KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Antonius Ginting, menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektor yang digelar oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (25/9) lalu. Raapat ini, juga diikuti oleh berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang sedang menyusun dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Rakor ini menjadi bagian dari upaya percepatan pengesahan RDTR Kota Berastagi 2025–2045, menyusul pengajuan permohonan persetujuan substansi melalui surat Bupati Karo Nomor: 600/2603/PUTR/2025, tertanggal 29 Agustus 2025. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan undangan resmi Kementerian ATR/BPN Nomor: 491/UND.200.P6.01/IX/2025.
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, dalam arahannya menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, untuk memastikan kesesuaian RDTR dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Antonius Ginting, menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN, serta berharap agar proses persetujuan substansi RDTR Kota Berastagi segera rampung.
“Dengan RDTR yang sah, Berastagi dapat dikembangkan sebagai kota wisata yang tertata, nyaman, dan berdaya saing di Sumatera Utara,” ungkap Antonius.
Dukungan juga datang dari anggota DPRD Kabupaten Karo, Miltra Sembiring, yang menegaskan komitmen lembaganya, untuk mengawal implementasi RDTR yang berpihak kepada masyarakat lokal.
“Kami di DPRD ingin RDTR ini mendukung petani, pedagang kecil, UMKM, serta menjaga budaya Karo dan kelestarian lingkungan Berastagi,” tuturnya, melalui media sosial (medsos) resminya.
Pemkab Karo optimistis, melalui penyusunan RDTR ini, Berastagi akan tumbuh sebagai pusat pariwisata, perdagangan, dan pertanian yang berkelanjutan serta beridentitas kuat di Sumatera Utara.
Turut mendampingi Bupati Karo dalam rapa tersebut, Kepala Dinas PUTR Edward Pontianus Sinulingga, Kepala DPMPTSP Tommy Heriko Maruli Tua, dan Plt Kepala Bappeda Litbang Abel Tarwai Tarigan. (deo/saz)
KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Antonius Ginting, menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektor yang digelar oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (25/9) lalu. Raapat ini, juga diikuti oleh berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang sedang menyusun dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Rakor ini menjadi bagian dari upaya percepatan pengesahan RDTR Kota Berastagi 2025–2045, menyusul pengajuan permohonan persetujuan substansi melalui surat Bupati Karo Nomor: 600/2603/PUTR/2025, tertanggal 29 Agustus 2025. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan undangan resmi Kementerian ATR/BPN Nomor: 491/UND.200.P6.01/IX/2025.
Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, dalam arahannya menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor, untuk memastikan kesesuaian RDTR dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bupati Karo Brigjen Pol (Purn) Antonius Ginting, menyampaikan apresiasi atas fasilitasi yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN, serta berharap agar proses persetujuan substansi RDTR Kota Berastagi segera rampung.
“Dengan RDTR yang sah, Berastagi dapat dikembangkan sebagai kota wisata yang tertata, nyaman, dan berdaya saing di Sumatera Utara,” ungkap Antonius.
Dukungan juga datang dari anggota DPRD Kabupaten Karo, Miltra Sembiring, yang menegaskan komitmen lembaganya, untuk mengawal implementasi RDTR yang berpihak kepada masyarakat lokal.
“Kami di DPRD ingin RDTR ini mendukung petani, pedagang kecil, UMKM, serta menjaga budaya Karo dan kelestarian lingkungan Berastagi,” tuturnya, melalui media sosial (medsos) resminya.
Pemkab Karo optimistis, melalui penyusunan RDTR ini, Berastagi akan tumbuh sebagai pusat pariwisata, perdagangan, dan pertanian yang berkelanjutan serta beridentitas kuat di Sumatera Utara.
Turut mendampingi Bupati Karo dalam rapa tersebut, Kepala Dinas PUTR Edward Pontianus Sinulingga, Kepala DPMPTSP Tommy Heriko Maruli Tua, dan Plt Kepala Bappeda Litbang Abel Tarwai Tarigan. (deo/saz)