampir dua bulan bekerja dari pukul 08.30 hingga 23.00 WIB untuk memacu pembangunan dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sebagai tulang punggung program MBG.

Hingga awal September 2025, BGN mencatat 7.477 SPPG sudah beroperasi di 38 provinsi, 509 kabupaten, dan 7.022 kecamatan. Namun masih ada lima kabupaten yang belum memiliki SPPG aktif, seperti Papua Barat, Pegunungan Arfak, Sumba Tengah, Maybrat, Tambrauw, dan Mahakam Ulu. Dadan menegaskan, semakin banyak SPPG yang beroperasi, semakin besar pula serapan anggaran program tersebut.

Ia memperkirakan setiap satu SPPG aktif mampu menyerap dana sekitar Rp1 miliar per bulan. “Kalau ada 7.000 SPPG, artinya sekitar Rp7 triliun terserap. Kalau 14.000 SPPG, ya Rp14 triliun terserap di bulan bersangkutan,” paparnya.

BGN menargetkan pada September 2025 jumlah SPPG naik menjadi 14.000 unit untuk menjangkau 42 juta penerima manfaat. Target ini disebutnya sudah terlampaui. Pada Oktober, BGN membidik 21.000 SPPG agar bisa menyerap Rp37,86 triliun dan menjangkau 63 juta penerima. Kemudian pada November, target meningkat menjadi 25.000 SPPG dengan 6.000 di antaranya berada di daerah 3T, sehingga total 82,9 juta penerima manfaat dapat terlayani.

Dadan juga menyebut, pada akhir Desember 2025 penyerapan anggaran MBG diharapkan mencapai Rp76,42 triliun. “Kalau program makan bergizi gratis di 2025 anggarannya Rp52 triliun, maka kita perlu tambahan Rp24 triliun untuk intervensi di tahun ini,” ujarnya.

Dengan jadwal jumpa pers bulanan seperti yang diusulkan Menkeu Purbaya, publik diharapkan bisa mengikuti perkembangan program MBG sekaligus melihat sejauh mana anggaran negara dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat. (*)  Berbagai sumber