Diguncang Aksi Unjukrasa, Rapat Baleg di DPR RI Sepi, Hanya Dihadiri 2 Orang

Ilustrasi aksi demontrasi | Pixabay

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Suasana di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis (28/8/2025) benar-benar tidak biasanya. Ribuan buruh dan mahasiswa berorasi di depan Gedung DPR/MPR RI sejak pagi, sementara di dalam gedung, Badan Legislasi (Baleg) tetap menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Namun, rapat yang seharusnya diikuti 92 anggota Baleg dari delapan fraksi itu justru sepi. Hanya dua orang anggota DPR yang hadir secara fisik, yakni Wakil Ketua Baleg dari Fraksi NasDem, Martin Manurung, serta anggota Baleg Fraksi Gerindra, Alimudin Kolatlena.

Sementara dalam daftar absensi, satu anggota lain dari Fraksi Gerindra tercatat izin, sedangkan puluhan lainnya kosong tanpa keterangan.

Rapat Jalan Terus Meski Sepi Kursi

Saat membuka forum, Martin menegaskan minimnya anggota bukan masalah karena RDPU tidak memerlukan kuorum. “Rapat ini hanya untuk menjaring masukan dari para narasumber. Tidak ada keputusan yang diambil, jadi bisa tetap berjalan,” ujarnya.

Forum tersebut menghadirkan PT Cahaya Ibu Group, perusahaan penyalur pekerja rumah tangga di Jakarta, dengan Direktur Muhammad Yusuf dan stafnya sebagai pemapar. Beberapa pihak lain, termasuk PT Cicana Indonesia Corp dan TP PKK Provinsi DKI Jakarta, mengikuti rapat lewat sambungan daring.

Sejumlah anggota Baleg juga disebut bergabung melalui aplikasi virtual karena terhalang situasi di lapangan. “Ada yang sudah sampai gerbang, tapi tidak bisa masuk akibat jalan ditutup massa aksi,” ungkap Martin.

Kompleks DPR Dikepung Demonstrasi

Sejak pagi, ribuan buruh dari berbagai serikat sudah lebih dulu memadati kawasan Senayan. Mereka menyuarakan enam tuntutan besar, mulai dari penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, hingga desakan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Menjelang siang, giliran kelompok mahasiswa dan jaringan masyarakat sipil datang bergabung. Mereka mengusung isu berbeda, seperti menolak politik dinasti, menuntut pemberantasan korupsi, hingga menyerukan pembubaran DPR.

Kerumunan massa membuat akses menuju gedung parlemen tersendat. Bahkan, Sekretariat Jenderal DPR sejak sehari sebelumnya telah menerbitkan surat edaran agar ASN dan tenaga ahli bekerja dari rumah. Kebijakan WFH itu diambil demi menjaga keamanan sekaligus memberi ruang agar aktivitas kedewanan tetap bisa berjalan di tengah kepungan aksi.

RUU PPRT Tetap Jadi Agenda Prioritas

Meski rapat kali ini berlangsung di tengah kursi kosong, Martin Manurung menegaskan bahwa pembahasan RUU PPRT tetap penting. Rancangan undang-undang ini sudah lama masuk daftar prioritas legislasi nasional karena menyangkut perlindungan jutaan pekerja rumah tangga di Indonesia.

“Justru karena banyak masukan yang harus kita dengar, RDPU seperti ini menjadi krusial. Kita ingin semua pihak memberi pandangan agar naskah RUU semakin komprehensif,” tandasnya.

Rapat pun berlanjut dengan mendengar paparan dari pihak perusahaan penyalur ART serta perwakilan masyarakat yang hadir secara daring. [*] Berbagai sumber