Pembatalan Tunjangan Rumah DPR Dinilai Jadi Sentimen Positif bagi IHSG,  Sayangnya, Kenapa Harus Nunggu Didemo Hingga Jatuh Korban Jiwa?

Ilustrasi index harga saham gabungan | pixabay

JAKARTA, JOGLOSEMARNEWS.COM – Keputusan DPR RI untuk membatalkan kebijakan tunjangan rumah anggota dewan diprediksi bakal menjadi angin segar bagi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pekan depan. Langkah itu disebut sebagai sinyal positif yang bisa meredakan tensi politik sekaligus meningkatkan kembali kepercayaan investor di pasar modal.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, memperkirakan IHSG akan bergerak di rentang support 7.803–7.736 dan resistance 7.900–7.958 pada perdagangan Senin (8/9/2025). “Kebijakan ini dapat dilihat sebagai upaya memenuhi aspirasi masyarakat dan berpotensi meredam suasana politik serta keamanan yang sebelumnya kurang kondusif,” jelas Nafan, Minggu (7/9/2025).

Menurutnya, ketenangan politik menjadi kunci bagi pelaku pasar dalam meningkatkan risk appetite mereka. Jika kondisi stabil, arus modal asing berpeluang kembali masuk setelah sejak awal tahun mencatatkan tren jual bersih (net foreign sell). Tercatat sepanjang 2025 investor asing telah melego saham senilai Rp55,13 triliun, termasuk Rp305,18 miliar pada Kamis (4/9/2025). “Dengan atmosfer politik yang lebih kondusif, tren net sell diharapkan bisa melambat,” imbuhnya.

Dari sisi data, pasar juga menantikan rilis Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) serta laporan posisi cadangan devisa oleh Bank Indonesia. Dua indikator ini diperkirakan turut memberi tambahan dorongan positif bagi IHSG.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan bahwa pembatalan tunjangan rumah resmi diputuskan setelah rapat bersama seluruh fraksi pada 31 Agustus 2025. Tidak hanya itu, DPR juga memutuskan moratorium perjalanan luar negeri, kecuali untuk undangan kenegaraan. Sejumlah fasilitas anggota dewan akan dipangkas, mulai dari biaya listrik, telepon, transportasi, hingga perjalanan dinas. Bagi anggota DPR yang telah dinonaktifkan oleh partai politik, hak keuangannya juga tidak lagi diberikan.

“Langkah ini merupakan bentuk keseriusan DPR dalam memperkuat transparansi dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislasi,” ujar Dasco dalam konferensi pers. Ia menegaskan, keputusan tersebut adalah respon langsung terhadap tuntutan masyarakat yang mengemuka dalam aksi demonstrasi beberapa waktu terakhir.

Di sisi lain, data Bursa Efek Indonesia menunjukkan kapitalisasi pasar bursa naik tipis 0,2 persen menjadi Rp14.211 triliun dalam sepekan terakhir. Namun, aktivitas transaksi justru menurun, baik dari sisi frekuensi, volume, maupun nilai harian. Frekuensi perdagangan turun hampir 10 persen, volume anjlok 21 persen, dan nilai transaksi harian terpangkas 28,4 persen menjadi Rp18,05 triliun.

Dengan adanya pembatalan fasilitas dewan dan komitmen perbaikan transparansi, analis menilai pasar mendapatkan sentimen baru yang lebih segar. Harapannya, langkah politik ini bisa menyejukkan situasi dan memperkuat optimisme investor terhadap pasar modal domestik. [*] Berbagai sumber