KKB di Papua Kian Brutal, Pemerintah Dorong Penanganan Lewat Penugasan Gibran

Ilustrasi | Kreasi AI

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM — Aksi kekerasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) generasi muda di Papua menjadi sorotan serius pemerintah. Satgas Damai Cartenz menilai pola kekerasan yang dilakukan KKB kini semakin sadis, bahkan menyasar pihak-pihak yang dulu dihormati, seperti pemuka agama, tenaga medis, hingga guru.

Kepala Satgas Damai Cartenz 2025, Brigjen Faizal Ramdhani, mengatakan KKB kini diisi pelaku berusia rata-rata 30 tahun ke bawah, yang tidak lagi terikat adat dan norma lama. Ia menyebut generasi KKB terdahulu, sejak era 1960-an hingga awal 2000-an, masih menjaga etika perang tradisional dan menghormati tokoh masyarakat.

“Sekarang tidak seperti dulu. Guru diperkosa, pemuka agama diserang. Dulu itu tabu. Mereka melanggar semua nilai adat,” ujar Faizal dalam keterangan di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Faizal menyinggung salah satu kasus memilukan beberapa tahun lalu, di mana sejumlah guru dikumpulkan di rumah dinas lalu diperkosa oleh orang-orang yang dulu pernah menjadi murid mereka sendiri.

Lebih jauh, Faizal menyebutkan KKB milenial aktif di sedikitnya lima kabupaten rawan konflik di Papua. Tak hanya melakukan kekerasan, kelompok ini juga tidak lagi memperhitungkan waktu suci. “Kalau dulu tidak pernah beraksi hari Minggu atau Desember, sekarang kapan saja mereka beraksi,” jelasnya.

Motivasi anggota KKB milenial pun dinilai tak selalu murni ideologi separatisme. Ada faktor sosial yang ikut mendorong, mulai dari kemiskinan, pengangguran, hingga ketimpangan pembangunan. “Papua Merdeka memang tetap mereka teriakkan, tapi banyak juga yang terdorong frustrasi ekonomi,” kata Faizal.

Di tengah ancaman keamanan tersebut, pemerintah pusat tengah menyiapkan langkah strategis. Salah satunya melalui penugasan khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani persoalan Papua. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menilai langkah itu menunjukkan keseriusan negara hadir di wilayah timur Indonesia.

“Pemerintah ingin memastikan pembangunan dirasakan seluruh daerah, termasuk Papua. Saya kira penugasan Wapres ke Papua adalah langkah baik,” kata Jokowi saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Selasa (15/7/2025).

Namun, wacana Gibran akan berkantor di Papua sempat menimbulkan kebingungan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, semula sempat menyatakan Gibran akan memiliki kantor di Papua untuk mendukung tugasnya.

Belakangan, Yusril meluruskan ucapannya. Menurut dia, Gibran tetap berkantor di Ibu Kota Negara sesuai aturan konstitusi. Sementara yang akan memiliki kantor di Papua adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan Otsus Papua, lembaga yang dibentuk Presiden untuk percepatan pembangunan wilayah tersebut.

“Wakil Presiden tidak akan pindah kantor ke Papua. Beliau punya tugas konstitusional yang mengharuskan tetap berkantor di Ibu Kota Negara,” tegas Yusril, Rabu (9/7/2025).

Meski demikian, Jokowi berharap kehadiran Wapres Gibran dalam penanganan isu Papua bisa menjadi pendekatan yang lebih menyentuh akar masalah masyarakat. “Masalah Papua butuh keseriusan, sekaligus pendekatan yang langsung menyentuh kebutuhan warga,” ujarnya.

Sementara itu, Satgas Damai Cartenz mengingatkan, penanganan konflik Papua tak bisa semata dibebankan ke aparat keamanan. “Perlu sinergi semua pihak, bukan hanya TNI-Polri. Karena persoalan Papua menyangkut banyak aspek,” tutur Brigjen Faizal. [*] Berbagai sumber